Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.32/1990
Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan mengenai besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak tanggal 27 Maret 1989 Nomor Peng-139/PJ.63/1989 atas penyerahan Jasa Bongkar […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.31/1990
Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas Dana Jaminan Reboisasi (DJR), dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. a. Dana Jaminan Reboisasi yang disetor kepada Departemen Kehutanan berdasar Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 adalah sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban pemegang HPH/HPHH/IPK untuk melakukan reboisasi dan permudaan hutan yang akan diterima kembali oleh […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.42/1990
Berdasarkan hasil penelitian Wajib Pajak-Wajib Pajak yang memasuki Pasar Modal diketahui bahwa dalam hal Wajib Pajak meminta penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh-nya, KPP belum mengenakan STP (bunga) atas keterlambatan pemasukan SPT tersebut segera sesudah Wajib Pajak memenuhi kewajiban SPT-nya. Hal ini tidak mendidik Wajib Pajak dalam kepatuhan pajak dan mengurangi penerimaan pajak. Mengingat masih banyaknya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.31/1990
Bersama ini disampaikan surat Menteri Keuangan tanggal 8 Desember 1989 nomor S-1237/MK.04/1989 perihal “Pajak undian Simpedes tingkat Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia”. Maksud surat tersebut adalah merupakan penegasan dari ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh 1984 bahwa hadiah undian Simpedes merupakan obyek PPh. Demikian agar diketahui seperlunya. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.31/1990
Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang “Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara”. Biaya yang diperlukan BUMN untuk melaksanakan pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan dimaksud tidak akan mempengaruhi penghitungan jumlah Penghasilan Kena Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.3/1990
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/1985 dan Pasal 2 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.04/1985, atas impor barang kena pajak dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah maupun dasar penghitungan PPh Pasal 22 Impor adalah “nilai impor”, yaitu : nilai berupa uang yang menjadi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.31/1990
Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/KMK.01/1990 tanggal 18 Januari 1990 tentang Faktor Penyesuaian Tahun 1989 untuk penghitungan Pajak Penghasilan. Faktor penyesuaian tahun 1989 ini diberlakukan untuk penghitungan Pajak Penghasilan 1989, dan sudah dicantumkan dalam Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perseorangan tahun 1989 (KP.PPh 1B-89) pada halaman 15 No. 7. Demikian […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.32/1990
Guna pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 9 November 1989 Nomor : SE-21/PJ.32/1989 tentang PPN yang berkaitan dengan Perusahaan Pelayaran/Agen Pelayaran, dengan ini diberitahukan nama Negara-negara yang tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas perusahaan pelayaran Indonesia atas penggunaan jasa pelayanan kapal sebagaimana dimaksud dalam butir 3 surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-268/PJ.32/1989 tanggal 22 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.74/1990
Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petunjuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.4/1989 tanggal 27 April 1989 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang pajak sebagai pengganti Surat Edaran No. SE-11/PJ.4/1986 tanggal 14 April 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-384/PJ.4/1985tanggal 19 September 1985 yang dinyatakan tidak berlaku […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.431/1990
Untuk dapat menerbitkan keputusan Direktur Jenderal Pajak permohonan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pemotongan/penyetoran/pelaporan PPh Pasal 21 secara terpusat (sentralisasi PPh Pasal 21) atau atas permohonan Wajib Pajak untuk penetapan lokasi sebagai daerah terpencil, diperlukan laporan dan pendapat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lokasi. Untuk memberikan laporan dan pendapat tersebut harus dilakukan penelitian di […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.5.1/1990
Sebagaimana dimaklumi kepada para Kepala Kantor Pelayanan Pajak telah dikirim formulir baru SPT Masa PPN bentuk KP. PPN 6-89. Sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak telah menerima formulir tersebut dan bahkan telah disebarluaskan kepada para Pengusaha Kena Pajak di wilayah masing-masing sesuai dengan petunjuk dalam penataran PPN akhir-akhir ini. Sementara itu penuntun pengisian SPT Masa tersebut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.1/UP.90/1990
Berkenaan dengan ketentuan mengenai kewajiban bagi para Pejabat Eselon III ke atas untuk mengisi secara benar dan menyerahkan kembali SPT PPh kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat, bersama ini kami sampaikan salinan surat-surat Menteri Keuangan: Tanggal 5 September 1977 Nomor : S-521/KM.01/1977; Tanggal 21 September 1977 Nomor : S-557/MK.01/1977; Tanggal 20 Maret 1978 Nomor : S-66/MK.01/1978; […]