Meminimalisir Risiko Audit dengan Reconciliation by Design

Rekonsiliasi berdasarkan desain (Reconciliation by Design) adalah strategi yang bertujuan untuk meminimalkan risiko audit dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan Perpajakan lewat pendekatan yang berstruktur dan sistematis. Dalam hal ini perusahaan akan mengimplementasikan proses rekonsiliasi dan penyelarasan data keuangan secara teratur untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan informasi yang disampaikan kepada otoritas pajak. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana rekonsiliasi berdasarkan desain ini mampu meminimalisir risiko audit pajak. Baca selengkapnya!
Otomatisasi Ratusan Invoice per Detik dengan OnlinePajak

Kemampuan dalam otomatisasi ratusan invoice dalam hitungan detik atau ribuan invoice per menit merupakan sebuah pencapaian teknologi yang sangat mengesankan. Di dalam dunia bisnis di era digital, otomatisasi proses pembuatan faktur pajak menjadi sangat penting guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. Dengan memproses invoice dalam jumlah banyak dan cepat, tentu akan mempermudah perusahaan atau entitas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artikel ini akan membahas bagaimana sebuah aplikasi, yakni OnlinePajak dapat melakukan invoice automation dengan maksimal untuk membantu wajib pajak menuntaskan perpajakannya.
7 Keuntungan Menggunakan e-Meterai

Penggunaan e-Meterai tidak hanya memberikan kemudahan dalam membubuhkan meterai pada dokumen elektronik, tetapi juga memberikan keuntungan tersendiri bagi orang pribadi maupun badan usaha, seperti salah satunya meminimalisir pemalsuan dokumen maupun meterai itu sendiri karena adanya teknologi tersemat di dalamnya.
Kode Faktur Pajak 090: Faktur Pajak atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D

Kode faktur pajak 090 merupakan kode yang digunakan dalam faktur pajak untuk menunjukkan status faktur pajak atas penyerahan aktiva yang tercantum dalam pasal 16D
Daftar Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena PPN

Apabila transaksi jasa diklasifikasikan berdasarkan pengenaan pajaknya, jasa dibagi menjadi jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak. Artikel kali ini akan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai jasa kena pajak serta daftar bidang jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
PPN Atas Hadiah: Dasar Hukum dan Tata Cara Penerapannya

Pemberlakuan PPN atas hadiah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut dasar hukum dan tarif PPN atas hadiah dalam artikel berikut ini.
Aplikasi e-Faktur 3.2: Ini Perubahan Terbaru dan Cara Update-nya

Aplikasi e-Faktur 3.2 dirilis pada awal kuartal kedua tahun 2022, bersamaan dengan berlakunya tarif PPN terbaru 11%. Bagaimana cara update aplikasinya, dan apa saja perubahan yang terdapat dalam sistem aplikasi terbaru ini?
Pengertian GST, Perbedaan dengan PPN, dan Relevansinya untuk Bisnis di Indonesia

GST (Goods and Services Tax) dikenal juga sebagai VAT (Value Added Tax) yang dikenakan pada barang dan jasa atau layanan publik. Di Indonesia sendiri, GST disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana tarifnya sendiri sebesar 11%.
Pemungut PPN: Siapa Saja, Mekanisme Pemungutan, dan Kewajibannya

Terdapat 3 kelompok pemungut PPN yang perlu Anda ketahui. Di antaranya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kontraktor atau pemegang izin, dan bendaharawan pemerintah. Ketiganya memiliki perbedaan mekanisme pemungutan. Artikel ini akan membahas pemahaman terkait pemungutan PPN oleh para pemungut PPN tersebut. Simak selengkapnya!
Penyebab dan Cara Mengatasinya eFaktur Tidak Bisa Upload di Coretax

Ketika menggunakan aplikasi e-Faktur, terkadang Anda dapat menemui beberapa kendala seperti tidak dapat upload e-Faktur. Jika terjadi hal seperti ini, Anda dapat melakukan beberapa cara untuk mengatasinya, seperti memeriksa koneksi internet, memeriksa berlakunya sertifikat digital, hingga memeriksa update dari aplikasi tersebut. Mari membahasnya secara lengkap di sini.
Seluk-Beluk Istilah Faktur Pajak yang Tidak Dapat Dikreditkan

Ada faktur pajak yang dapat dikreditkan, dan ada faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Pada faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti pengusaha yang bersangkutan belum dikukuhkan sebagai PKP atau PPN atas transaksi tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP.
Menelisik Perlakuan PPN atas Jasa Outsourcing

Secara sederhana, jasa outsourcing merupakan penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. Berdasarkan peraturan perpajakan terbaru, perusahaan jasa outsourcing merupakan jenis jasa kena pajak (JKP) yang dibebaskan dari pengenaan PPN selama memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun, faktur pajak masukan atas penyerahan jasa ini tidak dapat dikreditkan.