Tax amnesty jilid 2 sudah berakhir sejak 30 Juni 2022 dan tidak dapat diikuti lagi. Program ini secara resmi bernama Program Pengungkapan Sukarela (PPS), diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), berjalan dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Jika Anda mencari cara mengikuti program ini di tahun 2026, artikel ini menjelaskan status terkini serta opsi yang masih tersedia bagi wajib pajak.
Status Tax Amnesty Jilid 2: Sudah Ditutup Sejak Juni 2022
PPS ditutup tepat pada 30 Juni 2022 dan tidak diperpanjang. Sepanjang pelaksanaannya, program ini berhasil mengumpulkan deklarasi harta senilai Rp594 triliun dengan pembayaran kewajiban sekitar Rp61,1 triliun dari 247.918 wajib pajak orang pribadi dan badan. Berbeda dengan tax amnesty jilid 1 (2016–2017) yang memberikan pengampunan atas harta hingga tahun 2015, PPS jilid 2 mencakup dua kebijakan: Kebijakan I untuk harta yang belum diungkap dalam tax amnesty jilid 1, dan Kebijakan II untuk harta yang diperoleh 2016–2020 namun belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.
Apakah Akan Ada Tax Amnesty Jilid 3?
Belum ada kepastian, dan sinyal terbaru dari pemerintah justru menunjukkan arah sebaliknya. Pada 12 Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan tidak akan ada tax amnesty jilid 3 selama masa jabatannya, kecuali atas perintah langsung Presiden. Ia menilai program pengampunan yang terlalu sering diulang justru berisiko menurunkan kepatuhan sukarela wajib pajak. RUU Pengampunan Pajak sendiri sempat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, namun kemudian digeser ke daftar panjang (long list) 2026 oleh Komisi XI DPR, yang saat ini memprioritaskan pembahasan RUU Keuangan Negara terlebih dahulu.
Sebagai gantinya, DJP kini memperkuat pengawasan berbasis data melalui Coretax, termasuk sistem Automatic Blocking System (ABS) yang mulai berlaku Mei 2026 bagi wajib pajak dengan tunggakan pajak di atas Rp100 juta.
Opsi Pembetulan SPT Setelah PPS Berakhir
Meski tax amnesty jilid 2 sudah tutup, wajib pajak yang menyadari ada harta atau penghasilan yang belum dilaporkan tetap memiliki jalur legal untuk membetulkan kepatuhannya:
- Pembetulan SPT Tahunan sesuai Pasal 8 UU KUP — wajib pajak dapat membetulkan SPT dalam jangka waktu 2 tahun sebelum DJP melakukan pemeriksaan, dengan sanksi bunga yang jauh lebih ringan dibanding jika ditemukan melalui pemeriksaan.
- Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP, sebelum dilakukan penyidikan.
- Konsultasi proaktif dengan Account Representative (AR) di KPP terdaftar untuk memastikan status kepatuhan sebelum terjadi temuan pemeriksaan.
Jalur-jalur ini bersifat permanen dan tidak terikat batas waktu program tertentu, berbeda dengan tax amnesty yang selalu memiliki periode pendaftaran terbatas.
Perbandingan Singkat: Tax Amnesty Jilid 1 vs Jilid 2
| Aspek | Jilid 1 (2016–2017) | Jilid 2 / PPS (2022) |
|---|---|---|
| Dasar hukum | UU Nomor 11 Tahun 2016 | UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) |
| Periode | 1 Juni 2016 – 31 Maret 2017 | 1 Januari – 30 Juni 2022 |
| Cakupan harta | Harta hingga tahun 2015 | Harta belum diungkap tax amnesty jilid 1, dan harta 2016–2020 |
| Uang tebusan terkumpul | Rp135 triliun | Rp61,1 triliun |
Konsekuensi Jika Harta Tidak Pernah Diungkap Lewat PPS
Wajib pajak yang memiliki harta belum dilaporkan dan tidak memanfaatkan PPS saat program masih berjalan, kini menghadapi risiko lebih tinggi karena sistem Coretax memungkinkan DJP melakukan pencocokan data secara otomatis dari berbagai sumber pihak ketiga, termasuk data perbankan, properti, dan pertukaran informasi internasional (AEOI). Jika ditemukan ketidaksesuaian melalui pemeriksaan, sanksi yang dikenakan berupa PPh final atas harta yang belum diungkap ditambah sanksi administrasi sesuai Pasal 18 UU HPP, yang jauh lebih berat dibanding tarif tebusan PPS yang berkisar 6–18% saat program masih berjalan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah tax amnesty jilid 2 masih bisa diikuti tahun 2026?
Tidak. Tax amnesty jilid 2 (Program Pengungkapan Sukarela) sudah ditutup sejak 30 Juni 2022 dan tidak dibuka kembali maupun diperpanjang.
Apa yang bisa dilakukan wajib pajak sekarang setelah PPS berakhir?
Wajib pajak yang memiliki harta atau penghasilan belum dilaporkan dapat mengajukan pembetulan SPT Tahunan sesuai Pasal 8 UU KUP, selama belum ada pemeriksaan dari DJP, dengan sanksi administrasi yang jauh lebih ringan dibanding jika ditemukan lewat pemeriksaan.
Apakah akan ada tax amnesty jilid 3?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pada Mei 2026 tidak akan ada tax amnesty jilid 3 selama masa jabatannya, dan RUU terkait telah digeser ke daftar prioritas jangka panjang DPR.
Apa risiko jika harta tidak pernah diungkap lewat tax amnesty maupun PPS?
Harta yang ditemukan DJP melalui pemeriksaan berisiko dikenai PPh final ditambah sanksi administrasi yang jauh lebih besar dibanding tarif tebusan saat program pengampunan masih berjalan, apalagi dengan sistem pencocokan data otomatis Coretax saat ini.
Apa beda tax amnesty jilid 1 dan jilid 2?
Jilid 1 (2016–2017) mengampuni harta hingga tahun 2015 berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016, sedangkan jilid 2 atau PPS (2022) mencakup harta yang belum diungkap di jilid 1 serta harta yang diperoleh 2016–2020, berdasarkan UU HPP.
Pastikan Kepatuhan Pajak Tanpa Menunggu Program Pengampunan
Alih-alih menunggu kemungkinan program pengampunan berikutnya yang tidak pasti, cara paling aman menjaga kepatuhan adalah merapikan pelaporan pajak secara berkelanjutan. Dengan sistem pelaporan pajak terintegrasi OnlinePajak, tim finance dapat memantau kewajiban SPT Tahunan dan Masa secara real-time, sehingga potensi ketidaksesuaian data dapat dibetulkan lebih awal sebelum terdeteksi sistem pengawasan Coretax.
Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU KUP, dan pernyataan resmi Menteri Keuangan RI (Mei 2026).