PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pemberi kerja wajib memotong PPh 21 dari penghasilan karyawan setiap bulan dan menyetorkannya ke kas negara. Sejak 1 Januari 2024, cara menghitung potongan bulanan PPh 21 berubah total: pemerintah menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) melalui PP 58/2023 dan PMK 168/2023, menggantikan metode tahunan-dibagi-12 yang berlaku sebelumnya.
Quick Answer: Apa Itu PPh 21 dan Siapa yang Wajib Memotongnya?
PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong di sumber (withholding tax) oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang membayarkan penghasilan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Dasar hukumnya adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang teknis pelaksanaannya kini diatur melalui PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Subjek yang dikenai PPh 21 meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap/lepas, bukan pegawai (freelancer, konsultan, tenaga ahli), peserta kegiatan, hingga pensiunan. Sejak 2024, seluruhnya mengacu pada dua skema tarif: Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk masa pajak bulanan dan tarif progresif Pasal 17 untuk penghitungan ulang di masa pajak terakhir, umumnya Desember.
Tarif TER PPh 21 Bulanan (PMK 168/2023)
TER adalah tarif tunggal berbentuk persentase yang langsung dikalikan dengan penghasilan bruto bulanan karyawan, tanpa perlu menghitung ulang PTKP dan tarif progresif setiap bulan. Tujuannya menyederhanakan proses payroll: perusahaan tidak lagi memproyeksikan penghasilan setahun penuh setiap kali menghitung potongan bulanan.
Tarif TER dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan yang berlaku di awal tahun pajak atau saat mulai bekerja:
| Kategori TER | Status PTKP | Nilai PTKP Setahun |
|---|---|---|
| TER A | TK/0, TK/1, K/0 | Rp54.000.000 – Rp58.500.000 |
| TER B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 | Rp63.000.000 – Rp67.500.000 |
| TER C | K/3 | Rp72.000.000 |
Keterangan: TK = Tidak Kawin, K = Kawin, angka di belakang tanda garis miring menunjukkan jumlah tanggungan (maksimal 3). Setiap kategori memiliki tabel lapisan tarif efektif tersendiri berdasarkan rentang penghasilan bruto bulanan, sesuai lampiran resmi PMK 168/2023. Selain TER bulanan, terdapat pula TER harian yang digunakan khusus untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian.
Cara Menghitung PPh 21 dengan Metode TER
Rumus dasar penghitungan PPh 21 bulanan (Januari–November atau masa pajak selain masa terakhir) menggunakan TER adalah:
PPh 21 Bulanan = Tarif TER × Penghasilan Bruto Bulan Berjalan
Langkah praktisnya:
- Tentukan kategori TER karyawan (A, B, atau C) berdasarkan status PTKP.
- Jumlahkan seluruh penghasilan bruto bulan berjalan — gaji pokok, tunjangan tetap, natura/kenikmatan kena pajak (sesuai PMK 66/2023), dan komponen lain yang menjadi objek PPh 21.
- Cari tarif TER yang sesuai dari tabel resmi berdasarkan kategori dan rentang penghasilan bruto bulanan tersebut.
- Kalikan tarif TER dengan penghasilan bruto bulan itu untuk mendapatkan nominal PPh 21 yang dipotong.
Contoh perhitungan: Seorang karyawan berstatus TK/0 (masuk TER Kategori A) menerima penghasilan bruto bulanan Rp11.000.000 (gaji pokok Rp10.000.000 + tunjangan transportasi Rp1.000.000). Berdasarkan tabel TER Kategori A, penghasilan pada rentang tersebut dikenakan tarif efektif tertentu — misalnya sekitar 2%–3% — sehingga PPh 21 yang dipotong bulan itu adalah hasil perkalian langsung tarif tersebut dengan Rp11.000.000, tanpa perlu menghitung PTKP maupun tarif progresif terlebih dahulu.
Contoh Perhitungan TER per Kategori (A/B/C)
Untuk memperjelas perbedaan dampak kategori TER terhadap besaran potongan, berikut ilustrasi sederhana untuk penghasilan bruto bulanan yang sama:
- Karyawan TK/0 (TER A): penghasilan bruto Rp15.000.000/bulan → dikenakan tarif TER Kategori A sesuai lapisan penghasilan tersebut pada tabel resmi, biasanya menghasilkan potongan bulanan yang relatif lebih besar dibanding kategori B/C pada nominal bruto yang sama, karena PTKP-nya paling rendah.
- Karyawan K/1 (TER B): dengan penghasilan bruto bulanan yang sama Rp15.000.000, tarif TER Kategori B pada lapisan yang sesuai umumnya sedikit lebih rendah dibanding Kategori A, mencerminkan PTKP yang lebih tinggi akibat status kawin dan tanggungan.
- Karyawan K/3 (TER C): pada nominal bruto yang sama, tarif TER Kategori C biasanya paling rendah di antara ketiga kategori, karena PTKP setahun yang berlaku paling besar (Rp72.000.000).
Pola ini konsisten dengan prinsip PTKP: semakin besar tanggungan dan PTKP karyawan, semakin rendah tarif efektif yang berlaku pada rentang penghasilan bruto yang sama. Namun demikian, angka tarif TER yang tepat untuk setiap lapisan penghasilan wajib merujuk pada tabel resmi lampiran PMK 168/2023, karena tarif tidak dihitung secara linear melainkan berjenjang sesuai rentang bruto tertentu.
Rekonsiliasi Tahunan PPh 21 di Masa Desember
TER hanya digunakan untuk masa pajak Januari sampai November (atau bulan terakhir bekerja bagi karyawan yang berhenti di tengah tahun). Pada masa pajak terakhir — umumnya Desember — perusahaan wajib menghitung ulang PPh 21 setahun penuh menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, lalu membandingkannya dengan total PPh 21 yang sudah dipotong menggunakan TER sepanjang Januari–November.
Rumus rekonsiliasi Desember:
PPh 21 Masa Pajak Terakhir = PPh 21 Setahun (tarif progresif) − Total PPh 21 yang Sudah Dipotong (Januari–November, tarif TER)
DJP menegaskan bahwa penerapan TER tidak menambah beban pajak tahunan karyawan — total PPh 21 yang terutang dalam setahun tetap sama seperti metode lama, hanya pola distribusi pemotongan bulanannya yang berubah. Pada bulan-bulan ketika tarif TER memotong lebih kecil dibanding metode progresif lama, pemotongan di Desember akan menjadi lebih besar untuk menutup selisihnya, dan sebaliknya.
Salah satu elemen penting PMK 168/2023 yang sering terlewat oleh tim payroll: zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada lembaga resmi yang disahkan pemerintah kini dapat menjadi pengurang resmi dalam formula penghitungan Desember — berbeda dari ketentuan sebelumnya yang hanya bisa dikreditkan lewat SPT Tahunan pribadi karyawan.
Perbedaan Tarif TER dan Tarif Progresif
| Aspek | Tarif TER | Tarif Progresif Pasal 17 |
|---|---|---|
| Digunakan pada masa pajak | Januari–November (atau selain masa pajak terakhir) | Desember atau masa pajak terakhir karyawan berhenti bekerja |
| Dasar penghitungan | Penghasilan bruto bulanan × tarif tunggal sesuai kategori | Penghasilan Kena Pajak setahun (setelah dikurangi PTKP dan pengurang lain) × lapisan tarif progresif |
| Kompleksitas | Sederhana, tanpa proyeksi setahun | Memerlukan rekonsiliasi kumulatif seluruh penghasilan setahun |
| Dampak terhadap total pajak setahun | Tidak menambah beban pajak — hanya mengatur pola pemotongan bulanan | Menentukan angka final PPh 21 terutang setahun |
Jenis Penerima Penghasilan dan Perbedaan Cara Hitungnya
Tidak semua penerima penghasilan dikenakan PPh 21 dengan cara yang sama. PMK 168/2023 membedakan mekanisme penghitungan berdasarkan status penerima:
- Pegawai tetap: menggunakan TER bulanan berdasarkan kategori A/B/C, dengan rekonsiliasi tarif progresif di masa pajak terakhir.
- Pegawai tidak tetap/lepas yang digaji bulanan: juga menggunakan skema TER bulanan sesuai kategori PTKP, serupa pegawai tetap.
- Pegawai tidak tetap yang diupah harian: menggunakan tarif TER harian yang berjenjang berdasarkan besaran upah harian yang diterima — misalnya upah di atas Rp450.000 per hari mulai dikenakan tarif efektif tertentu, terlepas dari kategori TER bulanan.
- Bukan pegawai (tenaga ahli, konsultan, komisaris non-pegawai tetap, dan sejenisnya): dasar pengenaan pajaknya berbeda, umumnya dihitung dari persentase tertentu atas penghasilan bruto (dasar pengenaan pajak 50% dari bruto untuk sebagian profesi), lalu dikalikan tarif Pasal 17 — bukan tarif TER.
- Peserta kegiatan dan penerima honorarium tidak rutin: dikenakan tarif progresif Pasal 17 langsung atas penghasilan bruto tanpa pengurang PTKP.
Perbedaan skema ini penting dipahami tim payroll karena kesalahan mengelompokkan status penerima — misalnya menyamakan honorarium narasumber dengan gaji pegawai tetap — dapat mengakibatkan pemotongan PPh 21 yang keliru dan berpotensi menimbulkan kurang bayar saat pemeriksaan.
Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh 21
Pemberi kerja wajib menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan melaporkannya melalui SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Keterlambatan penyetoran maupun pelaporan berisiko dikenai sanksi administratif berupa bunga keterlambatan dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sejak seluruh proses ini terintegrasi di Coretax, tenggat waktu dan status pelaporan dapat dipantau langsung dari dashboard akun perusahaan, termasuk notifikasi apabila terdapat bukti potong yang belum disetujui pihak penerima.
Komponen yang Menjadi Objek dan Pengurang PPh 21
Penghasilan bruto yang menjadi dasar penghitungan PPh 21 meliputi gaji, tunjangan, honorarium, bonus, THR, serta natura/kenikmatan kena pajak sesuai PMK 66/2023. Sementara itu, pengurang yang diperkenankan sebelum penghasilan neto meliputi biaya jabatan (maksimal sesuai ketentuan yang berlaku), iuran pensiun dan Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh karyawan, serta zakat/sumbangan keagamaan wajib yang disalurkan melalui pemberi kerja ke lembaga resmi.
Kesalahan umum yang sering ditemukan di lapangan adalah tidak memasukkan komponen natura kena pajak (misalnya kenikmatan mobil dinas atau fasilitas tempat tinggal di luar daftar pengecualian PMK 66/2023) ke dalam penghasilan bruto TER bulanan, sehingga total pemotongan sepanjang tahun menjadi kurang dan berpotensi menimbulkan kekurangan bayar signifikan saat rekonsiliasi Desember.
Pelaporan PPh 21 melalui Coretax DJP
Sejak Coretax DJP beroperasi penuh mulai 1 Januari 2025, seluruh proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan bukti potong PPh 21 terintegrasi dalam satu portal. Perusahaan menerbitkan bukti potong (termasuk Bukti Potong A1/BPA1 untuk pegawai tetap) melalui Coretax dan melaporkannya lewat SPT Masa PPh 21 setiap bulan. Ketidakcocokan data seperti NIK karyawan yang salah dapat menyebabkan bukti potong gagal terhubung ke akun Coretax pribadi karyawan, sehingga karyawan tidak dapat mengakses bukti potong maupun melaporkan SPT Tahunannya — pemadanan data NIK seluruh karyawan sebelum penerbitan bukti potong akhir tahun menjadi langkah pencegahan yang penting bagi tim HR dan payroll.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu tarif TER PPh 21?
TER (Tarif Efektif Rata-rata) adalah tarif tunggal berbentuk persentase yang dikalikan langsung dengan penghasilan bruto bulanan karyawan untuk menghitung PPh 21 masa pajak selain masa pajak terakhir, berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023, menggantikan metode penghitungan tahunan-dibagi-12 yang berlaku sebelum 2024.
Apa beda tarif TER dan tarif progresif?
Tarif TER digunakan untuk menghitung PPh 21 bulanan secara sederhana selama Januari–November, sedangkan tarif progresif Pasal 17 digunakan khusus pada masa pajak terakhir (umumnya Desember) untuk menghitung ulang PPh 21 setahun secara kumulatif dan menentukan selisih yang harus disetor atau dikompensasi.
Bagaimana rekonsiliasi PPh 21 di bulan Desember?
Pada Desember, perusahaan menghitung PPh 21 setahun penuh menggunakan tarif progresif Pasal 17 atas Penghasilan Kena Pajak setahun, lalu menguranginya dengan total PPh 21 yang sudah dipotong menggunakan TER dari Januari hingga November untuk mendapatkan nominal PPh 21 Masa Pajak Terakhir yang harus dipotong.
Apakah TER membuat beban pajak karyawan bertambah?
Tidak. TER hanya mengubah pola distribusi pemotongan bulanan sepanjang tahun; total PPh 21 yang terutang dalam satu tahun pajak tetap sama dengan penghitungan menggunakan tarif progresif penuh, karena selisihnya disesuaikan pada rekonsiliasi masa pajak terakhir.
Siapa saja yang termasuk TER Kategori A, B, dan C?
TER Kategori A berlaku untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0; Kategori B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2; sedangkan Kategori C khusus untuk status K/3, sesuai pengelompokan dalam lampiran PMK 168/2023.
Hitung dan Lapor PPh 21 Lebih Mudah dengan OnlinePajak
Peralihan ke skema TER membuat penghitungan PPh 21 bulanan lebih sederhana secara konsep, tetapi tetap membutuhkan data PTKP dan komponen penghasilan bruto yang akurat setiap bulan — termasuk memastikan rekonsiliasi Desember berjalan tepat. Aplikasi PPh 21 dari OnlinePajak membantu tim payroll menghitung tarif TER sesuai kategori karyawan secara otomatis, menyiapkan rekonsiliasi tahunan, hingga menerbitkan bukti potong yang langsung terintegrasi dengan pelaporan Coretax DJP. Pelajari juga komponen komponen gaji yang memengaruhi penghasilan bruto bulanan, serta cara kerja iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu pengurang dalam penghitungan PPh 21.
Memahami apa itu PPh 21 dan cara kerja skema TER menjadi bekal penting bagi tim HR, payroll, maupun karyawan itu sendiri dalam memastikan potongan pajak penghasilan sudah sesuai ketentuan PMK 168/2023. Dengan tarif TER yang sederhana di bulan berjalan dan rekonsiliasi progresif di akhir tahun, perusahaan dapat menjaga kepatuhan pajak sekaligus meminimalkan risiko kekurangan bayar yang baru terdeteksi di Desember.