Terakhir diperbarui: 25 September 2026. Artikel ini mengacu pada PP Nomor 20 Tahun 2026 yang ditetapkan dan berlaku sejak 22 April 2026, serta pembaruan pelaporan omzet UMKM di Coretax DJP per akhir Juli 2026.
Sepanjang 2025 hingga awal 2026, pertanyaan “apakah PPh Final UMKM diperpanjang?” menjadi salah satu kekhawatiran terbesar pelaku usaha kecil. Banyak Wajib Pajak orang pribadi yang jangka waktu tarif 0,5%-nya sudah habis, sementara badan usaha seperti CV dan PT ragu apakah masih bisa memakai skema yang sama. Jawabannya kini sudah pasti melalui PP 20/2026, tetapi dengan sejumlah perubahan penting yang perlu Anda pahami sebelum menghitung pajak tahun ini.
Quick Answer: Apakah PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang di 2026?
Ya. Melalui PP 20/2026 yang mengubah PP 55/2022, tarif PPh Final UMKM tetap 0,5% dengan batas omzet Rp4,8 miliar per tahun, dan kini berlaku tanpa batas waktu bagi Wajib Pajak orang pribadi serta PT Perorangan yang didirikan satu orang. Koperasi dapat memakainya maksimal empat tahun pajak sejak terdaftar, sedangkan CV, firma, PT biasa, dan BUMDes yang baru terdaftar tidak lagi bisa menggunakannya. Penghasilan dari pekerjaan bebas, termasuk influencer dan selebgram, dikecualikan dari tarif 0,5%.
Apa Itu PPh Final UMKM dan Dasar Hukumnya?
PPh Final UMKM adalah Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet) yang dikenakan atas penghasilan usaha Wajib Pajak dengan omzet tertentu, yaitu tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Skema ini dirancang agar pelaku usaha kecil cukup mencatat omzet bulanan tanpa harus menyusun pembukuan lengkap untuk menghitung laba.
Karena bersifat final, pajak yang sudah dibayar tidak dapat dikreditkan dan tidak dihitung ulang dengan tarif progresif di akhir tahun. Pelaku usaha cukup membayar setiap bulan dan melaporkan rekap omzetnya dalam SPT Tahunan.
Dari PP 23/2018 ke PP 55/2022 hingga PP 20/2026
Skema tarif 0,5% pertama kali berlaku melalui PP 23/2018, yang menurunkan tarif dari 1% pada aturan sebelumnya. Ketentuan ini kemudian dipindahkan ke PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang juga memperkenalkan fasilitas omzet Rp500 juta pertama tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi.
PP 55/2022 membatasi jangka waktu penggunaan tarif 0,5%: tujuh tahun untuk orang pribadi, empat tahun untuk koperasi, CV, firma, BUMDes, dan PT Perorangan, serta tiga tahun untuk PT. PP 20/2026 kemudian mengubah PP 55/2022, termasuk menghapus Pasal 59 tentang jangka waktu tersebut dan menggantinya dengan pengaturan baru. Perlu dicatat, peraturan yang diubah adalah PP 55/2022, bukan nomor lain yang terkadang keliru dikutip di sejumlah sumber.
Perubahan Utama PP 20/2026
PP 20/2026 tidak mengubah tarif maupun batas omzet, tetapi mengubah siapa yang boleh memakai tarif 0,5%, bagaimana omzet dihitung, dan biaya apa yang boleh menjadi pengurang penghasilan. Menurut penjelasan DJP, tujuannya adalah membuat fasilitas lebih tepat sasaran.
Subjek yang Berhak Dipersempit
Pasal 57 PP 20/2026 membatasi pengguna tarif 0,5% hanya pada tiga kelompok Wajib Pajak dalam negeri: orang pribadi, PT Perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi. CV, firma, PT biasa, serta BUMDes/BUMDesma yang baru terdaftar wajib langsung menggunakan tarif umum PPh Badan.
