Resources / Blog /

PPh Final

Pajak Kos-Kosan: Tarif PPh Final dan Cara Melapor

Banyak pemilik usaha kos-kosan keliru mengira penghasilan sewa kos dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% seperti sewa tanah/bangunan biasa. Padahal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara tegas menyatakan bahwa rumah kos termasuk kategori jasa pelayanan penginapan yang justru dikecualikan dari PPh Final sewa bangunan, dan sebaliknya masuk skema PPh Final UMKM. Artikel ini meluruskan dasar hukum yang benar, tarif pajak kos-kosan terkini, kewajiban NPWP, serta cara melapor pajak sewa kos yang tepat.

Quick Answer: Berapa Tarif Pajak Kos-Kosan yang Benar?

Penghasilan dari usaha rumah kos bukan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah/bangunan (10%) sesuai penegasan resmi DJP berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PP 34/2017 — karena rumah kos digolongkan sebagai jasa pelayanan penginapan, sama seperti asrama mahasiswa atau pondok pekerja. Sebagai gantinya, penghasilan pemilik kos dikenai PPh Final UMKM 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP 55/2022 (pembaruan PP 23/2018), sepanjang omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. Jika omzet tahunan tidak melebihi Rp500 juta, pemilik kos orang pribadi bahkan dibebaskan sepenuhnya dari PPh Final ini sesuai fasilitas dalam UU HPP.

Dasar Hukum Pajak Kos-Kosan (Koreksi Kesalahpahaman Umum)

Regulasi yang Benar untuk Pajak Kos-Kosan
Regulasi Isi Ketentuan
PP 34/2017 Pasal 2 ayat (3) Menegaskan jasa pelayanan penginapan (termasuk rumah kos) dikecualikan dari PPh Final sewa tanah/bangunan 10%
PP 55/2022 (pembaruan PP 23/2018) Mengatur PPh Final 0,5% atas peredaran bruto UMKM tertentu, termasuk usaha jasa pelayanan penginapan seperti kos-kosan, dengan batas omzet Rp4,8 miliar/tahun
UU HPP (UU No. 7/2021) Memberikan fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta/tahun bagi WP Orang Pribadi yang menggunakan skema PPh Final 0,5%
UU No. 1/2022 (UU HKPD) Menghapus status kos-kosan dari kategori usaha hotel; pajak hotel digantikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang tidak lagi otomatis berlaku untuk kos-kosan

Kring Pajak DJP secara eksplisit menegaskan: “penghasilan dari usaha rumah kos dikecualikan dari pengenaan PPh final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan.” Penghasilan tersebut sebagai gantinya dikenai tarif sesuai Pasal 17 UU PPh (tarif umum) atau PP 55/2022 (PPh Final UMKM), tergantung pilihan dan status wajib pajak.

Cara Menghitung dan Melaporkan Pajak Kos-Kosan

Contoh 1 — Omzet di Bawah Rp500 Juta/Tahun (Bebas Pajak)

Pak Ilham memiliki 10 kamar kos di Jakarta, disewakan @Rp2.000.000/bulan. Penghasilan kotor bulanan Rp20.000.000, atau Rp240.000.000/tahun. Karena di bawah ambang batas Rp500 juta/tahun, Pak Ilham bebas dari PPh Final atas usaha kos-kosannya.

Contoh 2 — Omzet di Atas Rp500 Juta, Kena PPh Final 0,5%

Ibu Siti memiliki 20 kamar kos, disewakan @Rp3.000.000/bulan. Penghasilan kotor Rp60.000.000/bulan atau Rp720.000.000/tahun — melebihi Rp500 juta namun masih di bawah Rp4,8 miliar.

Simulasi PPh Final Kos-Kosan Ibu Siti
Komponen Nilai
Peredaran bruto tahunan Rp720.000.000
Tarif PPh Final UMKM 0,5%
PPh Final Terutang per Tahun Rp3.600.000 (Rp300.000/bulan)

PPh Final disetor sendiri setiap bulan menggunakan kode billing e-billing, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan bukti setornya dilampirkan dalam SPT Tahunan.

Kewajiban NPWP Pemilik Kos

Pemilik kos wajib memiliki NPWP begitu penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), meski bukan syarat mutlak untuk memulai usaha kos-kosan itu sendiri. Sejak berlakunya kebijakan NIK = NPWP (PMK 136/2023), NIK pemilik kos yang berstatus WNI otomatis berfungsi sebagai NPWP untuk keperluan administrasi perpajakan tanpa perlu kartu fisik terpisah.

Apakah Kos-Kosan Kena PPN atau Pajak Daerah?

  • PPN: Jasa perhotelan yang mencakup penyewaan kamar termasuk objek pajak daerah, bukan objek PPN, sesuai Pasal 4A UU PPN yang diubah UU HPP. Kos-kosan yang murni menyediakan tempat tinggal sederhana tanpa layanan tambahan (seperti hotel/guest house) umumnya tidak dikenai PPN.
  • Pajak Daerah/PBJT: Sejak UU HKPD berlaku 5 Januari 2024, kos-kosan tidak lagi otomatis masuk kategori “hotel” berdasarkan jumlah kamar (aturan lama menetapkan ambang 10 kamar). Namun, pemerintah daerah tetap punya kewenangan menerbitkan Perda tersendiri terkait pajak daerah atas jasa penginapan — sehingga status ini tetap perlu dicek di Perda setempat.

Kesalahan Umum yang Perlu Dihindari

  • Menghitung pajak kos menggunakan tarif PPh Final sewa bangunan 10% — ini keliru karena kos-kosan dikecualikan dari ketentuan tersebut.
  • Mengira usaha kos otomatis bebas pajak daerah karena aturan hotel lama (>10 kamar) — padahal Perda daerah bisa saja tetap mengatur pungutan tersendiri pasca UU HKPD.
  • Tidak memisahkan rekening usaha kos dari rekening pribadi, sehingga sulit menghitung peredaran bruto secara akurat untuk keperluan PPh Final.
  • Lupa memanfaatkan fasilitas omzet tidak kena pajak Rp500 juta/tahun, sehingga membayar pajak padahal sebenarnya belum wajib.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa tarif pajak untuk usaha kos-kosan?

PPh Final 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP 55/2022, bukan 10% seperti sewa bangunan biasa, karena kos-kosan dikecualikan dari PPh Final Pasal 4(2) sewa tanah/bangunan.

Apakah pemilik kos wajib punya NPWP?

Pemilik kos wajib memiliki NPWP begitu penghasilannya melebihi PTKP; sejak PMK 136/2023, NIK WNI otomatis berfungsi sebagai NPWP.

Bagaimana cara melapor pajak sewa kos?

Hitung peredaran bruto bulanan, setor PPh Final 0,5% via e-billing paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, lalu lampirkan bukti setor dalam SPT Tahunan.

Apakah omzet kos-kosan di bawah Rp500 juta kena pajak?

Tidak. WP Orang Pribadi dengan omzet usaha kos di bawah Rp500 juta/tahun mendapat fasilitas bebas PPh Final sesuai UU HPP.

Apakah kos-kosan kena PPh Final 10% seperti sewa rumah biasa?

Tidak. DJP menegaskan rumah kos dikecualikan dari PPh Final Pasal 4(2) sewa tanah/bangunan (10%) karena digolongkan sebagai jasa pelayanan penginapan, dan sebagai gantinya dikenai PPh Final UMKM 0,5% sesuai PP 55/2022.

Kelola Pajak Usaha Kos-Kosan Lebih Mudah dengan OnlinePajak

Menghitung peredaran bruto bulanan, membuat kode billing, dan menyetor PPh Final tepat waktu setiap bulan bisa merepotkan jika dilakukan manual. OnlinePajak membantu pemilik usaha kos-kosan menghitung PPh Final UMKM secara otomatis, membuat kode billing pembayaran, dan menyiapkan bukti setor untuk pelaporan SPT Tahunan — semua dalam satu aplikasi terpadu.

Share

Related articles

PPh Final
PPh Final
PPh Final