Resources / Blog /

e-Faktur

Pengertian PPN DTP, Contoh, dan Dampaknya bagi Penjual

Pengertian PPN DTP, Contoh, dan Dampaknya bagi Penjual

Istilah “PPN DTP” makin sering muncul setiap kali pemerintah mengumumkan insentif untuk sektor tertentu, mulai dari properti hingga kendaraan listrik. Namun banyak orang masih menyamakan PPN DTP dengan “PPN gratis” atau “bebas pajak”, padahal mekanismenya berbeda. Artikel ini menjelaskan pengertian PPN DTP secara umum, contoh penerapannya di tahun 2026, serta dampaknya bagi penjual yang wajib menerbitkan faktur pajak.

Kutipan Cepat: PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) adalah mekanisme insentif fiskal di mana PPN yang terutang atas suatu transaksi tetap dihitung dan dilaporkan, tetapi pembayarannya diambil alih oleh pemerintah melalui anggaran negara, bukan dibayar oleh pembeli. Pembeli tetap tercatat berutang PPN, hanya saja kewajiban membayarnya ditanggung negara sehingga harga yang dibayarkan konsumen menjadi lebih murah. Di tahun 2026, PPN DTP diterapkan antara lain untuk penyerahan rumah tapak/rumah susun (PMK 90/2025) dan direncanakan untuk kendaraan listrik tertentu. Fasilitas ini berbeda dengan PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut karena PPN DTP tetap “ada” secara akuntansi, hanya pembayarannya dialihkan.

Apa Itu PPN DTP?

PPN DTP adalah skema di mana negara mengambil alih kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh pembeli atau penerima jasa, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PPN tetap terutang dan dicatat dalam sistem perpajakan, tetapi nominal yang harus disetor ke kas negara oleh pembeli menjadi nihil karena sudah “dibayar” oleh pemerintah atas nama pembeli.

Mekanisme ini digunakan pemerintah sebagai instrumen stimulus ekonomi. Ketika daya beli masyarakat melemah di sektor tertentu — misalnya properti pascapandemi atau adopsi kendaraan listrik yang masih rendah — PPN DTP dipakai untuk mendorong konsumsi tanpa mengubah tarif PPN secara permanen. Berbeda dengan pemotongan tarif PPN secara umum, PPN DTP bersifat sementara, sektoral, dan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersendiri untuk setiap periode anggaran.

Penting dipahami: PPN DTP bukan berarti transaksi tidak dikenai PPN. Secara hukum, PPN tetap terutang sesuai tarif yang berlaku (12% per 2026, atau nilai lain sesuai objeknya). Yang berubah hanya pihak yang membayar — dari konsumen menjadi pemerintah. Karena itu, penjual (Pengusaha Kena Pajak/PKP) tetap wajib menerbitkan faktur pajak, hanya dengan kode transaksi khusus.

Siapa yang Berwenang Menetapkan PPN DTP?

PPN DTP hanya bisa diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang secara eksplisit menyebutkan sektor, periode, dan syarat penerima manfaat. Kementerian Keuangan menerbitkan PMK ini setiap kali pemerintah memutuskan memberikan stimulus pada sektor tertentu, dan insentif tidak berlaku otomatis di luar periode dan objek yang diatur.

Contoh Penerapan PPN DTP 2026 (Properti dan Kendaraan Listrik)

Pada 2026, dua sektor utama yang mendapat fasilitas PPN DTP adalah properti perumahan dan kendaraan listrik, masing-masing dengan skema dan batasan harga yang berbeda.

PPN DTP Properti: PMK 90/2025

Pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025, yang ditandatangani Menteri Keuangan pada 18 Desember 2025 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026. Berbeda dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya yang membagi insentif menjadi 100% di semester pertama dan 50% di semester kedua, kebijakan 2026 memberikan insentif penuh 100% sepanjang tahun tanpa pembagian periode.

Ketentuan utama PMK 90/2025 meliputi batas harga jual maksimal Rp5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Harga Jual Rumah Bagian yang Mendapat PPN DTP Bagian yang Tetap Kena PPN Normal
Sampai dengan Rp2 miliar 100% dari harga jual Tidak ada
Lebih dari Rp2 miliar sampai Rp5 miliar Rp2 miliar pertama Selisih di atas Rp2 miliar dibayar sendiri oleh pembeli
Lebih dari Rp5 miliar Tidak mendapat fasilitas PPN dikenakan penuh atas seluruh harga jual

Beberapa syarat lain juga wajib dipenuhi agar transaksi berhak atas fasilitas ini: rumah harus baru dan siap huni, merupakan penyerahan pertama oleh PKP pengembang, memiliki Kode Identitas Rumah (KIR) yang terdaftar di aplikasi SIKUMBANG milik Kementerian PU/BP Tapera, serta akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas ditandatangani dalam rentang 1 Januari–31 Desember 2026. Uang muka yang sudah dibayarkan sebelum 1 Januari 2026 menyebabkan transaksi tidak berhak atas insentif ini, begitu juga rumah yang dipindahtangankan dalam waktu satu tahun sejak diserahkan.

Sebagai contoh, seorang pembeli membeli apartemen seharga Rp3 miliar dari pengembang berstatus PKP pada Maret 2026. Dalam kondisi normal, PPN 12% dari Rp3 miliar adalah Rp360 juta. Dengan PPN DTP, PPN atas Rp2 miliar pertama (Rp240 juta) ditanggung pemerintah, sementara PPN atas sisa Rp1 miliar (Rp120 juta) tetap harus dibayar pembeli.

PPN DTP Kendaraan Listrik

Selain properti, pemerintah tengah menyiapkan insentif PPN DTP untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mulai berlaku sekitar pertengahan 2026. Berdasarkan rencana kebijakan yang beredar, skemanya dibedakan menurut jenis baterai: mobil listrik berbasis baterai nikel atau nickel-mangan berpotensi mendapat PPN DTP hingga 100%, sedangkan mobil listrik dengan jenis baterai lain mendapat porsi lebih kecil. Karena aturan teknis pelaksanaannya (PMK) untuk kendaraan listrik 2026 masih dalam tahap finalisasi saat artikel ini ditulis, pembaca yang berencana membeli kendaraan listrik sebaiknya memastikan status regulasi terbaru langsung di situs resmi Kementerian Keuangan atau DJP sebelum transaksi, karena besaran dan syarat pastinya baru mengikat setelah PMK diundangkan.

Dampak PPN DTP bagi Penjual (Faktur Pajak)

Bagi penjual atau PKP, PPN DTP menambah kewajiban administratif spesifik dalam penerbitan faktur pajak — bukan sekadar “tidak memungut PPN” seperti anggapan umum. Kesalahan dalam penerbitan faktur bisa membuat fasilitas batal demi hukum, sehingga pembeli tetap harus membayar PPN penuh.

Untuk transaksi rumah dengan harga jual sampai Rp2 miliar, penjual menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 07 (penyerahan yang mendapat fasilitas PPN DTP). Untuk rumah dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar, penjual wajib menerbitkan dua faktur pajak sekaligus: kode 07 untuk bagian sampai Rp2 miliar, dan kode 04 (PPN dipungut sendiri oleh PKP, tarif normal) untuk sisa nilai di atas Rp2 miliar. Setiap faktur berkode 07 juga wajib mencantumkan keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 90 TAHUN 2025” agar sah digunakan sebagai bukti pemberian fasilitas.

Penjual juga wajib mendaftarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada aplikasi SIKUMBANG dan melaporkan realisasi pemanfaatan fasilitas. Jika PKP tidak menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan, tidak mendaftarkan BAST, atau tidak melaporkan realisasi, maka PPN DTP dianggap tidak berlaku dan PPN terutang penuh menjadi kewajiban yang harus ditagih ke pembeli atau ditanggung sendiri oleh penjual. Karena risiko ini melekat pada kepatuhan administratif penjual, banyak developer dan PKP kini mengandalkan aplikasi e-Faktur yang terintegrasi dengan Coretax DJP agar kode transaksi dan keterangan faktur terisi otomatis sesuai ketentuan, mengurangi risiko kesalahan input manual.

FAQ Seputar PPN DTP

Apakah PPN DTP sama dengan PPN dibebaskan?

Tidak. PPN dibebaskan berarti transaksi memang tidak dikenai PPN sama sekali berdasarkan ketentuan objek pajak. PPN DTP berarti PPN tetap terutang dan dihitung, hanya saja pembayarannya diambil alih oleh pemerintah melalui APBN, sehingga secara administratif tetap muncul dalam faktur pajak dengan kode transaksi khusus.

Apakah semua pembelian rumah otomatis mendapat PPN DTP di 2026?

Tidak. Fasilitas ini hanya berlaku untuk rumah baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp5 miliar, penyerahan pertama oleh PKP pengembang, memiliki Kode Identitas Rumah (KIR), serta akta jual beli/PPJB lunas ditandatangani antara 1 Januari–31 Desember 2026. Rumah bekas, uang muka yang dibayar sebelum 2026, atau pembelian unit kedua oleh orang yang sama tidak berhak atas fasilitas ini.

Siapa yang mengurus pengajuan PPN DTP, pembeli atau penjual?

Pengajuan difasilitasi sepenuhnya oleh PKP penjual melalui mekanisme penerbitan faktur pajak berkode transaksi 07, pendaftaran BAST di SIKUMBANG, dan pelaporan realisasi. Pembeli tidak perlu mengajukan permohonan terpisah ke DJP.

Kesimpulan

PPN DTP adalah instrumen fiskal di mana PPN tetap terutang tetapi pembayarannya ditanggung pemerintah, bukan penghapusan pajak. Di tahun 2026, penerapannya paling jelas terlihat pada sektor properti melalui PMK 90/2025 yang memberi diskon PPN 100% untuk rumah hingga Rp2 miliar (dan porsial untuk rumah hingga Rp5 miliar), dengan rencana perluasan ke kendaraan listrik menyusul. Bagi penjual, memahami kode faktur pajak yang tepat sama pentingnya dengan memahami syarat pembeli, karena kesalahan administratif dapat membatalkan fasilitas yang seharusnya dinikmati konsumen.

Jika bisnis Anda berstatus PKP dan perlu menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi PPN DTP secara akurat dan terintegrasi dengan Coretax DJP, aplikasi e-Faktur OnlinePajak dapat membantu memastikan setiap faktur pajak, termasuk yang memakai fasilitas PPN DTP, diterbitkan sesuai ketentuan sehingga terhindar dari risiko pembatalan fasilitas.

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur