Pengertian Faktur Penjualan
Faktur penjualan adalah bukti tagihan yang dikeluarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk konsumen atas pembelian sejumlah Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Faktur penjualan umumnya diberikan setelah dilakukannya serah terima BKP atau setelah diterimanya JKP oleh konsumen.
Dalam kehidupan sehari-hari, faktur penjualan merupakan hal yang sering kita temukan. Misalnya, saat membeli perlengkapan tulis-menulis, perlengkapan kantor, buku atau ketika seseorang menggunakan jasa binatu. Setelah membayar dan menerima barang, atau setelah pekerjaan jasa dilakukan, pihak penjual atau pemberi jasa akan memberikan faktur penjualan.
Faktur penjualan merupakan dokumen yang sangat penting. Bahkan bisa digunakan sebagai bukti jika konsumen memiliki keluhan terkait produk yang dibeli.
Dasar Hukum Faktur Penjualan
Secara spesifik, tidak ada Undang-Undang (UU) ataupun peraturan di bawahnya yang mengatur faktur penjualan. Namun, dari segi perpajakan, faktur penjualan merupakan bagian dari faktur pajak sederhana. Kita dapat menemukan penjelasannya dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana.
Sementara, faktur pajak sederhana adalah jenis faktur pajak yang dikeluarkan PKP yang menyerahkan atau menerima BKP/JKP secara eceran. Nah, keberadaan faktur penjualan sebagai bagian dari faktur pajak dapat kita temukan pada pasal 4 Ayat (1).
Alhasil, faktur penjualan juga bisa menjadi bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap penyerahan BKP dan JKP. Dengan demikian, faktur penjualan merupakan salah satu bukti sah pelaporan pajak.
Kegunaan Faktur dalam Penjualan
Faktur penjualan memiliki sejumlah kegunaan, antara lain:
- Sebagai informasi terkait BKP/JKP yang dibeli pelanggan. Informasi ini dimaksudkan sebagai bukti tertulis terkait kuantitas dan harga barang.
- Sebagai informasi nilai tagihan yang harus dibayar konsumen.
- Sebagai bukti bahwa BKP yang diserahkan memang sesuai dengan pesanan. Jika terjadi kesalahan, konsumen bisa menggunakan faktur penjualan untuk melakukan komplain.
- Berguna sebagai dokumen rujukan bagi konsumen untuk membeli barang. PKP bisa menunjukkan faktur penjualan yang pernah dikeluarkan sehingga konsumen mengetahui harganya.
- Faktur penjualan menjadi bukti valid untuk menyusun laporan keuangan.
- Faktur penjualan juga menjadi bukti yang sah untuk pelaporan pajak.
Baca Juga: Ragam Cara Membuat Faktur Penjualan
Bentuk Faktur dalam Penjualan
Meski berfungsi sebagai bukti sah dalam pelaporan pajak, faktur penjualan tidak memiliki bentuk baku. Beda dengan faktur pajak standar yang memiliki bentuk baku serta memiliki Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
DJP sendiri memang tidak mengatur secara spesifik mengenai bentuk baku faktur penjualan. Dalam PER-58/PJ/2010 pun disebutkan bahwa bentuk serta ukuran formulir faktur pajak sederhana, yang mana di dalamnya termasuk faktur penjualan, disesuaikan dengan kepentingan PKP.
Artinya, setiap PKP berhak mendesain bagian-bagian faktur penjualan sesuai dengan keperluan PKP yang bersangkutan.
Baca juga: Contoh Faktur Penjualan
Komponen Faktur Penjualan
Meski tidak punya bentuk baku, bukan berarti DJP tidak mengatur susunan faktur penjualan. PER-58/PJ/2010 bahkan secara spesifik mengatur komponen yang harus tertera pada faktur penjualan. Komponen tersebut antara lain:
- Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP.
- Jenis BKP yang diserahkan.
- Harga jual yang sudah memfaktorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau besaran PPN dicatatkan secara terpisah.
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
- Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur.
Hanya saja, bagian-bagian seperti kode dan nomor seri faktur penjualan tidak diatur atau tidak dikeluarkan oleh DJP. Masih belum jelas perihal komponen faktur penjualan? Berikut ini detail komponen yang ada pada faktur penjualan beserta penjelasannya:
- Nama perusahaan atau identitas PKP. Bagian ini mencakup nama, logo serta alamat perusahaan.
- Nama konsumen atau pelanggan. Bagian ini berisi nama konsumen yang bertransaksi dengan PKP, lengkap dengan alamat kantornya. Keberadaannya sebagai bukti otentik adanya transaksi antara dua belah pihak sangat penting. Namun, bagian identitas konsumen tidak diperlukan bagi PKP yang bergerak di bidang penjualan BKP eceran.
- Nomor seri/nomor transaksi. Faktur penjualan biasanya memiliki kode transaksi yang disusun berdasarkan kebutuhan PKP yang menerbitkannya. Fungsinya, untuk membedakan transaksi satu dengan yang lain.
- Tanggal faktur penjualan. Bagian ini memberikan informasi kapan transaksi dijalankan, sehingga PKP bisa mencatat jurnal harian berdasarkan faktur penjualan.
- Detail transaksi. Pada faktur penjualan biasanya tersedia kolom cukup besar yang digunakan untuk mencatat detail transaksi.
- Nominal yang dibayar. Nominal yang tertera pada faktur penjualan mencakup sub-total dari setiap BKP, PPN yang dipungut dan total harga yang harus dibayar konsumen. Bagian ini penting karena konsumen dapat mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan sudah meliputi pungutan PPN.
- Nama-tanda tangan kasir dan nama-tanda tangan konsumen. Faktur penjualan juga berisi dua keterangan ini, sebagai bukti bahwa transaksi sudah dilakukan dan atas persetujuan kedua belah pihak. Jika BKP tidak sesuai pesanan, konsumen bisa melakukan komplain pada orang yang identitasnya tercantum di faktur penjualan. Namun, apabila usaha PKP adalah penjualan barang eceran, keterangan nama dan tanda tangan konsumen jarang diperlukan.
Buat dan kelola faktur penjualan, baik faktur komersial maupun faktur pajak, menggunakan aplikasi e-Faktur OnlinePajak. Sebagai mitra resmi DJP, OnlinePajak menghadirkan berbagai jenis layanan dan fitur yang mempermudah PKP dalam mengelola transaksi bisnis dan menjalankan kepatuhan perpajakan. Dengan e-Faktur OnlinePajak, PKP dapat membuat dan mengirimkan faktur komersial serta faktur pajak ke lawan transaksi, melaporkan faktur pajak, hingga melakukan rekonsiliasi untuk kebutuhan laporan keuangan.
Referensi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010