Ada dua pengecualian penting. Koperasi hanya boleh memakai tarif final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. PT Perorangan yang didirikan oleh orang dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis pekerjaan bebas juga tidak dapat memanfaatkannya, untuk mencegah profesional mendirikan badan semata-mata demi tarif 0,5%.
Daftar Pekerjaan Bebas Diperluas
Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak termasuk objek PPh Final UMKM, berapa pun omzetnya. Pasal 56 PP 20/2026 memperluas daftarnya sehingga kini mencakup tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; pekerja seni dan hiburan; atlet; agen asuransi dan perantara; serta kelompok baru, yaitu influencer, selebgram, blogger, vlogger, pembuat konten daring sejenis, dan penceramah, pengajar, pelatih, serta moderator.
Aturan Penggabungan Omzet (Anti-Pemecahan Usaha)
Pasal 58 PP 20/2026 mengatur bahwa batas Rp4,8 miliar dihitung dari seluruh peredaran bruto usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPh final maupun tidak, termasuk penghasilan dari luar negeri, sebelum dikurangi diskon atau potongan penjualan. Omzet suami, istri, anak yang belum dewasa, serta seluruh PT Perorangan yang didirikan suami dan/atau istri wajib digabungkan. Ketentuan ini menutup celah memecah usaha keluarga ke beberapa entitas agar masing-masing tetap di bawah batas.
Biaya Suap dan Gratifikasi Bukan Pengurang
PP 20/2026 menyisipkan Pasal 20A yang menegaskan bahwa pemberian suap, gratifikasi, dan pemberian sejenis dalam bentuk apa pun, termasuk kepada pejabat publik asing, bukan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Ketentuan ini relevan bagi usaha yang beralih ke tarif umum, karena pengeluaran semacam itu harus dikoreksi fiskal positif.
Siapa yang Masih Bisa dan Tidak Bisa Pakai Tarif 0,5%?
Kelayakan menggunakan tarif 0,5% kini ditentukan oleh bentuk usaha, waktu terdaftar, jenis penghasilan, dan omzet gabungan. Tabel berikut dapat digunakan sebagai pohon keputusan singkat.
| Bentuk Usaha / Kondisi | Boleh Pakai 0,5%? | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| Orang pribadi dengan penghasilan usaha | Ya, jika omzet gabungan ≤ Rp4,8 miliar | Tanpa batas waktu; omzet Rp500 juta pertama per tahun tidak dikenai PPh |
| Orang pribadi dengan penghasilan pekerjaan bebas (dokter, konsultan, influencer, dan sejenisnya) | Tidak, untuk penghasilan pekerjaan bebas | Menggunakan tarif umum Pasal 17 |
| PT Perorangan (satu pendiri) | Ya, jika omzet gabungan ≤ Rp4,8 miliar | Tanpa batas waktu |
| PT Perorangan milik tenaga ahli yang menyerahkan jasa sejenis pekerjaan bebas | Tidak | Tarif umum PPh Badan |
| Koperasi yang terdaftar sejak PP 20/2026 berlaku | Ya | Maksimal 4 tahun pajak sejak terdaftar |
| Koperasi terdaftar sebelum 22 April 2026 dengan masa fasilitas berakhir 2024–2029 | Ya | Tahun Pajak 2025 sampai 2029 |
| CV, firma, PT biasa, BUMDes/BUMDesma yang baru terdaftar | Tidak | Tarif umum PPh Badan sejak awal |
| CV, firma, PT biasa, BUMDes/BUMDesma lama yang masih dalam masa fasilitas | Ya, sampai sisa masa habis | Sesuai sisa jangka waktu PP 55/2022 |
Masa Transisi bagi CV, PT, dan Koperasi Lama
Pasal II PP 20/2026 memberi masa transisi agar Wajib Pajak yang sudah memakai tarif 0,5% tidak langsung terdampak. Perlakuannya berbeda untuk setiap kelompok.
- Orang pribadi yang jangka waktunya berakhir pada Tahun Pajak 2024 tetap dapat memakai tarif final untuk Tahun Pajak 2025 dan 2026. Yang berakhir pada Tahun Pajak 2025 dapat memakainya untuk Tahun Pajak 2026. Setelah itu, ketentuan baru yang tidak lagi membatasi jangka waktu bagi orang pribadi berlaku sepanjang syarat omzet terpenuhi.
- PT Perorangan yang jangka waktunya berakhir pada Tahun Pajak 2025 memperoleh perpanjangan untuk Tahun Pajak 2026.
- Koperasi yang terdaftar sebelum PP 20/2026 berlaku dan masa fasilitasnya berakhir antara Tahun Pajak 2024 dan 2029 dapat memakai tarif final untuk Tahun Pajak 2025 hingga 2029.
- CV, firma, PT biasa, dan BUMDes/BUMDesma tidak mendapat perpanjangan. Mereka hanya dapat menyelesaikan sisa jangka waktu berdasarkan PP 55/2022, yaitu empat tahun untuk CV, firma, dan BUMDes, serta tiga tahun untuk PT.
Contohnya, CV yang terdaftar pada 2023 memiliki jatah empat tahun pajak, yaitu 2023 sampai 2026. Tahun Pajak 2026 menjadi tahun terakhir CV tersebut memakai tarif 0,5%, dan sejak Tahun Pajak 2027 wajib menggunakan tarif umum. Tahun 2026 sebaiknya dimanfaatkan untuk menyiapkan pembukuan.
Cara Menghitung PPh Final UMKM 2026
Rumus dasarnya adalah PPh Final = 0,5% × omzet bruto bulanan. Bagi orang pribadi, omzet dihitung kumulatif sejak Januari, dan pajak baru dikenakan pada bulan ketika omzet kumulatif melewati Rp500 juta.
Contoh 1: Wajib Pajak Orang Pribadi di Bawah dan di Atas Rp500 Juta
Bu Rina menjalankan toko daring perlengkapan bayi dengan omzet stabil Rp80.000.000 per bulan sepanjang 2026.
| Bulan | Omzet Kumulatif | Omzet Kena Pajak | PPh Final 0,5% |
|---|---|---|---|
| Januari–Juni | Rp480.000.000 | Rp0 | Rp0 |
| Juli | Rp560.000.000 | Rp60.000.000 | Rp300.000 |
| Agustus–Desember (per bulan) | s.d. Rp960.000.000 | Rp80.000.000 | Rp400.000 |
Total PPh Final Bu Rina tahun 2026 adalah Rp300.000 + (5 × Rp400.000) = Rp2.300.000, atau sama dengan 0,5% × (Rp960.000.000 − Rp500.000.000). Kesalahan umum adalah menerapkan fasilitas Rp500 juta per bulan, padahal fasilitas ini berlaku per tahun pajak.
Contoh 2: Omzet Gabungan Suami-Istri dan PT Perorangan
Pak Andi memiliki toko bahan bangunan dengan omzet 2025 sebesar Rp2,6 miliar. Istrinya mendirikan PT Perorangan usaha katering dengan omzet 2025 Rp1,5 miliar. Omzet gabungan 2025 sebesar Rp4,1 miliar masih di bawah Rp4,8 miliar, sehingga keduanya tetap dapat memakai tarif 0,5% pada 2026. Jika pada Maret 2026 omzet PT Perorangan katering Rp150.000.000, PPh Final-nya 0,5% × Rp150.000.000 = Rp750.000. Fasilitas Rp500 juta tidak berlaku bagi PT Perorangan karena hanya diberikan kepada orang pribadi.
