Resources / Blog /

e-Faktur

Pengertian Faktur, Jenis-Jenis, dan Perbedaannya dengan Faktur Pajak

Definisi Faktur Pembelian dan Perlakuan Perpajakannya

Faktur adalah dokumen tagihan yang dibuat penjual atau pemberi jasa kepada pembeli atau penerima jasa sebagai bukti terjadinya transaksi penyerahan barang atau jasa beserta rincian harga yang harus dibayarkan. Dalam konteks perpajakan Indonesia, istilah “faktur” juga sering mengacu pada faktur pajak dua konsep yang berbeda secara fungsi dan dasar hukum, namun sering tertukar penggunaannya. Artikel ini menguraikan keduanya secara komprehensif.

Apa Itu Faktur dalam Konteks Bisnis?

Dalam dunia bisnis, faktur (atau invoice) adalah dokumen komersial yang berfungsi sebagai bukti transaksi dan permintaan pembayaran. Faktur memuat informasi lengkap tentang barang atau jasa yang diserahkan, harga per unit, total nilai transaksi, syarat pembayaran, dan identitas pihak penjual maupun pembeli. Faktur bukan merupakan dokumen perpajakan artinya faktur komersial tidak otomatis menimbulkan kewajiban PPN kecuali penerbit adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis-Jenis Faktur dalam Kegiatan Bisnis

Terdapat beberapa jenis faktur yang umum digunakan dalam bisnis di Indonesia:

Jenis-Jenis Faktur dalam Bisnis
Jenis Faktur Fungsi Penerbit
Faktur Penjualan (Sales Invoice) Tagihan dari penjual kepada pembeli atas penyerahan barang Penjual/Supplier
Faktur Pembelian (Purchase Invoice) Dokumen yang diterima pembeli dari penjual sebagai dasar pencatatan utang usaha Penjual (diterima pembeli)
Faktur Jasa (Service Invoice) Tagihan atas penyerahan jasa profesional atau konsultasi Pemberi jasa
Faktur Proforma Perkiraan harga sebelum transaksi resmi, bukan tagihan definitif Penjual
Faktur Kredit (Credit Note) Koreksi pengurangan nilai faktur awal akibat retur, diskon, atau kesalahan Penjual
Faktur Pajak (Tax Invoice) Bukti pemungutan PPN atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP PKP (via e-Faktur DJP)

Perbedaan Faktur Komersial dan Faktur Pajak

Ini adalah perbedaan yang paling penting dipahami oleh pelaku usaha. Faktur komersial dan faktur pajak memiliki fungsi dan dasar hukum yang berbeda:

Perbandingan Faktur Komersial vs Faktur Pajak
Aspek Faktur Komersial Faktur Pajak
Fungsi Tagihan pembayaran dan bukti transaksi Bukti pemungutan PPN dan kredit pajak
Dasar hukum Hukum perdata/dagang (KUHDagang) Pasal 13 UU 42/2009 jo. PER-03/PJ/2022
Penerbit Semua pelaku usaha Hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Format Bebas, sesuai kebutuhan bisnis Standar DJP, wajib via e-Faktur
Nomor seri Penomoran internal perusahaan NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) dari DJP
Fungsi kredit pajak Tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak Dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan
Konsekuensi tidak dibuat Tidak ada sanksi pajak Sanksi denda 1% dari DPP

Apa Itu Faktur Pajak?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan PER-03/PJ/2022, seluruh PKP wajib membuat Faktur Pajak melalui sistem e-Faktur aplikasi elektronik yang terintegrasi dengan sistem DJP sehingga setiap faktur memiliki Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) resmi yang diterbitkan DJP.

Faktur Pajak berfungsi ganda: bagi penjual (PKP), ia mencatat Pajak Keluaran yang harus disetorkan; bagi pembeli (PKP), ia menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan. Inilah yang membuat Faktur Pajak menjadi dokumen kritis dalam rantai perpajakan PPN.

Jenis-Jenis Faktur Pajak

Berdasarkan PER-03/PJ/2022, terdapat beberapa jenis Faktur Pajak:

  • Faktur Pajak Normal: Diterbitkan saat penyerahan BKP/JKP atau penerimaan pembayaran
  • Faktur Pajak Pengganti: Diterbitkan untuk menggantikan Faktur Pajak yang mengandung kesalahan pengisian
  • Faktur Pajak Gabungan: Satu Faktur Pajak yang mencakup seluruh penyerahan kepada satu pembeli dalam satu bulan kalender
  • Faktur Pajak Digunggung: Khusus untuk penyerahan kepada pembeli yang tidak memiliki NPWP (konsumen akhir), tanpa mencantumkan identitas pembeli

Komponen Wajib Faktur Pajak

Berdasarkan Pasal 13 UU 42/2009 dan PER-03/PJ/2022, setiap Faktur Pajak harus memuat:

  1. Nama, alamat, dan NPWP PKP penjual
  2. Identitas pembeli: nama, alamat, NPWP atau NIK (untuk pembeli non-PKP)
  3. Jenis barang/jasa, jumlah satuan, harga per satuan, dan total harga
  4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  5. Jumlah PPN yang dipungut
  6. Kode, nomor seri (NSFP), dan tanggal pembuatan Faktur Pajak

Kapan Faktur Pajak Wajib Dibuat?

Faktur Pajak wajib dibuat paling lambat pada:

  • Tanggal penyerahan BKP atau JKP
  • Tanggal penerimaan pembayaran (jika pembayaran mendahului penyerahan)
  • Tanggal penerimaan uang muka (untuk uang muka yang diterima sebelum penyerahan)
  • Akhir bulan berikutnya (khusus Faktur Pajak Gabungan)

Perbedaan Faktur dan Invoice dalam Konteks Internasional

Dalam praktik bisnis internasional, “invoice” dan “faktur” sering digunakan secara bergantian. Namun dalam regulasi perpajakan Indonesia, perbedaannya signifikan: invoice (faktur komersial) hanya berfungsi sebagai tagihan bisnis, sedangkan faktur pajak adalah dokumen perpajakan resmi yang hanya dapat diterbitkan oleh PKP. Pelaku usaha yang baru saja menjadi PKP perlu memahami bahwa invoice lama mereka tidak serta-merta menjadi faktur pajak yang sah.

Pengecualian Kewajiban e-Faktur

Beberapa transaksi dikecualikan dari kewajiban membuat Faktur Pajak berformat e-Faktur, antara lain:

  • Penyerahan BKP dan JKP oleh PKP Pedagang Eceran kepada konsumen akhir (dapat menggunakan struk/bon)
  • Penyerahan BKP berupa aktiva tetap yang tidak untuk diperjualbelikan, dengan nilai tertentu
  • Transaksi ekspor (menggunakan dokumen kepabeanan sebagai pengganti Faktur Pajak)

Cara Membuat dan Mengelola e-Faktur dengan OnlinePajak

Seluruh PKP wajib membuat Faktur Pajak melalui sistem e-Faktur yang terkoneksi dengan DJP. Proses ini mencakup: permohonan NSFP, pembuatan faktur, upload ke server DJP, hingga penggunaan data faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN. OnlinePajak, sebagai PJAP resmi DJP, memungkinkan PKP untuk:

  • Membuat e-Faktur langsung dari platform tanpa perlu install aplikasi e-Faktur terpisah
  • Mengimpor data transaksi dari sistem akuntansi atau ERP untuk pembuatan faktur massal
  • Melakukan upload faktur ke DJP secara otomatis dan real-time
  • Mengelola faktur pengganti dan kredit nota dalam satu dashboard
  • Memantau status pengkreditan Pajak Masukan dari faktur yang diterima

Dengan mengelola seluruh siklus faktur pajak di OnlinePajak, PKP dapat memastikan setiap faktur sah secara hukum dan dapat dikreditkan oleh pembeli.

Pertanyaan Umum tentang Faktur

Apa perbedaan faktur dan invoice?

Faktur dan invoice pada dasarnya merujuk hal yang sama: dokumen tagihan atas transaksi bisnis. “Invoice” adalah istilah internasional (Bahasa Inggris), sedangkan “faktur” adalah istilah resmi dalam Bahasa Indonesia. Namun dalam perpajakan, perlu dibedakan antara “faktur komersial” (tagihan bisnis biasa) dan “faktur pajak” (dokumen perpajakan resmi yang hanya diterbitkan PKP via e-Faktur).

Faktur pajak itu apa dan siapa yang wajib membuatnya?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan PPN yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat menyerahkan BKP atau JKP. Hanya PKP yang berhak dan wajib menerbitkan Faktur Pajak. Faktur Pajak wajib dibuat melalui sistem e-Faktur DJP dan memuat Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) resmi. Faktur yang dibuat bukan oleh PKP tidak memiliki nilai sebagai Faktur Pajak dan tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Apakah semua transaksi bisnis memerlukan faktur pajak?

Tidak. Faktur Pajak hanya diperlukan jika penyerahan BKP/JKP dilakukan oleh PKP. Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP (omzet di bawah Rp4,8 miliar/tahun) tidak memiliki kewajiban menerbitkan Faktur Pajak, cukup menggunakan faktur komersial biasa. Selain itu, beberapa jenis barang dan jasa dikecualikan dari PPN (non-objek PPN) sehingga tidak memerlukan Faktur Pajak meskipun penjualnya PKP.

Apa itu NSFP dan bagaimana cara mendapatkannya?

NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) adalah nomor unik yang diterbitkan DJP dan wajib dicantumkan di setiap Faktur Pajak. PKP harus mengajukan permohonan NSFP melalui sistem Coretax DJP. NSFP bersifat kuota—PKP mengajukan sejumlah nomor seri yang akan digunakan dalam periode tertentu. Faktur Pajak tanpa NSFP resmi dianggap tidak sah.

Berapa sanksi jika PKP tidak membuat Faktur Pajak?

PKP yang tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak lengkap dikenai sanksi denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebagaimana diubah UU Cipta Kerja. Sanksi ini berlaku per transaksi yang tidak memiliki Faktur Pajak yang sah.

Referensi Regulasi

  • PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak
  • UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, Pasal 13
  • PER-11/PJ/2022 tentang Nomor Seri Faktur Pajak
  • UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur