Resources / Blog /

PPh Final

Pengertian Fringe Benefit, Aturan Pajak Terbaru, dan Contoh Perhitungan

Fringe benefit adalah tambahan kompensasi non-tunai yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok, dalam bentuk barang (natura) maupun fasilitas (kenikmatan). Contohnya mobil dinas, tempat tinggal, asuransi kesehatan tambahan, hingga gadget kerja. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 pada 1 Juli 2023, sebagian besar fringe benefit yang sebelumnya bebas pajak kini menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang wajib dipotong pemberi kerja.

Quick Answer: Apa Itu Fringe Benefit dalam Pajak?

Dalam istilah perpajakan Indonesia, fringe benefit dikenal sebagai natura (imbalan berbentuk barang) dan kenikmatan (imbalan berbentuk fasilitas atau layanan). Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK 66/2023, seluruh natura dan kenikmatan yang diterima karyawan sehubungan dengan pekerjaan dianggap sebagai penghasilan dan menjadi objek PPh 21, kecuali jenis yang secara eksplisit dikecualikan dalam peraturan tersebut. Bagi karyawan, fringe benefit yang tidak dikecualikan menambah penghasilan bruto yang dipotong PPh 21. Bagi perusahaan, biaya penyediaan fringe benefit tersebut dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto (deductible expense) dalam penghitungan PPh Badan.

Aturan Baru Pajak Natura dan Kenikmatan (PMK 66/2023)

PMK 66/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan merupakan aturan pelaksana dari Pasal 4 ayat (1) huruf a UU HPP dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi ini menggantikan PMK 167/PMK.03/2018 yang sebelumnya membatasi objek pajak natura hanya pada kasus-kasus tertentu.

Beberapa poin kunci PMK 66/2023 yang wajib dipahami tim HR dan payroll:

  • Berlaku efektif 1 Juli 2023, dengan ketentuan peralihan: natura/kenikmatan yang diterima 1 Januari–30 Juni 2023 dan belum dipotong PPh oleh pemberi kerja wajib dihitung dan dilaporkan sendiri oleh penerima dalam SPT Tahunan.
  • Pemotongan PPh 21 atas natura/kenikmatan mulai wajib dilakukan sejak Masa Pajak Desember 2023.
  • Penilaian natura menggunakan nilai pasar/harga wajar barang; penilaian kenikmatan menggunakan jumlah biaya yang dikeluarkan atau nilai yang seharusnya dikeluarkan pemberi kerja.
  • Natura/kenikmatan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dikenakan PPh final atau menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) tidak termasuk skema pengecualian umum ini.

Jenis Fringe Benefit yang Kini Kena Pajak

Setelah PMK 66/2023, fringe benefit yang lazim menjadi objek PPh 21 apabila diberikan di luar batasan atau kriteria pengecualian antara lain:

  • Kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai tertentu (khususnya pegawai yang juga pemegang saham).
  • Fasilitas tempat tinggal (rumah dinas, apartemen) di luar kriteria daerah tertentu.
  • Perangkat elektronik atau barang mewah yang diberikan di luar keperluan langsung pekerjaan.
  • Bingkisan atau hadiah yang nilainya melebihi batas yang ditentukan.
  • Fasilitas olahraga tertentu seperti golf, pacuan kuda, dan otomotif (balap), yang secara eksplisit dikecualikan dari daftar bebas pajak.

Contoh perhitungan kenikmatan mobil dinas: Seorang direktur yang juga pemegang saham menerima fasilitas mobil dinas dengan harga perolehan Rp600 juta, masa manfaat 8 tahun, dan biaya operasional Rp10 juta/bulan. Nilai kenikmatan bulanan dihitung dari biaya penyusutan (Rp600 juta ÷ 8 tahun ÷ 12 bulan ≈ Rp6,25 juta) ditambah biaya operasional Rp10 juta, sehingga nilai kenikmatan bruto sekitar Rp16,25 juta per bulan. Nilai ini ditambahkan ke penghasilan bruto sebelum dihitung PPh 21 terutang.

Fringe Benefit yang Masih Dikecualikan dari Pajak

PMK 66/2023 tetap memberikan daftar pengecualian (negative list) agar fasilitas kerja yang bersifat operasional tidak dibebani pajak berganda. Tabel berikut merangkum batasan nilai yang berlaku:

Batasan Nilai Natura dan Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh 21 (PMK 66/2023)
Jenis Fasilitas Batasan Nilai
Makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai Tanpa batas nilai
Kupon/penggantian makan bagi pegawai dinas luar Maksimal Rp2.000.000/bulan
Fasilitas keselamatan kerja & kesehatan (seragam, antar-jemput, obat-obatan, vaksin) Tanpa batas nilai
Natura/kenikmatan di daerah tertentu (rumah, pendidikan, transportasi, kesehatan) Tanpa batas nilai
Bingkisan hari raya keagamaan Tanpa batas nilai
Bingkisan lainnya (bukan hari raya) Maksimal Rp3.000.000/tahun
Laptop, ponsel, pulsa, dan internet untuk keperluan kerja Tanpa batas nilai
Fasilitas olahraga (di luar golf, pacuan kuda, otomotif balap, dan sejenisnya) Maksimal Rp1.500.000/tahun

Selain daftar bernilai di atas, natura/kenikmatan yang wajib disediakan pemberi kerja demi pelaksanaan pekerjaan, seperti alat pelindung diri, seragam kerja, dan sarana antar-jemput karyawan pabrik, tetap dikecualikan tanpa batas nilai karena dianggap sebagai kebutuhan operasional, bukan tambahan penghasilan.