Pada 2026, toko bangunan tumbuh menjadi Rp3 miliar dan katering menjadi Rp2 miliar, sehingga omzet gabungan mencapai Rp5 miliar. Keduanya tetap membayar 0,5% hingga akhir 2026, tetapi pada 2027 toko bangunan dan PT Perorangan tersebut wajib beralih ke tarif umum.
Contoh 3: Koperasi di Tahun ke-4
Koperasi Maju Bersama terdaftar pada Juni 2026, setelah PP 20/2026 berlaku. Jatah empat tahun pajaknya adalah 2026, 2027, 2028, dan 2029. Pada 2029, tahun keempat, omzetnya Rp1,2 miliar, sehingga PPh Final setahun = 0,5% × Rp1.200.000.000 = Rp6.000.000. Mulai Tahun Pajak 2030, koperasi wajib menggunakan tarif umum. Jika laba fiskal 2030 sebesar Rp150.000.000 dengan omzet Rp1,3 miliar, seluruh laba mendapat fasilitas Pasal 31E, sehingga PPh terutang = 50% × 22% × Rp150.000.000 = Rp16.500.000.
Cara Setor dan Lapor PPh Final UMKM di Coretax
PPh Final UMKM disetor sendiri setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya menggunakan kode billing dengan KAP-KJS 411128-420. Kode billing dibuat di Coretax DJP melalui menu Pembayaran, layanan pembuatan kode billing mandiri. Tidak ada SPT Masa khusus untuk PPh Final UMKM, karena pelaporannya digabung dalam SPT Tahunan.
Rekap omzet bulanan per tempat usaha dilaporkan dalam SPT Tahunan, yaitu Lampiran 3B Bagian A untuk orang pribadi dan Lampiran 5 untuk badan, sesuai format PER-11/PJ/2025. Coretax akan menghitung PPh Final terutang dan menarik data pelunasan, baik setoran sendiri maupun pemotongan oleh pihak lain.
Per pembaruan Coretax akhir Juli 2026, baris selisih berkonsep delta pada lampiran rekap omzet UMKM telah dihapus, baik untuk SPT normal maupun pembetulan. Wajib Pajak kini cukup mengisi total omzet secara utuh, sehingga masalah kurang bayar semu yang sebelumnya menghambat pengiriman SPT pembetulan tidak lagi terjadi.
Jika Tidak Lagi Memenuhi Syarat: Beralih ke Tarif Umum
Usaha yang tidak lagi berhak atas tarif 0,5% wajib menghitung PPh dari laba, bukan omzet. Peralihan ini membutuhkan persiapan administrasi, terutama pembukuan.
Menyiapkan Pembukuan
Wajib Pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan berdasarkan UU KUP. Mulailah dengan memisahkan rekening usaha dan pribadi, mencatat seluruh transaksi secara akrual, serta menyusun neraca dan laporan laba rugi. Orang pribadi dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar yang tidak lagi memakai tarif final, misalnya karena menjalankan pekerjaan bebas, dapat memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan menyampaikan pemberitahuan dalam tiga bulan pertama tahun pajak, atau menyelenggarakan pembukuan.
Tarif PPh Badan dan Fasilitas Pasal 31E
Tarif umum PPh Badan adalah 22% dari Penghasilan Kena Pajak. Wajib Pajak badan dengan omzet sampai Rp50 miliar berhak atas fasilitas Pasal 31E UU PPh, yaitu pengurangan tarif 50% atas bagian Penghasilan Kena Pajak dari omzet sampai Rp4,8 miliar.
Contohnya, CV yang omzetnya Rp3 miliar dengan laba fiskal Rp300.000.000 membayar 50% × 22% × Rp300.000.000 = Rp33.000.000. Angka ini memang lebih besar dari 0,5% × Rp3 miliar = Rp15.000.000, tetapi jika CV tersebut merugi secara fiskal, PPh Badan-nya nihil. Setelah beralih, badan juga wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya.
Kesalahan Umum Pelaku UMKM
- Menerapkan fasilitas omzet Rp500 juta per bulan, bukan per tahun, atau menerapkannya pada badan usaha.
- Tidak menggabungkan omzet suami, istri, dan PT Perorangan milik keluarga saat mengecek batas Rp4,8 miliar.
- Kreator konten atau konsultan tetap memakai tarif 0,5% untuk penghasilan pekerjaan bebas.
- Mendirikan CV atau PT biasa baru dengan asumsi masih bisa memakai tarif 0,5%.
- Lupa melaporkan rekap omzet bulanan di SPT Tahunan meskipun pajak bulanan sudah disetor.
- Mencatat pemberian kepada pihak tertentu yang tergolong gratifikasi sebagai biaya usaha.
Praktik Terbaik Administrasi Pajak UMKM
Administrasi yang rapi membuat pelaku UMKM siap menghadapi perubahan aturan tanpa panik. Catat omzet setiap hari atau minggu, bukan sekaligus di akhir bulan. Simpan bukti setor dan pastikan KAP-KJS benar. Tinjau omzet gabungan keluarga setiap akhir tahun untuk memprediksi apakah tahun depan masih bisa memakai tarif 0,5%. Untuk badan yang masa fasilitasnya segera berakhir, mulai uji coba pembukuan setidaknya satu tahun sebelumnya.
Pelajari juga jenis pajak lain yang harus dibayarkan pelaku UMKM dan panduan pendaftaran NPWP di Coretax jika usaha Anda baru dimulai. Untuk menyetor PPh Final 0,5% setiap bulan dengan lebih praktis, Anda dapat membuat kode billing dan membayarnya melalui layanan bayar Pajak UMKM PPh Final 0,5% OnlinePajak.
FAQ Seputar PPh Final UMKM 2026
Apakah PPh Final UMKM 0,5% masih berlaku di 2026?
Ya. PP 20/2026 mempertahankan tarif 0,5% dan batas omzet Rp4,8 miliar. Bagi orang pribadi dan PT Perorangan, fasilitas ini kini tidak dibatasi jangka waktu selama syarat terpenuhi.
Berapa tarif pajak UMKM terbaru tahun 2026?
Tarifnya tetap 0,5% dari omzet bruto bulanan. Orang pribadi tidak dikenai pajak atas omzet Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak.
Apakah freelancer bisa memakai tarif 0,5%?
Tergantung jenis pekerjaannya. Freelancer yang penghasilannya tergolong pekerjaan bebas, seperti konsultan, desainer yang bertindak sebagai tenaga ahli, influencer, atau pengajar, tidak dapat memakai tarif 0,5% untuk penghasilan tersebut dan dapat menggunakan NPPN atau pembukuan.
Apakah CV yang baru didirikan tahun ini bisa memakai tarif 0,5%?
Tidak. CV, firma, PT biasa, dan BUMDes yang terdaftar setelah PP 20/2026 berlaku wajib menggunakan tarif umum PPh Badan, dengan kemungkinan memanfaatkan fasilitas Pasal 31E.
Bagaimana jika omzet melewati Rp4,8 miliar di tengah tahun?
Tarif 0,5% tetap digunakan hingga akhir tahun pajak berjalan. Mulai tahun pajak berikutnya, Wajib Pajak tidak lagi dapat memakai tarif final dan wajib menggunakan tarif umum.
Kesimpulan
PPh Final UMKM 0,5% resmi dipertahankan melalui PP 20/2026, bahkan tanpa batas waktu bagi orang pribadi dan PT Perorangan. Namun, cakupannya lebih ketat: koperasi dibatasi empat tahun, badan usaha baru selain PT Perorangan dan koperasi tidak lagi berhak, pekerjaan bebas dikecualikan, dan omzet keluarga harus digabung. Pahami posisi usaha Anda melalui tabel kelayakan di atas, hitung pajak dengan benar setiap bulan, dan siapkan pembukuan lebih awal jika masa fasilitas Anda akan berakhir.