Faktur pajak sederhana sudah tidak dikenal lagi sebagai kategori faktur tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia saat ini. Istilah ini merujuk pada konsep lama sebelum era elektronik, ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang eceran diperbolehkan menerbitkan bukti transaksi sederhana seperti struk atau bon sebagai pengganti faktur pajak lengkap. Sejak faktur pajak elektronik (e-Faktur) diwajibkan secara penuh, konsep “sederhana” versi kertas ini telah digantikan oleh mekanisme elektronik yang setara.
Status Faktur Pajak Sederhana di Era e-Faktur
Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang berlaku sejak 22 Mei 2025, faktur pajak wajib dibuat dalam bentuk dokumen elektronik (e-Faktur). Faktur pajak fisik/kertas bukan lagi bentuk utama dan hanya diperbolehkan dalam kondisi kahar (force majeure), seperti gangguan sistem nasional atau bencana alam. Dengan demikian, “faktur pajak sederhana” dalam pengertian bukti transaksi non-elektronik yang cukup berupa struk kasir tanpa proses upload ke DJP, sudah tidak berlaku sebagai kategori sah untuk pengkreditan pajak masukan.
Apa yang Menggantikan Faktur Pajak Sederhana?
Kebutuhan yang dulu dipenuhi faktur pajak sederhana — yaitu memudahkan PKP pedagang eceran yang melayani banyak transaksi konsumen akhir — kini diakomodasi melalui dua mekanisme elektronik:
- Faktur Pajak Digunggung — PKP Pedagang Eceran (PKP PE) tetap dapat membuat e-Faktur tanpa mencantumkan identitas pembeli secara rinci untuk transaksi eceran, sesuai PMK-18/PMK.03/2021, namun tetap wajib diunggah secara elektronik ke sistem DJP.
- Faktur Pajak Gabungan — PKP dapat menerbitkan satu e-Faktur yang mencakup seluruh penyerahan barang/jasa kepada pembeli yang sama selama satu bulan kalender, mengurangi jumlah faktur yang harus dibuat satu per satu.
Kedua mekanisme ini tetap harus melalui salah satu dari tiga saluran resmi e-Faktur: Coretax DJP, aplikasi e-Faktur Client Desktop, atau e-Faktur Host-to-Host via PJAP — bukan lagi dokumen kertas sederhana yang dibuat secara manual di luar sistem DJP.
Format Faktur Pajak yang Sah Saat Ini
| Elemen | Ketentuan |
|---|---|
| Bentuk | Dokumen elektronik (e-Faktur) dengan tanda tangan elektronik |
| Saluran pembuatan | Coretax DJP, e-Faktur Client Desktop, atau e-Faktur Host-to-Host (PJAP) |
| Kewajiban cetak fisik | Tidak wajib dicetak, kecuali diminta pembeli atau kondisi kahar |
| Batas waktu unggah | Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan (PER-11/PJ/2025 Pasal 44) |
| Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) | Diberikan otomatis saat e-Faktur diunggah dan disetujui DJP, tidak perlu diajukan di muka |
Risiko Jika Masih Menggunakan Faktur Kertas Non-Elektronik
PKP yang masih menerbitkan bukti transaksi kertas sederhana tanpa proses elektronik berisiko besar: dokumen tersebut tidak diakui sebagai faktur pajak yang sah, sehingga PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan oleh pembeli. Selain itu, penjual berpotensi dikenai sanksi administrasi karena dianggap tidak menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun secara substansi transaksi dan PPN-nya sudah dipungut dari pembeli.
Sejarah Singkat: Kenapa Istilah “Faktur Pajak Sederhana” Masih Sering Dicari
Istilah ini populer sejak era Undang-Undang PPN sebelum 2013, ketika PKP pedagang eceran diperbolehkan membuat bukti pungutan PPN berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, atau dokumen sejenis tanpa memuat identitas pembeli secara lengkap — cukup mencantumkan nama, alamat, dan NPWP penjual, jenis barang/jasa, jumlah harga jual, serta PPN yang dipungut. Ketika sistem faktur pajak diseragamkan dan kemudian dielektronikkan melalui e-Faktur sejak 2014 dan terus disempurnakan hingga era Coretax, istilah “faktur pajak sederhana” tidak lagi muncul dalam regulasi terbaru, meskipun kebutuhan bisnisnya — transaksi eceran bervolume tinggi — tetap ada dan kini diakomodasi lewat faktur digunggung elektronik.
Kesalahan Umum Terkait Faktur Pajak Sederhana
- Menganggap struk kasir atau nota penjualan biasa sudah cukup sebagai bukti pemungutan PPN yang dapat dikreditkan, padahal harus tetap melalui proses e-Faktur.
- Tidak menyadari bahwa PKP pedagang eceran tetap wajib mengunggah faktur digunggung ke sistem DJP meski tanpa identitas pembeli rinci.
- Menyimpan bukti transaksi kertas sebagai dokumen utama tanpa mengonfirmasi status persetujuannya di Coretax atau e-Faktur.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah faktur pajak sederhana masih berlaku?
Tidak. Sejak faktur pajak elektronik diwajibkan penuh melalui PER-11/PJ/2025, konsep faktur pajak sederhana berbentuk kertas atau struk non-elektronik tidak lagi diakui sebagai dokumen sah untuk pengkreditan pajak masukan.
Apa format faktur pajak yang sah saat ini?
Faktur pajak yang sah saat ini wajib berbentuk dokumen elektronik (e-Faktur) yang dibuat melalui Coretax DJP, e-Faktur Client Desktop, atau e-Faktur Host-to-Host, dan diunggah ke DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Bagaimana PKP pedagang eceran menerbitkan faktur untuk banyak transaksi konsumen?
PKP Pedagang Eceran dapat menggunakan mekanisme Faktur Pajak Digunggung sesuai PMK-18/PMK.03/2021, yang tetap harus dibuat secara elektronik meski tanpa mencantumkan identitas pembeli secara rinci.
Apakah faktur pajak wajib dicetak dalam bentuk kertas?
Tidak. PKP tidak diwajibkan mencetak e-Faktur secara fisik, kecuali diminta oleh pembeli atau dalam kondisi kahar seperti gangguan sistem nasional.
Apa risiko menerbitkan bukti transaksi kertas sederhana tanpa proses e-Faktur?
Dokumen tersebut tidak diakui sebagai faktur pajak yang sah, sehingga PPN di dalamnya tidak dapat dikreditkan pembeli, dan penjual berisiko dikenai sanksi administrasi karena dianggap tidak menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan.
Terbitkan Faktur Pajak yang Selalu Sesuai Ketentuan Terbaru
Regulasi faktur pajak elektronik terus diperbarui, mulai dari batas waktu unggah hingga format yang diwajibkan. Dengan e-Faktur OnlinePajak sebagai PJAP resmi yang terintegrasi dengan Coretax DJP, penerbitan faktur pajak — termasuk faktur gabungan dan faktur digunggung untuk transaksi eceran — dapat dilakukan sesuai format elektronik yang sah tanpa risiko keterlambatan unggah.
Sumber: PER-11/PJ/2025, PMK-18/PMK.03/2021, dan PMK 131 Tahun 2024.