Resources / Blog /

e-Faktur

Pengertian IKM, Kriteria, dan Fasilitas Pajak untuk Pelaku IKM

IKM adalah singkatan dari Industri Kecil Menengah, yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang bernilai tambah, dengan skala usaha yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi — bukan berdasarkan omzet seperti UMKM. IKM diatur utamanya melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Kriteria IKM Menurut Peraturan Perindustrian

Berbeda dari UMKM yang diklasifikasikan berdasarkan omzet dan aset (UU No. 20 Tahun 2008), Kementerian Perindustrian mengklasifikasikan usaha industri — termasuk IKM — berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali dinyatakan lain):

Klasifikasi Industri Berdasarkan Permenperin 64/M-IND/PER/7/2016
Skala Industri Jumlah Tenaga Kerja Nilai Investasi
Industri Kecil Maksimal 19 orang Kurang dari Rp1 miliar (di luar tanah dan bangunan)
Industri Menengah 20–99 orang Rp1 miliar – Rp15 miliar (termasuk tanah dan bangunan), atau di bawah Rp1 miliar namun tenaga kerja ≥20 orang
Industri Besar Minimal 20 orang Lebih dari Rp15 miliar

Sebagai pembanding, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kategorisasi sedikit berbeda: Industri Kecil (5–19 pekerja) dan Industri Menengah (20–99 pekerja), tanpa mensyaratkan batas investasi spesifik — sehingga saat merujuk data IKM, penting memperhatikan sumber klasifikasi yang digunakan (Kemenperin vs BPS) karena keduanya bisa menghasilkan angka yang sedikit berbeda.

Apa Itu IKM dan Bedanya dengan UMKM?

IKM dan UMKM sering dianggap sama, padahal keduanya diatur dengan basis klasifikasi berbeda dan tidak selalu tumpang tindih:

Perbedaan IKM dan UMKM
Aspek IKM UMKM
Dasar klasifikasi Jumlah tenaga kerja dan nilai investasi Omzet tahunan dan nilai aset
Regulator utama Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen Pajak (untuk aspek fiskal)
Fokus kegiatan Produksi/manufaktur, mengolah bahan baku menjadi barang jadi Lebih luas — mencakup produksi, perdagangan, dan jasa
Dasar hukum utama Permenperin 64/M-IND/PER/7/2016, PP 107/2015 tentang Izin Usaha Industri UU 20/2008, PP 7/2021, PP 20/2026 (fasilitas PPh Final)
Perizinan Izin Usaha Industri (IUI) via OSS NIB dan Surat Izin Usaha Perdagangan (jika relevan) via OSS

Dalam praktiknya, satu pelaku usaha bisa masuk kategori IKM sekaligus UMKM — misalnya bengkel konveksi kecil yang memproduksi pakaian (aktivitas IKM) sekaligus memenuhi kriteria omzet UMKM (di bawah Rp4,8 miliar/tahun) untuk keperluan perpajakan. Klasifikasi IKM relevan untuk perizinan industri dan program pembinaan Kemenperin, sementara klasifikasi UMKM relevan untuk fasilitas perpajakan dan pembiayaan.

Fasilitas Pajak untuk Pelaku IKM (PP 20/2026)

Karena pelaku IKM pada umumnya juga memenuhi kriteria omzet UMKM (di bawah Rp4,8 miliar/tahun), mereka berhak memanfaatkan fasilitas perpajakan yang sama dengan UMKM — bukan skema terpisah khusus IKM. Fasilitas utama yang relevan saat ini adalah PPh Final 0,5% berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2026 (mengubah PP 55/2022):

  • Tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto bagi pelaku IKM yang berbentuk usaha perorangan, dengan batas omzet maksimal Rp4,8 miliar/tahun.
  • Omzet Rp500 juta pertama tidak dikenai PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi — sangat relevan bagi IKM skala kecil yang baru merintis produksi.
  • Berlaku tanpa batas waktu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, selama omzet masih memenuhi syarat — memberi kepastian jangka panjang bagi pelaku IKM perorangan.
  • Catatan penting: jika pelaku IKM berbadan hukum CV atau PT reguler (bukan Perseroan Perorangan), sejak PP 20/2026 mereka tidak lagi bisa menjadi peserta baru skema PPh Final 0,5% dan harus mengikuti tarif PPh Badan umum (22%) — kecuali mendapat masa transisi karena sudah terdaftar sebelumnya.

Selain fasilitas pajak, pelaku IKM juga dapat mengakses insentif dari Kementerian Perindustrian seperti restrukturisasi mesin/peralatan, sertifikasi produk (SNI, halal), dan program Sentra IKM One Village One Product berdasarkan Permenperin 14/2021, yang bertujuan meningkatkan daya saing produksi IKM di tingkat lokal maupun ekspor.

Perizinan Usaha untuk Pelaku IKM

Pelaku IKM wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) sesuai PP 107/2015, yang kini dapat diurus sepenuhnya online melalui sistem Online Single Submission (OSS):

  1. Daftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui oss.go.id — gratis dan dapat terbit dalam hitungan menit jika data lengkap.
  2. Pilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai jenis produksi IKM Anda.
  3. Ajukan Izin Usaha Industri (IUI) sesuai skala (kecil/menengah) melalui OSS, dilengkapi data investasi dan tenaga kerja untuk menentukan klasifikasi.
  4. Lengkapi izin operasional tambahan jika diperlukan (misalnya izin lingkungan untuk industri dengan dampak tertentu).

Peran IKM dalam Rantai Pasok dan Ekonomi Nasional

IKM memegang peran strategis sebagai penunjang sektor manufaktur nasional. Berbeda dari usaha mikro yang umumnya menjual produk jadi langsung ke konsumen akhir, IKM sering menjadi bagian dari rantai pasok — memproduksi komponen atau barang setengah jadi untuk industri besar, maupun barang jadi yang dipasarkan lewat jaringan distribusi UKM. Beberapa karakteristik yang membedakan IKM dari usaha mikro murni:

  • Struktur usaha lebih kompleks: IKM umumnya sudah memiliki proses produksi bertahap, manajemen tenaga kerja formal, dan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dibanding usaha mikro.
  • Kapasitas ekspor: sebagian IKM, terutama di sektor kerajinan, tekstil, dan makanan olahan, sudah mampu menembus pasar ekspor dengan dukungan sertifikasi produk.
  • Penyerapan tenaga kerja padat karya: dengan skala 20–99 pekerja untuk Industri Menengah, IKM berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dibanding usaha mikro yang biasanya hanya melibatkan 1–4 orang.

Pemerintah melalui Kemenperin secara aktif mendorong pengembangan sentra-sentra IKM berbasis satu produk unggulan daerah (One Village One Product) sebagaimana diatur Permenperin 14/2021, termasuk pendampingan akses bahan baku, peningkatan kapasitas SDM, dan digitalisasi pemasaran — sebagai pelengkap dari fasilitas perpajakan yang sudah dijelaskan di atas.

FAQ Seputar IKM

Apa itu IKM dan bedanya dengan UMKM?

IKM (Industri Kecil Menengah) adalah usaha yang fokus pada produksi/manufaktur, diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi menurut Permenperin 64/2016. UMKM diklasifikasikan berdasarkan omzet dan aset menurut UU 20/2008, dan mencakup cakupan usaha yang lebih luas (produksi, perdagangan, jasa).

Apa fasilitas pajak yang tersedia untuk pelaku IKM?

Pelaku IKM yang memenuhi kriteria omzet UMKM (di bawah Rp4,8 miliar/tahun) dapat menggunakan PPh Final 0,5% berdasarkan PP 20/2026, dengan fasilitas tambahan omzet Rp500 juta pertama tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berapa nilai investasi maksimal agar termasuk Industri Kecil?

Menurut Permenperin 64/M-IND/PER/7/2016, Industri Kecil memiliki nilai investasi kurang dari Rp1 miliar (di luar tanah dan bangunan) dengan tenaga kerja maksimal 19 orang.

Apakah IKM wajib punya NPWP dan lapor pajak?

Ya. Sebagai pelaku usaha, IKM tetap wajib memiliki NPWP dan melaporkan kewajiban perpajakannya, meskipun menggunakan skema PPh Final 0,5% yang jauh lebih sederhana dibanding pembukuan penuh.

Bagaimana cara mengurus izin usaha untuk IKM?

Pelaku IKM mendaftarkan NIB melalui OSS, memilih KBLI sesuai jenis produksi, lalu mengajukan Izin Usaha Industri (IUI) sesuai skala usaha (kecil/menengah) — seluruh proses dapat dilakukan online dan gratis.

Mengelola kewajiban pajak sambil fokus mengembangkan produksi bukan hal mudah bagi pelaku IKM. OnlinePajak membantu menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Final 0,5% secara otomatis dan sesuai regulasi terbaru, serta mengelola faktur pajak bagi IKM yang sudah berstatus PKP — sehingga Anda dapat fokus mengembangkan bisnis tanpa khawatir soal administrasi perpajakan.

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur