Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.22/1984
Seperti diketahui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 telah ditetapkan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto dari Kegiatan Usaha Pelayaran dan Penerbangan oleh Bentuk Usaha Tetap (=BUT) serta Pelunasan Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri. Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut disebutkan, bahwa penghasilan netto dari kegiatan usaha pelayaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.232/1984
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 5 Juli 1984 Nomor : KEP-444/PJ.23/1984 mengenai Perubahan Pasal 12 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1927/PJ.23/1983 tentang Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-444/PJ.23/1984 tersebut sebagai ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 655/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.24/1984
Ruang lingkup pemungutan PPh Pasal 22 Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pemasukan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia oleh Wajib Pajak. Dengan demikian jelaslah, bahwa semua barang impor yang dimasukkan oleh Wajib Pajak yang menjadi subyek pajak dari Pajak Penghasilan harus dipungut PPh Pasal 22 Impor, kecuali terhadap mereka yang dapat menyerahkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.24/1984
Selama masa peralihan ketika baru berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, ternyata pelaksanaannya tidak dapat secara serempak dilakukan oleh seluruh masyarakat Wajib Pajak, sehingga banyak terdapat pembayaran-pembayaran dan/atau pemungutan pajak yang masih memakai nama atau formulir MPO-PPs/PPd, padahal sebenarnya yang dimaksudkan adalah PPh Pasal 22. Hal tersebut dapat kita […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.22/1984
Berkenaan dengan surat Bapak Menteri Keuangan Nomor : S-742/MK.011/1984 tanggal 12 Juli 1984 (rekaman terlampir) mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas usaha leasing dengan ini kami beritahukan, bahwa pembayaran yang diberikan sesuai dengan perjanjian “financial leasing” baik yang dibayarkan kepada lembaga keuangan maupun kepada badan usaha leasing (“leasing companies”) merupakan pembayaran kepada Lembaga Keuangan sesuai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.24/1984
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 666/KMK.01/1984 tanggal 6 Juli 1984 tentang “Pelimpahan wewenang kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan pemberian fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor atas pemasukan barang-barang dari luar negeri oleh dan untuk kebutuhan Perusahaan Jawatan Kereta Api” untuk Saudara ketahui dan dipergunakan seperlunya. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.221/1984
Bersama ini disampaikan copy surat kami kepada Kementerian Keuangan Republik Federasi Jerman Barat tanggal 5 Juni 1984 Nomor S-333/PJ.22/1984 mengenai pendirian kita tentang pengenaan pajak atas bunga yang diterima atau diperoleh bank Jerman Barat dari kegiatan usahanya di negara ketiga, untuk dipelajari dan diperhatikan. Dari isi surat dimaksud dapat disimpulkan, bahwa atas pembayaran bunga dari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.151/VII-1984
Seperti telah Saudara ketahui sejak tanggal 21 April 1984 telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga. Dengan ini kami mengingatkan akan kewajiban Saudara sebagai Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.3/1984
Bersama ini disampaikan rekaman jawaban Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atas pertanyaan mengenai hal diatas oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan tanah/bangunan (developer). Kasusnya adalah, bahwa perusahaan tersebut melakukan pembangunan kemudian menyewakan atau menjual secara angsuran bangunan tersebut untuk ruangan perkantoran dsb. Menurut Undang-undang PPn. 1951, persewaan ruangan termasuk jasa yang terhutang Pajak Penjualan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.22/1984
Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 tentang deviden dicantumkan antara lain dalam angka 3) dan angka 4) sebagai berikut : ” 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang tidak berasal dari penilaian kembali harta perusahaan; 4) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran yang tidak berasal dari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.21/1984
Dalam menerbitkan STP perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan apabila : Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Wajib Pajak dikenakan sanksi denda administrasi dan/atau bunga; Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.3/1984
Bersama ini disampaikan kepada Saudara rekaman surat Direktur Jenderal Pajak cq. Direktur Pajak Tidak Langsung kepada PERUM LISTRIK NEGARA mengenai masalah PPN atas pemasangan, penyambungan dan penyerahan aliran listrik oleh PLN, untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam rangka penjelasan dan penyuluhan PPN di wilayah kerja Saudara. Mungkin akan timbul pertanyaan yang sama dari beberapa bidang […]