Resources / Blog /

e-Faktur

Pajak Parkir: Bedanya dengan PPN Jasa Pengelolaan Parkir dan Siapa yang Wajib Memungut

Pajak Parkir dan PPN Pengelolaan Parkir

Pajak parkir adalah pajak daerah atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) resmi diklasifikasikan sebagai bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dengan tarif maksimal 10%. Pajak parkir ini berbeda dengan PPN atas jasa pengelolaan tempat parkir, yang merupakan pajak pusat dan hanya berlaku bagi pengusaha yang mengelola tempat parkir milik pihak lain dengan imbalan.

Ringkasan Cepat: Dua Pajak Berbeda dalam Bisnis Parkir

Bisnis perparkiran di Indonesia dapat dikenai dua jenis pajak yang berbeda subjek, objek, dan otoritas pemungutnya tergantung jenis jasa yang diberikan:

Pajak Parkir (Daerah) vs PPN Jasa Pengelolaan Parkir (Pusat)
Aspek Pajak Parkir (PBJT) PPN Jasa Pengelolaan Parkir
Jenis pajak Pajak daerah Pajak pusat
Dasar hukum UU HKPD Pasal 54–59 UU PPN, PMK 70/PMK.03/2022
Objek Penyediaan/penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (valet) Jasa mengelola tempat parkir milik pihak lain, dengan imbalan dari pemilik lahan
Wajib pungut Pengusaha penyedia tempat parkir (pemilik/penyelenggara lahan parkir) Pengusaha pengelola parkir (PKP) yang dibayar oleh pemilik lahan parkir
Tarif Maksimal 10% (ditetapkan Perda setempat) Efektif 11% dari imbalan jasa pengelolaan
Dipungut dari Konsumen/pengguna parkir Pemilik tempat parkir (bukan konsumen akhir)

Pajak Parkir (Pajak Daerah) vs PPN Jasa Pengelolaan Parkir (Pajak Pusat)

Kebingungan paling umum dalam bisnis perparkiran adalah menganggap semua pendapatan usaha parkir dikenai satu jenis pajak yang sama. Padahal ada dua model bisnis yang perlakuan pajaknya berbeda total:

1. Penyedia Tempat Parkir (Dikenakan Pajak Daerah/PBJT)

Jika pengusaha memiliki atau menyewa lahan, lalu menyelenggarakan sendiri tempat parkir dan memungut biaya langsung dari pengendara yang parkir, maka ini adalah jasa penyediaan tempat parkir. Pendapatan ini dikenai PBJT (pajak parkir) dan tidak dikenai PPN sesuai PMK 70/PMK.03/2022, jasa ini termasuk kategori jasa yang tidak dikenai PPN untuk menghindari pemajakan berganda karena sudah menjadi objek pajak daerah.

2. Pengelola Tempat Parkir (Dikenakan PPN + PPh Pasal 23)

Jika pengusaha hanya mengelola tempat parkir milik pihak lain (misalnya mal, gedung perkantoran) dan menerima imbalan jasa pengelolaan dari pemilik lahan baik berupa fee tetap maupun bagi hasil, maka ini adalah jasa pengelolaan tempat parkir. Jasa ini dikenai PPN 11% dan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari imbalan bruto, karena pengelola parkir bukan pihak yang memungut langsung dari konsumen akhir, melainkan menerima penghasilan jasa dari pemilik lahan.

Siapa yang Wajib Memungut Masing-Masing Pajak

Kewajiban Pemungutan Berdasarkan Model Bisnis Parkir
Model Bisnis Kewajiban Pajak Yang Wajib Memungut/Memotong
Pemilik lahan menyelenggarakan sendiri tempat parkir PBJT Jasa Parkir (pajak daerah) Pengusaha penyelenggara parkir, dipungut dari pengendara
Pihak ketiga mengelola parkir milik orang lain (fee/bagi hasil) PPN 11% + PPh Pasal 23 2% PPN dipungut pengelola dari pemilik lahan; PPh Pasal 23 dipotong pemilik lahan saat membayar pengelola
Parkir tepi jalan umum dikelola pemda Retribusi daerah (bukan PBJT) Dinas Perhubungan/UPT Parkir Daerah

Contoh Perhitungan: Jasa Pengelolaan Parkir

Kasus: PT Lancar Parkir mengelola area parkir milik Mal Aze dengan sistem bagi hasil, dan menerima imbalan jasa pengelolaan sebesar Rp35.000.000 dalam satu bulan.

