Resources / Blog /

e-Faktur

Cara Membuat Faktur Penjualan: Komponen, Template, dan Panduan Lengkap

ereg.pajak.go.id

Faktur penjualan adalah dokumen komersial resmi yang diterbitkan penjual kepada pembeli sebagai bukti dan tagihan atas barang atau jasa yang telah diserahkan. Dokumen ini berbeda dari faktur pajak (e-Faktur) yang merupakan dokumen perpajakan resmi DJP — keduanya sering tertukar meski memiliki fungsi yang sangat berbeda.

Artikel ini menjelaskan cara membuat faktur penjualan yang benar, komponen wajibnya, perbedaan mendasar dengan faktur pajak, dan langkah-langkah pembuatan secara digital.

Perbedaan Faktur Penjualan dan Faktur Pajak

Sebelum membuat faktur penjualan, penting memahami perbedaannya dengan faktur pajak karena keduanya memiliki fungsi, persyaratan, dan konsekuensi hukum yang berbeda:

Aspek Faktur Penjualan (Invoice Komersial) Faktur Pajak (e-Faktur)
Definisi Dokumen tagihan komersial dari penjual ke pembeli Bukti pemungutan PPN oleh PKP
Siapa yang membuat Semua penjual (PKP maupun non-PKP) Hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Dasar hukum Hukum perdata (perjanjian jual beli) UU PPN No. 42/2009, PER-03/PJ/2022
Sistem penerbitan Bebas (manual, Excel, software akuntansi) Wajib melalui e-Faktur / Coretax DJP
Fungsi pajak Tidak secara langsung; hanya dasar tagihan Dasar pengkreditan PPN masukan
Wajib meterai Tidak wajib untuk tagihan biasa; lihat ketentuan di bawah Tidak; menggunakan tanda tangan elektronik
Upload ke DJP Tidak Wajib, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

Poin kunci: Faktur penjualan adalah tagihan bisnis; faktur pajak adalah bukti administrasi perpajakan. Untuk PKP, faktur penjualan sering dikirimkan bersama-sama dengan e-Faktur kepada pembeli.

Komponen Wajib Faktur Penjualan

Meskipun tidak ada format baku yang ditetapkan undang-undang untuk faktur penjualan komersial, sebuah faktur yang profesional dan sah setidaknya harus memuat komponen berikut:

No. Komponen Keterangan
1 Judul “Faktur Penjualan” atau “Invoice” Identifikasi jenis dokumen
2 Nomor faktur Unik dan berurutan untuk keperluan arsip dan rekonsiliasi
3 Tanggal penerbitan faktur Menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
4 Identitas penjual Nama, alamat, nomor telepon, NPWP (jika PKP)
5 Identitas pembeli Nama, alamat, kontak pembeli/perusahaan pembeli
6 Detail barang/jasa Nama, jumlah/kuantitas, satuan, harga per satuan
7 Subtotal dan diskon (jika ada) Rincian sebelum pajak
8 PPN (jika berlaku) Tarif 11% untuk transaksi PKP; dicantumkan terpisah
9 Total tagihan Angka akhir yang wajib dibayar pembeli
10 Tanggal jatuh tempo Batas pembayaran agar tidak terjadi piutang macet
11 Informasi pembayaran Nama bank, nomor rekening, kode QRIS, atau virtual account
12 Tanda tangan/cap perusahaan Opsional, tapi meningkatkan keabsahan dokumen

Cara Membuat Faktur Penjualan

Berikut langkah-langkah membuat faktur penjualan yang benar dan profesional:

Langkah 1: Gunakan Format yang Konsisten

Pilih format yang konsisten agar mudah diarsip dan dikenali oleh pembeli. Faktur penjualan dapat dibuat secara manual (Word/Excel), menggunakan template, atau melalui software akuntansi dan invoicing digital. Untuk bisnis yang sudah berkembang, software digital lebih disarankan karena nomor faktur dibuat otomatis dan terintegrasi dengan pembukuan.

Langkah 2: Isi Identitas Penjual dan Pembeli

Cantumkan secara lengkap nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan email. Jika Anda adalah PKP, tambahkan NPWP perusahaan. Untuk identitas pembeli, minta data lengkap termasuk nama, alamat, dan NPWP jika transaksi berskala besar atau butuh dikreditkan PPN-nya.

Langkah 3: Tentukan Nomor dan Tanggal Faktur

Nomor faktur harus unik dan berurutan. Format umum: INV/2025/001 atau FPJ-001/XI/2025. Tanggal faktur adalah tanggal penerbitan, yang sekaligus menjadi titik awal perhitungan jatuh tempo.

Langkah 4: Isi Detail Barang atau Jasa

Setiap item harus dicantumkan dengan nama barang/jasa, kuantitas, satuan, dan harga per satuan. Totalkan secara otomatis jika menggunakan sistem digital. Untuk PKP, detail ini juga menjadi dasar pengisian e-Faktur di Coretax DJP.

Langkah 5: Tambahkan PPN Jika Relevan

Jika Anda adalah PKP, cantumkan PPN secara terpisah dari harga jual. Tarif PPN saat ini 11% (berlaku umum). Faktur penjualan dengan PPN biasanya dilampirkan bersama e-Faktur resmi dari sistem Coretax. Untuk non-PKP, kolom PPN dapat dikosongkan.

Langkah 6: Cantumkan Informasi Pembayaran

Sertakan nama bank, nomor rekening, atas nama siapa, serta opsional QRIS atau virtual account. Semakin mudah instruksi pembayaran, semakin cepat faktur terbayar.

Langkah 7: Kirim ke Pembeli

Faktur penjualan dapat dikirim via email dalam format PDF, melalui sistem invoicing digital, atau cetak fisik. Pastikan ada tanda terima atau konfirmasi dari pembeli agar ada bukti pengiriman.

Contoh Skenario Faktur Penjualan

Skenario B2B (Penjualan Antar Perusahaan)

PT Maju Bersama (PKP) menjual 10 unit laptop kepada CV Teknologi Nusantara seharga Rp 7.000.000/unit. Total penjualan Rp 70.000.000, ditambah PPN 11% sebesar Rp 7.700.000. Total faktur penjualan yang diterbitkan: Rp 77.700.000. PT Maju Bersama juga harus menerbitkan e-Faktur melalui Coretax DJP atas transaksi ini.

Skenario Retail / E-commerce

Toko online non-PKP menjual 5 pasang sepatu @Rp 350.000. Total tagihan Rp 1.750.000 + biaya pengiriman Rp 50.000 = Rp 1.800.000. Karena non-PKP, tidak perlu mencantumkan PPN dan tidak perlu menerbitkan e-Faktur. Faktur penjualan sederhana sudah cukup sebagai bukti transaksi.

Apakah Faktur Penjualan Harus Bermeterai?

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kewajiban meterai pada faktur penjualan berlaku jika:

  • Dokumen memuat nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000 dan berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan, atau
  • Dokumen memuat pernyataan, pengakuan, atau perjanjian dengan nilai tertentu

Faktur penjualan biasa sebagai tagihan komersial (bukan perjanjian atau kuitansi pelunasan) umumnya tidak wajib bermeterai. Namun, jika faktur sekaligus berfungsi sebagai kuitansi tanda terima pembayaran (tanda lunas), meterai Rp 10.000 diperlukan jika nominal melebihi Rp 5.000.000.

Cara Membuat Faktur Penjualan di OnlinePajak

Untuk PKP yang ingin membuat faktur penjualan sekaligus terintegrasi dengan kewajiban PPN, OnlinePajak menghadirkan fitur invoicing yang menghubungkan pembuatan faktur penjualan dengan pengelolaan e-Faktur dan pelaporan PPN dalam satu platform. Prosesnya:

  1. Login ke platform OnlinePajak
  2. Pilih menu Invoice / Faktur Penjualan
  3. Isi identitas pembeli, detail produk/jasa, harga, dan PPN secara otomatis
  4. Sistem menghasilkan faktur penjualan siap kirim (PDF) sekaligus data untuk e-Faktur
  5. Kirim ke pembeli via email langsung dari platform
  6. Pantau status pembayaran (terkirim, dilihat, lunas, jatuh tempo)

Dengan integrasi ini, data faktur penjualan langsung tersinkron ke rekonsiliasi PPN bulanan tanpa input manual ganda.

Pelajari juga: invoice elektronik, contoh faktur pengiriman barang, dan cara membuat faktur pajak masukan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa beda faktur penjualan dengan faktur pajak?

Faktur penjualan adalah dokumen komersial tagihan dari penjual ke pembeli, bisa dibuat oleh siapa saja termasuk non-PKP. Faktur pajak (e-Faktur) adalah dokumen perpajakan resmi yang wajib dibuat oleh PKP melalui sistem Coretax DJP untuk memungut, melaporkan, dan menjadi dasar pengkreditan PPN. Keduanya sering dikirim bersamaan dalam transaksi B2B antar PKP.

Apa komponen wajib dalam faktur penjualan?

Komponen wajib faktur penjualan meliputi: nomor faktur, tanggal terbit, identitas penjual dan pembeli, detail barang/jasa (nama, jumlah, harga satuan), subtotal, PPN (jika PKP), total tagihan, tanggal jatuh tempo, dan informasi rekening pembayaran. Tidak ada format baku yang ditetapkan undang-undang, tetapi semakin lengkap semakin profesional dan mudah diproses pembeli.

Bagaimana cara membuat faktur penjualan online?

Faktur penjualan online dapat dibuat melalui software akuntansi (seperti OnlinePajak, Accurate, atau Mekari), Google Docs/Sheets, Microsoft Word/Excel, atau platform invoicing khusus. Untuk PKP, disarankan menggunakan platform yang terintegrasi dengan e-Faktur agar proses pelaporan PPN lebih efisien. Faktur kemudian dikirim dalam format PDF ke email pembeli.

Apakah faktur penjualan harus bermeterai?

Tidak selalu. Faktur penjualan biasa sebagai tagihan komersial umumnya tidak wajib bermeterai. Namun, jika faktur tersebut sekaligus berfungsi sebagai kuitansi tanda terima pelunasan dengan nilai lebih dari Rp 5.000.000, wajib ditempel meterai Rp 10.000 sesuai UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Apakah non-PKP boleh membuat faktur penjualan?

Ya. Faktur penjualan komersial dapat dibuat oleh semua pelaku usaha, baik PKP maupun non-PKP. Perbedaannya: non-PKP tidak boleh mencantumkan PPN dalam faktur penjualan dan tidak perlu menerbitkan e-Faktur ke DJP. Yang membedakan adalah e-Faktur (faktur pajak), yang hanya boleh diterbitkan oleh PKP yang dikukuhkan DJP.

Berapa nomor faktur penjualan yang digunakan?

Tidak ada ketentuan baku, tetapi disarankan menggunakan format berurutan yang konsisten seperti INV/2025/001 atau FPJ-001/XI/2025. Nomor harus unik untuk setiap faktur agar mudah dilacak, diarsip, dan dicocokkan saat rekonsiliasi keuangan. Jangan mengulang nomor yang sama dalam satu periode akuntansi.

Kelola Faktur Penjualan Lebih Cepat dan Terintegrasi

Membuat faktur penjualan secara manual rentan terhadap kesalahan nomor, keterlambatan pengiriman, dan kesulitan rekonsiliasi. OnlinePajak memudahkan PKP maupun non-PKP dalam membuat, mengirim, dan memantau faktur penjualan secara digital — dengan integrasi langsung ke PPN, pembayaran, dan laporan keuangan. Hubungi tim OnlinePajak untuk konsultasi solusi invoicing yang sesuai kebutuhan bisnis Anda.

Referensi

  • UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
  • UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN — Pasal 13 (kewajiban faktur pajak PKP)
  • PER-03/PJ/2022 jo. PER-11/PJ/2025 tentang Faktur Pajak Elektronik
  • DJP — pajak.go.id

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur