Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.21/1986
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 10 Pebruari 1986 Nomor : KEP-151/PJ.2/1986 tentang pelimpahan wewenang kepada Kepala Inspeksi Pajak untuk memberikan keputusan mengenai peninjauan kembali surat tagihan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.223/1987
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini perlu diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1986 tanggal 12 Juli 1986, PPh yang terutang oleh kontraktor,konsultan dan pemasok (supplier) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.5/1987
Sesuai ketentuan sistem pemeriksaan pajak yang baru, pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh Kantor Inspeksi Pajak atau Kantor Wilayah, baru dilaksanakan setelah mendapat instruksi dari Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan laporan yang diterima dari beberapa Kantor Wilayah, ada beberapa Kantor Inspeksi Pajak yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap SPT PPh Lebih Bayar Tahun 1986 dengan berpedoman pada kebijaksanaan pemeriksaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.5/1987
Pada akhir-akhir ini Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak banyak sekali menerima surat-surat tentang informasi, data, pengaduan dan laporan mengenai adanya kemungkinan Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sebagian surat-surat tersebut telah dikirimkan kepada Saudara untuk diperiksa dalam rangka pengumpulan bahan keterangan sampai sejauh mana kebenaran dari isi surat-surat tersebut. Agar tidak timbul […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.5/1986
Menunjuk Surat Edaran No. SE-6/PJ.5/1986 tanggal 20 November 1985 perihal Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, khususnya yang berkenaan dengan kewajiban untuk melaporkan ditemukannya bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan, perlu kiranya disampaikan beberapa penjelasan dan penegasan sebagai berikut : BUKTI PERMULAAN TENTANG ADANYA PERBUATAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN. Yang dimaksud dengan bukti permulaan adanya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.3/1986
Akhir-akhir ini sering diajukan pertanyaan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai Pajak Penjualan (PPn) Atas Barang Mewah Kelompok Kendaraan Bermotor jenis Kombi dan Minibus, terutama mengenai kendaraan bermotor dalam bentuk hasil rakitan (Karoseri). Berkenaan dengan hal tersebut perlu penegasan sebagai berikut : Sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.21/1986
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai PDM Fiskal Luar Negeri yang dibayar atas tanggungan sendiri oleh seseorang yang memperoleh penghasilan semata-mata sehubungan dengan pekerjaan, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pembayaran PDM Fiskal Luar Negeri atas tanggungan sendiri oleh seseorang yang memperoleh penghasilan semata-mata sehubungan dengan pekerjaan, yang bepergian ke luar negeri dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.23/1987
Sehubungan dengan surat Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Barat Dua Nomor : S-322/WPJ.11/1405/1987 tanggal 28 Juli 1987 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini perlu diberikan penegasan kembali mengenai hal-hal sebagai berikut : Dalam rangka peninjauan kembali ketetapan PKk sehubungan dengan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak supaya dipisahkan antara : 1.1. Keberatan terhadap ketetapan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.22/1987
Sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1986 sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 914/KMK.04/1986 tanggal 25 Oktober 1986 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.22/1987 tanggal 15 Januari 1987, maka untuk keseragaman serta memudahkan para Wajib Pajak menyusun Neraca Penyesuaian bersama ini diberikan beberapa penegasan sebagai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.23/1987
Dalam rangka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dalam bidang PPh Pasal 21, maka perlu diketahui terlebih dahulu data mengenai potensi fiskal yang ada dalam bidang tersebut. Sehubungan dengan itu bersama ini diminta bantuan Saudara untuk : Mengirimkan laporan mengenai : 1.1. Jumlah Pemotong Pajak PPh Pasal 21 diluar Bendaharawan yang terdaftar pada masing-masing Kantor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.23/1987
Dengan ini diberitahukan bahwa dalam Formulir SPT Tahunan PPh tahun 1987 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan terdapat kesalahan cetak yaitu pada : SPT Tahunan PPh tahun 1987 Wajib Pajak Orang Pribadi : FORMULIR 1770-A Lampiran 2 Bagian II nomor 2.c. Lampiran 4 Lanjutan Bagian IV kolom (1) : Bagian V Lajur 1, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.22/1987
Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang perpajakan yang baru, maka untuk menghindari kekeliruan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KMK.07/1979 tanggal 27 Maret 1979 yang merupakan ketentuan/peraturan Undang-undang Pajak Lama (Ordonansi PPs tahun 1925), bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut : Ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KMK.07/1979 tanggal 27 […]