Resources / Blog /

e-Faktur

Pengertian Renteng, Tanggung Jawab dalam PPN, dan Contoh Kasusnya

ereg.pajak.go.id

Renteng adalah istilah hukum yang berarti tanggung jawab bersama antara beberapa pihak atas satu kewajiban, di mana masing-masing pihak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas kewajiban tersebut. Dalam konteks perpajakan, “tanggung jawab renteng” merujuk pada ketentuan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, yang mewajibkan pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) ikut bertanggung jawab atas pembayaran PPN, apabila PPN yang terutang tidak dapat ditagih kepada penjual dan pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah membayar PPN tersebut.

Ringkasan Cepat: Tanggung Jawab Renteng PPN

Secara prinsip, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ada di tangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Namun, karena beban ekonomis PPN pada dasarnya ditanggung oleh pembeli/konsumen, UU PPN memberi negara hak untuk menagih PPN yang tidak tersetor kepada pembeli — dalam kondisi tertentu — melalui mekanisme tanggung jawab renteng.

Dasar Hukum Tanggung Jawab Renteng

Perjalanan Regulasi Tanggung Jawab Renteng PPN
Regulasi Keterangan
Pasal 33 UU KUP (versi 1983 & 2000) Ketentuan awal tanggung renteng, kemudian dihapus di UU KUP 2007
Pasal 16F UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Menghidupkan kembali ketentuan tanggung renteng, berlaku hingga sekarang
PP Nomor 44 Tahun 2022 Mengatur syarat dan tata cara penerapan tanggung jawab renteng secara lebih rinci
PMK Nomor 61 Tahun 2023 Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tanggung jawab renteng

Kapan Tanggung Jawab Renteng Berlaku dalam PPN?

Berdasarkan PP 44/2022, tanggung jawab renteng hanya berlaku jika kedua kondisi berikut terpenuhi secara kumulatif (bukan salah satu saja):

  1. PPN yang terutang tidak dapat ditagih kepada penjual BKP atau pemberi JKP (misalnya karena penjual sudah tidak dapat ditemukan atau bangkrut); dan
  2. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran PPN kepada penjual/pemberi jasa.

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi — misalnya pembeli dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN yang sah kepada penjual, meskipun penjual ternyata tidak menyetorkannya ke negara — maka tanggung jawab renteng tidak dapat diterapkan kepada pembeli.

Contoh Kasus Tanggung Jawab Renteng dalam Transaksi PPN

Kasus: PT Agung Cendana membeli meja kantor dari PT Jaya Perkasa (PKP) dan telah membayar harga barang termasuk PPN sesuai faktur pajak. Namun, PT Jaya Perkasa ternyata tidak menyetorkan PPN tersebut ke kas negara, dan saat diperiksa DJP, PT Jaya Perkasa sudah tidak dapat ditemukan/ditagih. Karena PT Agung Cendana tidak dapat menunjukkan bukti sah bahwa ia telah membayar PPN kepada PT Jaya Perkasa (misalnya bukti transfer terpisah yang secara jelas mengacu pada faktur pajak terkait), maka PT Agung Cendana dapat dibebani tanggung jawab renteng dan wajib membayar PPN yang terutang tersebut kepada negara.

Simulasi Penerapan Tanggung Jawab Renteng
Kondisi Terpenuhi?
PPN tidak dapat ditagih ke penjual (penjual tidak ditemukan) Ya
Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN ke penjual Ya
Tanggung jawab renteng diterapkan ke pembeli? Ya, karena kedua syarat kumulatif terpenuhi

Cara Penagihan Tanggung Jawab Renteng

Apabila pembeli atau penerima jasa dibebani tanggung jawab renteng, penagihan PPN dilakukan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pembayaran PPN atas tanggung jawab renteng dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau kanal setoran elektronik yang berlaku di Coretax DJP.

Mengapa Ketentuan Tanggung Jawab Renteng Diberlakukan?

  • Mencegah penghindaran pajak: mendorong wajib pajak, khususnya pembeli, untuk lebih berhati-hati memastikan penjualnya menyetorkan PPN dengan benar.
  • Meningkatkan kepastian hukum: memberi kejelasan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kena PPN.
  • Memperkuat penegakan hukum perpajakan: memberi otoritas pajak jalur penagihan tambahan ketika penjual tidak dapat ditemukan atau tidak menyetorkan PPN yang dipungutnya.

Cara Melindungi Diri dari Risiko Tanggung Jawab Renteng

Karena syarat kunci lolos dari tanggung jawab renteng adalah kemampuan menunjukkan bukti pembayaran PPN kepada penjual, pembeli sebaiknya:

  • Menyimpan faktur pajak asli dan bukti pembayaran (termasuk bagian PPN) secara rapi dan mudah ditelusuri
  • Memastikan lawan transaksi berstatus PKP aktif dan valid sebelum bertransaksi, misalnya melalui fitur validasi NPWP lawan transaksi
  • Menghindari transaksi tunai besar tanpa dokumentasi jelas yang mengaitkan pembayaran dengan faktur pajak tertentu

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan tanggung jawab renteng berlaku dalam PPN?

Tanggung jawab renteng berlaku ketika dua kondisi terpenuhi secara bersamaan: PPN yang terutang tidak dapat ditagih kepada penjual, dan pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah membayar PPN kepada penjual tersebut. Jika hanya salah satu kondisi terpenuhi, tanggung jawab renteng tidak dapat diterapkan.

Apa dasar hukum tanggung jawab renteng dalam PPN?

Dasar hukumnya adalah Pasal 16F UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, yang diatur lebih lanjut melalui PP Nomor 44 Tahun 2022 dan PMK Nomor 61 Tahun 2023 mengenai syarat dan tata cara penerapannya.

Bagaimana cara menghindari tanggung jawab renteng sebagai pembeli?

Pembeli sebaiknya menyimpan bukti pembayaran PPN yang jelas mengacu pada faktur pajak transaksi terkait, memastikan lawan transaksi adalah PKP aktif, dan menghindari transaksi tanpa dokumentasi yang dapat menunjukkan bahwa PPN telah dibayarkan kepada penjual.

Siapa yang menagih PPN tanggung jawab renteng?

Direktorat Jenderal Pajak menagih PPN atas tanggung jawab renteng melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) kepada pembeli/penerima jasa yang dibebani tanggung jawab tersebut.

Apakah tanggung jawab renteng berlaku untuk semua jenis transaksi PPN?

Tanggung jawab renteng berlaku untuk transaksi yang terutang PPN sesuai Pasal 4(1) huruf a dan c UU PPN serta Pasal 16D UU PPN, dan hanya diterapkan apabila kedua syarat kumulatif — PPN tidak dapat ditagih ke penjual dan pembeli tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran — terpenuhi bersamaan.

Memastikan lawan transaksi bisnis Anda berstatus PKP aktif dan mengelola dokumentasi pembayaran PPN secara rapi adalah langkah pencegahan penting terhadap risiko tanggung jawab renteng. OnlinePajak menyediakan fitur validasi NPWP/PKP lawan transaksi dan pengelolaan faktur pajak yang terdokumentasi rapi, membantu bisnis Anda mengurangi risiko kepatuhan PPN semacam ini.

Sumber resmi: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) dan JDIH Kementerian Keuangan untuk salinan lengkap UU PPN dan PP Nomor 44 Tahun 2022.

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur