Jasa yang Tidak Dikenakan PPN: Definisi, Dasar Hukum & Jenis-Jenisnya

Jasa yang tidak dikenakan PPN merupakan jenis-jenis jasa yang atas penyerahannya tidak dikenai pungutan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Keberadaan jasa yang tidak dikenakan PPN ini muncul karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya. Simak penjelasannya selengkapnya di artikel ini!
PPnBM: Dasar Hukum, Objek Pajak, dan Tarif Terbaru yang Berlaku

PPnBM merupakan pajak atas penjualan barang mewah. Seringkali dianggap sama dengan PPN, namun keduanya merupakan jenis pajak yang berbeda. Artikel ini akan membahas dasar hukum, objek pajak, serta tarif baru yang berlaku untuk PPnBM. Oleh karena itu, simak selengkapnya!
PPN Atas Sewa Tanah dan Bangunan Serta Cara Menghitungnya

PPN atas sewa tanah dan bangunan merupakan pungutan atas penghasilan yang diperoleh dari persewaan tanah dan bangunan. Bangunan yang dimaksud bisa berupa tanah, rumah, apartemen, dan lain sebagainya. Simak penjelasan hingga penghitungan lengkapnya dalam artikel berikut ini!
Jurnal PPN: Pengertian dan Tata Cara Pencatatan Transaksi Keluaran

Jurnal PPN merupakan pencatatan akuntansi atas PPN yang melekat pada suatu transaksi. ketahui bentuk jurnal PPN untuk transaksi penjualan dalam arikel berikut ini
Pembayaran LC: Pengertian Letter of Credit dan Kaitannya dengan Pajak Impor

Letter of Credit atau LC, adalah salah satu metode pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Dengan metode ini, pihak eksportir dapat menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri.
e-Faktur Tidak Bisa Dibuka: Penyebab dan Cara Mengatasinya (Web Coretax & Desktop)

Saat menggunakan aplikasi e-Faktur, terkadang wajib pajak mengalami sejumlah kendala. Salah satu kendala tersebut adalah e-Faktur tidak bisa dibuka. Berikut ini penyebab dan solusinya
5 Masalah Umum dalam Mengelola Transaksi Bisnis dan Pajaknya

Di era serba digital, seharusnya menjadi hal yang mudah dalam urusan mengelola transaksi bisnis dan pajak suatu perusahaan. Namun, ternyata tidak sedikit masih menemukan masalah dalam pengelolaannya. Artikel ini akan membahas apa saja masalah umum sebuah perusahaan dalam mengelola transaksi bisnis dan pajak serta solusi yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis tersebut. Simak selengkapnya!
Pencatatan Jurnal PPN Masukan dan Teknis Pengkreditannya

Jurnal PPN masukan dibuat agar perusahaan dapat melihat aktivitas keuangan yang berhubungan dengan pajak ini. Pencatatan jurnal PPN masukan terdiri dari dua jenis, yaitu PPN masukan yang bisa dikreditkan dan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jika dapat dikreditkan, PPN masukan akan dicatat ke dalam jurnal. Namun jika tidak dapat dikreditkan, PPN masukan tidak akan dicatat ke dalam jurnal karena nominalnya langsung ditambahkan ke dalam transaksi yang terjadi.
Transaksi PPN dengan Non PKP

Apa saja yang harus dipahami dalam transaksi ppn dengan non pkp. Berikut ini sejumlah hal yang harus dipahami saat PKP bertransaksi PPN dengan non PKP
Cara Menghitung PPN yang Berlaku Saat Ini: Bukan 10 Persen Lagi

Banyak orang masih mencari cara menghitung PPN 10 persen, padahal tarif tersebut sudah tidak berlaku sejak April 2022. Jika Anda menghitung kewajiban PPN dengan tarif 10%, hasilnya akan salah dan berisiko membuat faktur pajak atau laporan SPT Masa PPN Anda tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artikel ini menjelaskan tarif PPN yang benar-benar berlaku hari […]
Contoh Soal PPN dan Cara Menghitung Sesuai Peraturan Terbarunya

Sejak tanggal 1 April 2022, tarif PPN mengalami kenaikan menjadi 11% sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan ini memengaruhi penghitungan pajak pada transaksi bisnis.
PPN 11% Berlaku Mulai Kapan? Ini Jadwal dan Ketentuan Lengkapnya

Dasar hukum penerapan tarif PPN 11 persen yang berlaku sejak 1 April 2022 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dan memperkokoh fondasi perpajakan, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Beberapa jenis barang dan jasa tertentu dikenakan PPN baru sebesar 11 persen, seperti kripto, layanan fintech, pembelian mobil bekas, LPG non-subsidi, akomodasi perjalanan keagamaan, paket internet, dan layanan jasa perbankan. Sementara itu, beberapa barang dan jasa, seperti barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan jasa keuangan, tidak dikenakan tarif PPN baru.