Setiap kali perusahaan membayar jasa, tim keuangan hampir selalu menghadapi pertanyaan yang sama: potong PPh 21 atau PPh 23? Kekeliruan memilih jenis pajak bukan hanya membuat nominal potongan salah, tetapi juga berujung pada bukti potong yang keliru, sengketa dengan vendor, dan koreksi saat pemeriksaan. Artikel ini membahas perbedaan PPh 21 dan PPh 23 secara menyeluruh, lengkap dengan matriks keputusan, contoh perhitungan berdampingan, dan jurnal akuntansinya.
Quick Answer: Apa Perbedaan PPh 21 dan PPh 23?
Perbedaan utama PPh 21 dan PPh 23 terletak pada penerima penghasilannya. PPh 21 dipotong atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, seperti gaji dan honor freelancer, dengan tarif TER atau tarif progresif Pasal 17. PPh 23 dipotong atas penghasilan dari modal, jasa, sewa selain tanah dan bangunan, royalti, dan hadiah yang umumnya diterima badan usaha, dengan tarif 2% atau 15% dari jumlah bruto. Tanpa NPWP, PPh 21 naik 20% sedangkan PPh 23 naik 100%.
Perbedaan PPh 21 dan PPh 23 Secara Singkat
Cara tercepat membedakan keduanya adalah melihat siapa yang menerima pembayaran dan jenis penghasilannya. Tabel berikut merangkum perbedaan pokoknya.
| Aspek | PPh 21 | PPh 23 |
|---|---|---|
| Penerima penghasilan | Orang pribadi (pegawai dan bukan pegawai) | Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, umumnya badan |
| Objek utama | Gaji, upah, honorarium, imbalan jasa orang pribadi | Jasa, sewa selain tanah/bangunan, bunga, royalti, hadiah |
| Tarif | TER (pegawai) atau Pasal 17 progresif 5%–35% | 2% (jasa, sewa) atau 15% (bunga, royalti, hadiah, dividen tertentu) |
| Tanpa NPWP | 20% lebih tinggi | 100% lebih tinggi |
| Bukti potong di Coretax | BPMP, BP21, BPA1 | BPPU (bukti potong unifikasi) |
| SPT Masa | SPT Masa PPh 21/26 | SPT Masa PPh Unifikasi |
| Batas setor dan lapor | Setor tanggal 15, lapor tanggal 20 bulan berikutnya | Setor tanggal 15, lapor tanggal 20 bulan berikutnya |
Apa Itu PPh 21?
PPh 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongnya adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, penyelenggara kegiatan, dan badan yang membayar honor kepada orang pribadi.
Sejak 1 Januari 2024, penghitungan PPh 21 diatur dalam PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Pegawai tetap dipotong menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan pada Januari sampai November, lalu dihitung ulang dengan tarif Pasal 17 pada masa pajak terakhir. Penjelasan resmi tentang skema ini dapat dibaca di artikel DJP mengenai Tarif Efektif Rata-rata.
Apa Itu PPh 23?
PPh 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21. Penerimanya adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), sedangkan pemotongnya adalah badan pemerintah, badan usaha dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan orang pribadi tertentu yang ditunjuk DJP.
PPh 23 bukan pajak final. Bagi penerima, PPh 23 yang dipotong menjadi kredit pajak yang mengurangi PPh terutang di SPT Tahunan.
Perbedaan Detail PPh 21 dan PPh 23
Subjek (Penerima Penghasilan)
PPh 21 hanya berlaku bagi orang pribadi. Tidak ada PPh 21 yang dipotong atas pembayaran kepada badan usaha, sehingga klaim bahwa badan dikenai PPh 21 dengan tarif tertentu adalah keliru. Penerima PPh 21 mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai seperti freelancer dan tenaga ahli, serta peserta kegiatan.
PPh 23 umumnya dikenakan atas pembayaran kepada badan, tetapi dapat juga dikenakan kepada orang pribadi untuk objek tertentu yang bukan imbalan pekerjaan, misalnya sewa kendaraan atau royalti.
Objek Pajak
Objek PPh 21 berkaitan dengan pekerjaan dan jasa pribadi. Objek PPh 23 lebih beragam, meliputi imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain sebagaimana diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21.
Soal dividen, perlu kehati-hatian. Dividen dari dalam negeri yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri umumnya dikecualikan dari objek PPh, sedangkan dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri dikenai PPh final 10% atau dikecualikan jika diinvestasikan sesuai ketentuan. Anggapan bahwa dividen orang pribadi dikenai PPh final 0,5% tidak tepat, karena tarif 0,5% adalah tarif PPh Final UMKM atas omzet usaha.
Tarif dan DPP
PPh 21 memakai beberapa skema tergantung status penerima:
- Pegawai tetap: TER bulanan kategori A, B, atau C sesuai status PTKP untuk Januari–November, lalu tarif Pasal 17 atas penghasilan setahun di Desember.
- Pegawai tidak tetap dengan upah harian: TER harian.
- Bukan pegawai: tarif Pasal 17 dikalikan 50% dari penghasilan bruto.
Tarif Pasal 17 untuk orang pribadi adalah 5% sampai Rp60 juta, 15% di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta, 25% di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta, 30% di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar, dan 35% di atas Rp5 miliar.
PPh 23 memakai tarif tetap: 2% dari jumlah bruto untuk jasa dan sewa selain tanah/bangunan, serta 15% dari jumlah bruto untuk bunga, royalti, dan hadiah. Jumlah bruto tidak termasuk PPN. Untuk jasa tertentu, pembayaran material yang dipisahkan dalam kontrak atau faktur dapat dikeluarkan dari DPP sesuai PMK 141/2015.
Tarif Jika Penerima Tidak Ber-NPWP
Penerima PPh 21 yang tidak memiliki NPWP dipotong 20% lebih tinggi, sehingga potongan menjadi 120% dari normal. Penerima PPh 23 tanpa NPWP dipotong 100% lebih tinggi, sehingga tarif 2% menjadi 4% dan tarif 15% menjadi 30%. Bagi orang pribadi WNI, NIK yang telah terdaftar sebagai NPWP berlaku sebagai NPWP untuk keperluan ini.
Bukti Potong, Setor, dan Lapor di Coretax
Di Coretax, bukti potong PPh 21 terdiri dari BPMP untuk pegawai tetap bulanan, BP21 untuk penerima selain pegawai tetap, dan BPA1 untuk bukti potong tahunan pegawai tetap. PPh 23 dibuat menggunakan BPPU atau bukti pemotongan unifikasi. Keduanya dibuat melalui menu e-Bupot dan dapat diunggah secara massal.
Sesuai PMK 81/2024, PPh 21 dan PPh 23 disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, lalu dilaporkan melalui SPT Masa PPh 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Cara Menentukan: PPh 21 atau PPh 23?
Untuk jasa, pertanyaan kuncinya adalah: siapa pihak yang menagih dan menerima pembayaran? Jika orang pribadi, potong PPh 21. Jika badan usaha, potong PPh 23. Matriks berikut membantu untuk jenis pembayaran yang paling umum.
| Jenis Pembayaran | Penerima Orang Pribadi | Penerima Badan |
|---|---|---|
| Jasa desain, IT, konsultan, teknik | PPh 21 bukan pegawai | PPh 23 tarif 2% |
| Honor narasumber atau pembicara | PPh 21 bukan pegawai | PPh 23 tarif 2% jika ditagih sebagai jasa |
| Sewa kendaraan atau peralatan | PPh 23 tarif 2% | PPh 23 tarif 2% |
| Royalti | PPh 23 tarif 15% | PPh 23 tarif 15% |
| Hadiah atau penghargaan lomba | PPh 21 | PPh 23 tarif 15% |
| Sewa tanah dan/atau bangunan | PPh Final Pasal 4 ayat (2) 10% | PPh Final Pasal 4 ayat (2) 10% |
Freelancer vs Agensi
Jasa yang sama bisa menghasilkan perlakuan pajak berbeda. Desain logo yang dikerjakan freelancer dan ditagih atas nama pribadinya dipotong PPh 21. Jika desain yang sama ditagih oleh agensi berbentuk PT atau CV, yang dipotong adalah PPh 23 sebesar 2%. Pastikan identitas pada invoice dan kontrak sesuai dengan pihak yang menerima pembayaran, karena rekening tujuan pembayaran juga harus konsisten dengan identitas tersebut.
Konsultan, Narasumber, dan Tenaga Ahli
Konsultan, dokter, notaris, atau tenaga ahli yang bekerja atas nama pribadi dipotong PPh 21 sebagai bukan pegawai. Jika mereka menagih melalui firma, PT, atau PT Perorangan, pembayarannya dipotong PPh 23 sebagai jasa konsultan atau jasa lain. Perlu diingat, sejak PP 20/2026, PT Perorangan milik tenaga ahli yang menyerahkan jasa sejenis pekerjaan bebas tidak dapat memakai tarif PPh Final UMKM 0,5%, sehingga PPh 23 yang dipotong menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan mereka.
Contoh Perhitungan Berdampingan
PT Kreasi Nusantara membayar jasa desain kemasan senilai Rp20.000.000, belum termasuk PPN. Diasumsikan ini pembayaran pertama kepada penerima pada tahun berjalan.
| Keterangan | Freelancer (PPh 21) | Agensi PT (PPh 23) |
|---|---|---|
| Nilai jasa | Rp20.000.000 | Rp20.000.000 |
| DPP | 50% × Rp20.000.000 = Rp10.000.000 | Rp20.000.000 |
| Tarif | 5% (lapisan pertama Pasal 17) | 2% |
| Pajak dipotong (ber-NPWP) | Rp500.000 | Rp400.000 |
| Pajak dipotong (tanpa NPWP) | Rp600.000 | Rp800.000 |
| Diterima penerima (ber-NPWP) | Rp19.500.000 | Rp19.600.000 |
Untuk freelancer yang menerima pembayaran berkesinambungan dari pemotong yang sama, DPP dihitung kumulatif dalam setahun, sehingga tarifnya dapat naik ke lapisan 15% setelah akumulasi DPP melewati Rp60 juta. Jika agensi berstatus PKP, PPN ditagih terpisah dan tidak masuk DPP PPh 23.
Pencatatan Akuntansi: Jurnal Utang PPh 21 vs PPh 23
Pemotong mencatat PPh yang dipotong sebagai utang pajak sampai disetor, sedangkan penerima badan mencatat PPh 23 sebagai pajak dibayar di muka. Berikut jurnal untuk contoh di atas.
| Transaksi | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Pemotong, bayar freelancer | Beban jasa desain Rp20.000.000 | Utang PPh 21 Rp500.000; Kas Rp19.500.000 |
| Pemotong, bayar agensi | Beban jasa desain Rp20.000.000 | Utang PPh 23 Rp400.000; Kas Rp19.600.000 |
| Pemotong, saat menyetor | Utang PPh 21 atau Utang PPh 23 | Kas |
| Agensi sebagai penerima | Kas Rp19.600.000; Pajak dibayar di muka PPh 23 Rp400.000 | Pendapatan jasa Rp20.000.000 |
Saldo pajak dibayar di muka PPh 23 kemudian diperhitungkan saat agensi menghitung PPh Badan terutang. Pembahasan lebih lengkap tersedia di artikel jurnal PPh Pasal 23 dan ketentuan pencatatannya serta kredit pajak PPh 23 pada SPT Tahunan Badan.
Kesalahan Umum dan Risikonya
- Memotong PPh 23 atas jasa freelancer orang pribadi. Potongan yang seharusnya PPh 21 menjadi kurang atau lebih, dan bukti potongnya tidak dapat dipakai penerima secara benar.
- Memasukkan PPN ke dalam DPP PPh 23. Akibatnya vendor dipotong terlalu besar dan sering menimbulkan komplain.
- Tidak memverifikasi NPWP atau NIK lawan transaksi. Pemotong berisiko salah menerapkan tarif normal atau tarif lebih tinggi.
- Salah kode objek pajak. Jenis jasa yang keliru membuat laporan tidak akurat dan menyulitkan rekonsiliasi.
- Terlambat membuat, menyetor, atau melaporkan bukti potong. Keterlambatan dikenai sanksi administrasi sesuai UU KUP, dan vendor kehilangan dasar untuk mengkreditkan pajaknya.
Risiko terbesar muncul saat pemeriksaan: pemotong yang kurang memotong dapat ditagih pajak yang seharusnya dipotong beserta sanksinya, meskipun pembayaran kepada vendor sudah selesai.
Tips Mengelola Pemotongan untuk Banyak Vendor
Perusahaan dengan puluhan atau ratusan vendor sebaiknya membuat daftar induk vendor yang memuat status orang pribadi atau badan, NPWP atau NIK, jenis jasa, dan kode objek pajak yang disepakati. Tetapkan aturan internal bahwa tidak ada pembayaran jasa sebelum data pajak vendor lengkap. Untuk volume besar, gunakan fitur unggah massal bukti potong seperti dijelaskan dalam tutorial e-Bupot bulk di Coretax, dan rekonsiliasi jumlah bukti potong dengan pembukuan setiap bulan sebelum SPT Masa dikirim.
Pelajari juga tarif PPh 23 beserta contoh perhitungannya dan skema penghitungan PPh 21 dengan TER. Jika tim keuangan Anda kewalahan membuat dan melaporkan bukti potong setiap bulan, fitur e-Bupot Unifikasi OnlinePajak dapat membantu membuat, mengimpor, dan melaporkan bukti potong dalam satu platform.
FAQ Seputar PPh 21 dan PPh 23
Freelancer dipotong PPh 21 atau PPh 23?
Freelancer yang menagih atas nama pribadi dipotong PPh 21 sebagai bukan pegawai, dengan DPP 50% dari penghasilan bruto dikali tarif Pasal 17. PPh 23 hanya berlaku jika jasa ditagih oleh badan usaha milik freelancer tersebut.
Apa beda PPh 22 dan PPh 23?
PPh 22 dipungut atas transaksi tertentu yang berkaitan dengan barang, seperti impor atau pembelian oleh instansi pemerintah dan badan tertentu. PPh 23 dipotong atas penghasilan dari jasa, sewa selain tanah/bangunan, bunga, royalti, dan hadiah.
Apakah PPh 23 bersifat final?
Tidak. PPh 23 merupakan pembayaran di muka bagi penerima dan dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT Tahunan.
Siapa yang melaporkan PPh 21 dan PPh 23?
Pemotong menyetor dan melaporkan keduanya melalui SPT Masa di Coretax. Penerima penghasilan memakai bukti potong untuk mengisi SPT Tahunannya.
Kesimpulan
Perbedaan PPh 21 dan PPh 23 berawal dari penerima penghasilan: PPh 21 untuk orang pribadi atas pekerjaan dan jasa, PPh 23 untuk penghasilan modal, jasa, dan sewa yang umumnya diterima badan. Perbedaan itu merembet ke tarif, DPP, sanksi tanpa NPWP, jenis bukti potong, dan SPT Masa di Coretax. Dengan matriks keputusan, verifikasi data vendor, dan pencatatan jurnal yang konsisten, perusahaan dapat memotong pajak dengan tepat sejak awal.