Dampak bagi Perusahaan: Kewajiban Withholding dan Pelaporan

Bagi tim payroll, PMK 66/2023 mengubah cara menghitung PPh 21 bulanan. Nilai natura/kenikmatan yang kena pajak harus digabungkan ke penghasilan bruto karyawan sebelum menghitung PPh 21 terutang, lalu dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja setiap masa pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21. Sejak berlakunya sistem Coretax DJP pada 1 Januari 2025, pelaporan bukti potong PPh 21 — termasuk komponen natura/kenikmatan — terintegrasi dalam satu portal, sehingga perusahaan perlu memastikan sistem payroll mereka mampu memisahkan komponen natura kena pajak dan yang dikecualikan secara akurat sebelum diunggah ke Coretax.

Kesalahan umum yang sering terjadi di lapangan adalah menganggap semua fasilitas kantor otomatis bebas pajak seperti aturan lama, padahal sejak Juli 2023 prinsipnya sudah terbalik: kena pajak adalah aturan umum, bebas pajak adalah pengecualian yang harus dibuktikan sesuai daftar resmi.

Perbedaan Sebelum dan Sesudah PMK 66/2023

Perbandingan Perlakuan Pajak Natura/Kenikmatan Sebelum dan Sesudah PMK 66/2023
Aspek Sebelum PMK 66/2023 Sesudah PMK 66/2023
Prinsip dasar Natura/kenikmatan umumnya bukan objek pajak Natura/kenikmatan umumnya objek pajak, kecuali dikecualikan
Biaya bagi perusahaan Sebagian besar tidak dapat dikurangkan (non-deductible) Dapat dikurangkan sebagai biaya (deductible)
Kewajiban pemotongan Umumnya tidak ada pemotongan PPh 21 Wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja sejak Masa Desember 2023
Pelaporan karyawan Tidak perlu dilaporkan sebagai penghasilan Termasuk dalam bukti potong dan SPT Tahunan

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua fringe benefit sekarang kena pajak?

Tidak semua. Prinsip umumnya memang natura dan kenikmatan kini menjadi objek PPh 21, tetapi PMK 66/2023 tetap mengecualikan jenis-jenis tertentu seperti makan di tempat kerja, fasilitas keselamatan kerja, natura di daerah tertentu, laptop/ponsel kerja, serta bingkisan dan fasilitas olahraga dalam batas nilai yang ditentukan.

Apa saja fringe benefit yang masih bebas pajak?

Di antaranya makanan/minuman di kantor tanpa batas nilai, fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, natura di daerah tertentu, bingkisan hari raya keagamaan, laptop/ponsel/pulsa untuk kerja, serta bingkisan lain dan fasilitas olahraga tertentu sesuai batasan nilai pada PMK 66/2023.

Sejak kapan aturan pajak natura berubah?

Perubahan mendasar berlaku sejak PMK 66/2023 diundangkan pada 27 Juni 2023 dan efektif berlaku mulai 1 Juli 2023, dengan kewajiban pemotongan PPh 21 atas natura/kenikmatan dimulai pada Masa Pajak Desember 2023.

Bagaimana cara menghitung nilai kenikmatan seperti mobil dinas?

Nilai kenikmatan berupa fasilitas seperti mobil dinas dihitung dari total biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi kerja, misalnya biaya penyusutan aset ditambah biaya operasional selama periode pemakaian, kemudian ditambahkan ke penghasilan bruto karyawan penerima fasilitas.

Apakah biaya fringe benefit bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan?

Bisa. Berbeda dengan aturan lama, PMK 66/2023 memperbolehkan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan menjadi pengurang penghasilan bruto pemberi kerja, sepanjang biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

Kelola Perhitungan PPh 21 Natura Lebih Akurat dengan OnlinePajak

Menghitung dan memisahkan komponen natura/kenikmatan kena pajak secara manual setiap bulan berisiko menimbulkan kesalahan withholding, terutama untuk perusahaan dengan struktur remunerasi kompleks. Aplikasi payroll dan PPh 21 dari OnlinePajak membantu tim HR dan finance menghitung gross-up, memasukkan komponen fringe benefit sesuai ketentuan PMK 66/2023, hingga menerbitkan bukti potong yang siap dilaporkan langsung melalui Coretax DJP — sehingga kepatuhan pajak natura karyawan tetap terjaga tanpa proses manual yang memakan waktu.

Memahami fringe benefit adalah langkah awal, tetapi penerapannya di sistem payroll perusahaan membutuhkan ketelitian ekstra. Dengan mengacu pada PMK 66/2023 dan memanfaatkan sistem yang terintegrasi dengan Coretax, perusahaan dapat memastikan setiap komponen natura dan kenikmatan karyawan dihitung dan dilaporkan secara tepat, sekaligus menghindari risiko sanksi akibat kekurangan pemotongan pajak.

Share

Related articles

PPh Final
PPh Final
PPh Final