Simulasi PPN dan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengelolaan Parkir
Komponen Perhitungan Jumlah
Imbalan jasa pengelolaan (bruto) — Rp35.000.000
PPN yang dipungut PT Lancar dari Mal Aze 11% × Rp35.000.000 Rp3.850.000
PPh Pasal 23 dipotong Mal Aze saat membayar PT Lancar 2% × Rp35.000.000 Rp700.000

Bandingkan dengan skenario penyedia tempat parkir: jika PT Lancar sendiri yang memiliki lahan dan langsung memungut tarif parkir dari pengendara sebesar Rp5.000 per kendaraan, maka pendapatan tersebut dikenai PBJT (pajak parkir daerah) sesuai tarif Perda setempat (maksimal 10%), bukan PPN maupun PPh Pasal 23.

Pengecualian dari PBJT Jasa Parkir

Berdasarkan UU HKPD, beberapa jenis penyelenggaraan tempat parkir dikecualikan dari PBJT:

  • Tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
  • Tempat parkir perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri
  • Tempat parkir kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
  • Parkir tepi jalan umum yang dikelola pemda (dikenai retribusi, bukan pajak)

Perbedaan Tarif: PDRD Lama vs UU HKPD

Sebelum UU HKPD berlaku, tarif pajak parkir di bawah UU Nomor 28 Tahun 2009 (PDRD) dapat mencapai maksimal 30%. Setelah UU HKPD berlaku, tarif maksimal PBJT Jasa Parkir diturunkan menjadi 10% — memberikan keringanan signifikan bagi pengusaha parkir, meskipun besaran tarif final tetap ditentukan oleh masing-masing Perda kabupaten/kota.

Kesalahan Umum yang Wajib Dihindari

  • Mencampur PPN dan PBJT dalam satu transaksi: jasa penyedia tempat parkir tidak boleh dikenai PPN karena sudah menjadi objek pajak daerah — mengenakan PPN atas jasa ini adalah pemajakan berganda yang keliru.
  • Lupa memotong PPh Pasal 23 pada jasa pengelolaan parkir: pemilik lahan yang membayar jasa pengelola parkir wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari imbalan bruto (tidak termasuk PPN).
  • Tidak mendaftar sebagai wajib pungut PBJT sebelum beroperasi: pengusaha parkir wajib mendaftar ke Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat paling lambat 30 hari sebelum mulai kegiatan usaha.
  • Menyamakan parkir valet dengan pengelolaan parkir: layanan memarkirkan kendaraan (valet) tetap termasuk objek PBJT daerah, bukan PPN — kecuali unsur pengelolaannya lebih kompleks dan melibatkan pihak ketiga yang menerima fee dari pemilik lahan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa beda pajak parkir dan PPN jasa parkir?

Pajak parkir (PBJT) adalah pajak daerah yang dipungut dari konsumen oleh penyelenggara tempat parkir langsung, dengan tarif maksimal 10% sesuai UU HKPD. PPN jasa pengelolaan parkir adalah pajak pusat sebesar 11% yang dikenakan atas jasa mengelola tempat parkir milik pihak lain dengan imbalan dari pemilik lahan — bukan dari konsumen akhir.

Siapa yang wajib memungut pajak parkir?

Pengusaha yang menyelenggarakan sendiri tempat parkir dan memungut biaya langsung dari pengendara wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PBJT Jasa Parkir ke pemerintah daerah setempat. Untuk jasa pengelolaan parkir milik pihak lain, kewajiban PPN ada pada pengelola (PKP), sedangkan PPh Pasal 23 dipotong oleh pemilik lahan.

Apakah semua tempat parkir dikenai pajak parkir?

Tidak. Tempat parkir yang diselenggarakan pemerintah/pemda, perkantoran untuk karyawan sendiri, kedutaan asing dengan asas timbal balik, dan parkir tepi jalan umum yang dikelola pemda (dikenai retribusi, bukan pajak) dikecualikan dari PBJT Jasa Parkir.

Berapa tarif pajak parkir saat ini?

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU HKPD, tarif PBJT Jasa Parkir ditetapkan paling tinggi 10%, turun dari maksimal 30% pada UU PDRD sebelumnya. Besaran tarif final ditentukan oleh Peraturan Daerah masing-masing kabupaten/kota.

Bagi perusahaan yang mengelola bisnis parkir dengan model pengelolaan pihak ketiga, mengelola kewajiban PPN dan PPh Pasal 23 secara akurat sangat penting agar tidak salah pungut. OnlinePajak membantu menghitung, memungut, dan melaporkan PPN serta PPh Pasal 23 secara terintegrasi, sehingga tim keuangan dapat fokus pada operasional bisnis tanpa khawatir salah klasifikasi pajak pusat dan pajak daerah.

Sumber resmi: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) dan JDIH Kementerian Keuangan untuk salinan lengkap UU HKPD dan PMK 70/PMK.03/2022.

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur