PPh 23 adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong atas penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa harta, dan imbalan jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT), selain penghasilan yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Berbeda dengan PPh final, PPh 23 bersifat tidak final sehingga dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak terutang di SPT Tahunan pihak yang dipotong.
Quick Answer: Apa Itu PPh 23
PPh 23 adalah pajak withholding yang dipotong oleh pemberi penghasilan (bukan penerima) saat membayarkan dividen, bunga, royalti, hadiah/penghargaan (15%), atau sewa harta selain tanah/bangunan dan imbalan jasa tertentu (2%) kepada Wajib Pajak dalam negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 UU PPh (UU No. 36/2008, diubah UU HPP). Pemotong wajib membuat bukti potong melalui e-Bupot Unifikasi di Coretax, menyetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Daftar Lengkap Objek PPh 23 dan Tarifnya
Objek PPh 23 dibagi menjadi dua kelompok tarif berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU PPh:
| Tarif | Objek Pajak | Kode Objek Pajak (Contoh) |
|---|---|---|
| 15% | Dividen (kecuali diterima orang pribadi, yang bersifat final) | 24-100-01 |
| Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang (kecuali sudah dikenai PPh Final seperti bunga deposito) | 24-101-01 | |
| Royalti atas hak cipta, paten, merek dagang, formula rahasia, dll. | 24-102-01 | |
| Hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang sudah dipotong PPh 21 (penerima badan) | 24-104-01 | |
| 2% | Sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta, kecuali sewa tanah/bangunan (PPh Final Pasal 4 ayat 2) | 24-103-01 |
| Imbalan jasa teknik dan jasa manajemen | 24-105-01 / 24-106-01 | |
| Imbalan jasa konsultan | 24-105-01 | |
| Jasa lain sesuai PMK No. 141/PMK.03/2015 (jasa akuntansi, hukum, desain, katering, kebersihan, maklon, dll.) | 24-108-01 |
Bila Wajib Pajak penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan naik 100% lebih tinggi sehingga tarif 2% efektif menjadi 4% dan tarif 15% efektif menjadi 30%.
Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh 23
- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- Sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (leasing)
- Dividen dengan kepemilikan saham minimal 25% yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf f, dan dividen yang diterima orang pribadi (dikenakan PPh final tersendiri)
- Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan kepada anggota
- Penghasilan atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman/pembiayaan
- Imbalan jasa yang sudah dipotong PPh Pasal 21 atau dikenakan PPh final lain
Catatan penting soal jasa konstruksi: meskipun beberapa sumber mengategorikan jasa konstruksi sebagai objek PPh 23, dalam praktiknya jasa konstruksi oleh pengusaha yang memiliki izin/sertifikasi konstruksi dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai PP 9/2022, bukan PPh 23. PPh 23 baru berlaku untuk jasa konstruksi yang dilakukan pihak tanpa sertifikasi resmi sebagai pengusaha konstruksi.
Contoh Perhitungan PPh 23 per Jenis Objek
| Jenis Objek | Nilai Bruto | Tarif | PPh 23 Terutang |
|---|---|---|---|
| Jasa konsultan (ber-NPWP) | Rp75.000.000 | 2% | Rp1.500.000 |
| Sewa kendaraan/mesin | Rp8.000.000 | 2% | Rp160.000 |
| Jasa katering acara kantor | Rp12.000.000 | 2% | Rp240.000 |
| Bunga pinjaman antarperusahaan | Rp50.000.000 | 15% | Rp7.500.000 |
| Royalti hak cipta lagu | Rp15.000.000 | 15% | Rp2.250.000 |
| Hadiah/penghargaan ke badan usaha | Rp40.000.000 | 15% | Rp6.000.000 |
| Royalti tanpa NPWP | Rp12.000.000 | 30% | Rp3.600.000 |
Studi kasus jasa konsultan: PT Maju Sejahtera menggunakan jasa konsultan pemasaran dari seorang konsultan ber-NPWP dengan nilai kontrak Rp75.000.000 (belum termasuk PPN). Karena tergolong jasa konsultan, tarif yang berlaku adalah 2%. PPh 23 = 2% × Rp75.000.000 = Rp1.500.000, dipotong oleh PT Maju Sejahtera saat pembayaran, dan konsultan menerima Rp73.500.000 bersih ditambah bukti potong sebagai kredit pajak di SPT Tahunannya.
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 23 adalah jumlah bruto penghasilan tidak termasuk PPN, dan tidak termasuk komponen reimbursement/penggantian biaya yang dapat dibuktikan dengan invoice atau bukti pembayaran asli atas nama pihak ketiga.
Kapan PPh 23 Terutang dan Cara Melaporkannya
PPh 23 terutang pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (misalnya dividen), saat jatuh tempo (misalnya bunga dan sewa), atau pada saat yang ditentukan dalam kontrak/faktur (misalnya royalti dan imbalan jasa). Sejak berlakunya Coretax, seluruh jenis pemotongan PPh Pasal 15, 22, 23, 26, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) disatukan dalam satu ekosistem e-Bupot Unifikasi, yang secara otomatis:
- Memvalidasi data NPWP/NIK lawan transaksi secara real-time
- Menerapkan tarif berdasarkan Kode Objek Pajak (KOP) yang dipilih
- Mengakumulasi setiap bukti potong ke draf SPT Masa PPh Unifikasi secara otomatis, tanpa rekapitulasi manual
Pemotong wajib menyetor PPh 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui Coretax atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi.
Kesalahan Umum dalam Menerapkan PPh 23
- Langsung memotong 2% untuk semua jasa tanpa memeriksa apakah jasa tersebut sebenarnya masuk PPh Final Pasal 4 ayat (2) (seperti jasa konstruksi bersertifikat) atau justru objek PPh 21 (jika penerima orang pribadi bukan dalam rangka usaha).
- Memotong PPh 23 atas dividen yang sudah dikecualikan, misalnya dividen dengan kepemilikan saham ≥25% yang memenuhi syarat bebas pajak.
- Tidak melakukan konfirmasi Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23 yang diserahkan vendor sebelum memotong.
- Memasukkan komponen reimbursement ke dalam DPP, padahal seharusnya dikecualikan jika didukung bukti pembayaran pihak ketiga yang sah.
- Lupa menerapkan tarif 100% lebih tinggi untuk penerima tanpa NPWP.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa saja objek PPh 23?
Objek PPh 23 meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah/penghargaan (tarif 15%), serta sewa harta selain tanah/bangunan dan imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain sesuai PMK 141/2015 (tarif 2%).
Berapa tarif PPh 23 untuk jasa?
Tarif PPh 23 untuk imbalan jasa umumnya 2% dari jumlah bruto, naik menjadi 4% jika penerima jasa tidak memiliki NPWP.
Bagaimana cara lapor PPh 23 di e-Bupot?
Bukti potong PPh 23 dibuat melalui e-Bupot Unifikasi di Coretax, yang otomatis mengakumulasi data ke draf SPT Masa PPh Unifikasi. Pemotong menyetor paling lambat tanggal 10 dan melapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Apakah PPh 23 bisa dikreditkan?
Ya. PPh 23 bersifat tidak final sehingga pihak yang dipotong dapat mengkreditkan bukti potong tersebut sebagai pengurang pajak terutang di SPT Tahunan.
Apa beda PPh 23 dengan PPh Final Pasal 4 ayat (2)?
PPh 23 bersifat tidak final dan dapat dikreditkan, sedangkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) — misalnya untuk sewa tanah/bangunan dan jasa konstruksi bersertifikat — langsung final dan tidak dikreditkan lagi di SPT Tahunan.
Kesimpulan: Pastikan Klasifikasi Objek PPh 23 Tepat Sebelum Memotong
Memahami PPh 23 adalah langkah penting bagi perusahaan yang rutin membayar jasa konsultan, menyewa peralatan, atau membayarkan dividen dan royalti, karena kesalahan klasifikasi objek pajak dapat berujung pada kurang atau lebih potong yang berisiko sanksi. Dengan banyaknya kode objek pajak dan pengecualian yang perlu diperiksa satu per satu, proses ini rentan human error jika dilakukan manual. OnlinePajak menyediakan sistem e-Bupot terintegrasi yang membantu mengidentifikasi kode objek pajak yang tepat, menghitung tarif secara otomatis, dan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi tanpa rekapitulasi manual.
Pelajari juga tarif dan aturan pajak dividen dan PPh Pasal 26 untuk penerima luar negeri untuk memahami perbedaan perlakuan pajak withholding lainnya.
Sumber resmi: Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.