Resources / Blog /

PPh Final

Pengertian Omnibus Law, Status UU Cipta Kerja, dan Klaster Perpajakannya

Omnibus law adalah konsep penggabungan atau amandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi satu undang-undang baru, dengan tujuan menyederhanakan regulasi yang sebelumnya tersebar dan saling tumpang tindih. Di Indonesia, konsep ini paling dikenal lewat UU Cipta Kerja, yang salah satu bagiannya — klaster perpajakan — mengubah banyak ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU PDRD sekaligus.

Artikel ini menjelaskan pengertian omnibus law, perjalanan status hukum UU Cipta Kerja hingga menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023, poin-poin utama klaster perpajakan di dalamnya, serta dampaknya bagi dunia usaha termasuk UMKM.

Ringkasan Cepat: Omnibus Law

Omnibus law adalah metode pembentukan undang-undang yang menggabungkan atau mengubah banyak undang-undang sekaligus dalam satu produk hukum. Di Indonesia, UU Cipta Kerja awalnya disahkan sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020, kemudian dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi, diganti sementara melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022, dan akhirnya ditetapkan permanen sebagai UU Nomor 6 Tahun 2023 — status hukum yang berlaku hingga saat ini. Salah satu bagian pentingnya, klaster perpajakan, mengubah ketentuan PPh, PPN, KUP, dan PDRD sekaligus dalam satu paket kebijakan.

  • Status hukum terkini: UU Nomor 6 Tahun 2023, bukan lagi UU 11/2020.
  • Klaster perpajakan mencakup perubahan pada UU KUP, UU PPh, UU PPN/PPnBM, dan UU PDRD.
  • Contoh dampak konkret: pembebasan pajak dividen yang diinvestasikan kembali di Indonesia.

Apa Itu Omnibus Law?

Omnibus law adalah pendekatan legislasi yang menggabungkan pengaturan dari banyak undang-undang berbeda menjadi satu undang-undang baru yang lebih ringkas dan terintegrasi. Konsep ini sudah lama diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat untuk mengatasi regulasi yang tumpang tindih dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Di Indonesia, pendekatan omnibus pertama kali diterapkan secara luas melalui UU Cipta Kerja, yang menyatukan materi dari 76 undang-undang berbeda ke dalam 15 bab dan 186 pasal, mencakup berbagai klaster mulai dari perizinan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, hingga perpajakan.

Status Terkini UU Cipta Kerja (UU 6/2023)

Perjalanan status hukum UU Cipta Kerja mengalami beberapa tahapan penting yang perlu dipahami agar referensi yang digunakan tidak usang:

Linimasa status hukum UU Cipta Kerja
Tahun Peristiwa
2020 Disahkan sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2021 Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat karena cacat formil (proses pembentukan), dan memerintahkan perbaikan dalam waktu 2 tahun.
2022 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai langkah darurat sebelum tenggat waktu MK berakhir.
2023 Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang — status hukum permanen yang berlaku hingga sekarang.
2024 MK mengabulkan sebagian uji materi terhadap UU 6/2023 (Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023), merevisi 21 pasal dari sekitar 70 pasal yang digugat — sebagian besar terkait klaster ketenagakerjaan (misalnya PKWT dan PHK), bukan klaster perpajakan.

Dengan status ini, referensi hukum yang tepat untuk konten perpajakan terkait Omnibus Law saat ini adalah UU 6/2023, bukan lagi UU 11/2020 yang sudah tidak berlaku sebagai rujukan utama. Ketentuan-ketentuan pajak yang diatur dalam klaster perpajakan Cipta Kerja tetap berlaku karena revisi MK tahun 2024 tidak menyentuh klaster tersebut secara substansial.

Klaster Perpajakan dalam Omnibus Law

Klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja tercantum dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, khususnya Bagian Ketujuh, dan mengubah/menambahkan ketentuan pada empat undang-undang pajak sekaligus:

Undang-undang yang diubah oleh klaster perpajakan Omnibus Law
Undang-Undang Aspek yang Diubah
UU KUP (UU 16/2009 jo. UU 6/1983) Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi administrasi yang disesuaikan dengan suku bunga acuan.
UU PPh (UU 36/2008) Objek pajak, subjek pajak dalam/luar negeri, pembebasan pajak dividen, insentif untuk WNA berkeahlian khusus.
UU PPN dan PPnBM Perluasan kredit pajak masukan, perubahan status penyerahan BKP untuk konsinyasi dan batu bara, pencantuman NIK sebagai identitas pembeli tanpa NPWP.
UU PDRD (kini digantikan UU HKPD 1/2022) Penyesuaian ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendukung kemudahan berusaha di tingkat daerah.

Beberapa poin utama klaster perpajakan yang berdampak langsung bagi wajib pajak:

  • Dividen bebas pajak jika diinvestasikan kembali. Dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi maupun badan dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, minimal 30% dari laba setelah pajak untuk sebagian skema. Ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut lewat PMK 18/2021.
  • Penegasan status subjek pajak. WNI yang tinggal di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dapat menjadi subjek pajak luar negeri, sementara WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari menjadi subjek pajak dalam negeri.
  • Insentif untuk WNA berkeahlian khusus. Tenaga kerja asing dengan keahlian tertentu tidak dikenai PPh atas penghasilan dari luar negeri selama 4 tahun pertama masa tinggalnya di Indonesia.
  • Kemudahan kredit pajak masukan. Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP sebelum PKP berproduksi dapat dikreditkan sepanjang faktur pajak memenuhi ketentuan formal dan material, memberikan fleksibilitas bagi bisnis baru yang belum menghasilkan pendapatan.
  • Sanksi administrasi berbasis suku bunga. Denda keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak disesuaikan mengikuti suku bunga acuan, sehingga lebih proporsional dibanding tarif tetap sebelumnya.
  • Perubahan status penyerahan BKP tertentu. Konsinyasi yang sebelumnya dianggap penyerahan BKP diubah menjadi bukan penyerahan BKP, sementara penyerahan batu bara sebaliknya kini dianggap penyerahan BKP yang terutang PPN.

Dampak Omnibus Law bagi Dunia Usaha

Klaster perpajakan dalam Omnibus Law dirancang pemerintah untuk empat tujuan utama: memberikan kepastian hukum bagi investor, menarik investasi baru untuk membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli, serta menyederhanakan aturan agar lebih mudah dipatuhi wajib pajak. Bagi pelaku usaha secara umum, dampak konkretnya meliputi kemudahan administrasi perpajakan, kepastian atas status subjek pajak karyawan asing, serta insentif pajak dividen yang mendorong reinvestasi laba di dalam negeri alih-alih dibawa keluar negeri.

Bagi UMKM, dampak Omnibus Law lebih banyak dirasakan lewat klaster kemudahan berusaha secara keseluruhan (perizinan tunggal berbasis risiko lewat OSS), meskipun klaster perpajakan turut memberi manfaat tidak langsung berupa penyederhanaan sanksi administrasi berbasis suku bunga yang lebih ringan dibanding rezim denda tetap sebelumnya. Namun perlu dicatat, akses UMKM terhadap skema PPh final tarif khusus (0,5% dari omzet) diatur terpisah melalui PP tersendiri, bukan bagian dari klaster perpajakan Omnibus Law, dan telah mengalami pembatasan lebih lanjut melalui regulasi terbaru yang membatasi jangka waktu penggunaannya.

Perbedaan UU 11/2020, Perppu 2/2022, dan UU 6/2023

Perbedaan tiga tahapan regulasi UU Cipta Kerja
Regulasi Status Keterangan
UU 11/2020 Tidak berlaku sebagai rujukan utama Dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK karena cacat formil proses pembentukan.
Perppu 2/2022 Sudah digantikan Langkah darurat pemerintah sebelum tenggat waktu perbaikan dari MK berakhir.
UU 6/2023 Berlaku (rujukan utama saat ini) Menetapkan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang permanen; direvisi sebagian oleh MK tahun 2024 pada klaster ketenagakerjaan.

Cakupan Klaster dalam UU Cipta Kerja

Selain klaster perpajakan, UU Cipta Kerja mencakup berbagai klaster lain yang saling berkaitan dan turut memengaruhi iklim usaha secara keseluruhan:

  • Klaster perizinan berusaha — memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), menggantikan izin usaha konvensional yang sebelumnya berjenjang dan memakan waktu lama.
  • Klaster ketenagakerjaan — mengatur ulang ketentuan pesangon, alih daya (outsourcing), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan pengupahan, termasuk penetapan upah minimum berbasis formula tertentu.
  • Klaster kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM — mencakup kemudahan pendirian usaha, insentif, dan pembinaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
  • Klaster dukungan riset dan inovasi — mendorong ekosistem investasi dan riset untuk mendukung penciptaan lapangan kerja.
  • Klaster administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi — menyederhanakan proses administrasi antarlembaga pemerintah dan penerapan sanksi bagi pelanggaran usaha.

Struktur klaster inilah yang membedakan UU Cipta Kerja dari undang-undang konvensional: alih-alih mengubah satu undang-undang sektor tertentu, Omnibus Law mengubah puluhan undang-undang sekaligus dalam satu dokumen hukum yang saling terintegrasi.

Omnibus Law vs Pembentukan Undang-Undang Konvensional

Perbandingan pendekatan omnibus law dan pembentukan undang-undang konvensional
Aspek Omnibus Law Undang-Undang Konvensional
Cakupan materi Mengubah/menggabungkan banyak undang-undang sekaligus dalam satu produk hukum Mengatur satu topik atau sektor tertentu saja
Waktu pembahasan Relatif lebih cepat karena dibahas dalam satu paket legislasi Setiap revisi undang-undang dibahas terpisah dan memakan waktu lebih lama
Risiko konsistensi Berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antarpasal jika tidak disusun cermat, seperti yang terjadi pada UU 11/2020 Lebih mudah dikontrol konsistensinya karena fokus pada satu sektor
Contoh di Indonesia UU Cipta Kerja (UU 6/2023), UU HPP (UU 7/2021) UU PPh, UU PPN sebagai undang-undang sektoral tersendiri

Selain UU Cipta Kerja, Indonesia juga menerapkan pendekatan omnibus pada bidang perpajakan secara khusus melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP/UU 7 Tahun 2021), yang turut mengubah beberapa undang-undang pajak sekaligus, termasuk penyesuaian tarif PPh orang pribadi dan pengenalan skema PPh 21 berbasis Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang berlaku sejak 2024.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah UU Cipta Kerja masih berlaku setelah UU 6/2023?

Ya. UU Cipta Kerja saat ini berlaku dalam bentuk UU Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang permanen. UU 11/2020 yang merupakan versi awal sudah tidak lagi menjadi rujukan hukum utama karena dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Apa saja aturan pajak dalam Omnibus Law?

Klaster perpajakan Omnibus Law mengubah UU KUP, UU PPh, UU PPN/PPnBM, dan UU PDRD, mencakup pembebasan pajak dividen yang diinvestasikan kembali, penegasan status subjek pajak WNI/WNA, insentif pajak untuk tenaga kerja asing berkeahlian khusus, kemudahan kredit pajak masukan, dan sanksi administrasi berbasis suku bunga.

Bagaimana dampak Omnibus Law bagi UMKM?

UMKM merasakan dampak Omnibus Law terutama lewat klaster kemudahan berusaha secara keseluruhan seperti perizinan berbasis risiko. Klaster perpajakan turut memberi manfaat tidak langsung berupa sanksi administrasi yang lebih ringan, meskipun skema PPh final UMKM diatur terpisah melalui regulasi lain di luar Omnibus Law.

Apakah revisi MK tahun 2024 mengubah klaster perpajakan Omnibus Law?

Tidak secara signifikan. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 merevisi 21 pasal dari UU 6/2023, tetapi sebagian besar terkait klaster ketenagakerjaan seperti PKWT dan PHK, bukan pada substansi klaster perpajakan.

Apa perbedaan Omnibus Law dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)?

UU Cipta Kerja mencakup klaster perpajakan sebagai satu dari banyak klaster lain (perizinan, ketenagakerjaan, UMKM), sementara UU HPP (UU 7/2021) adalah undang-undang omnibus yang secara khusus berfokus mengharmonisasikan berbagai ketentuan perpajakan, termasuk PPh, PPN, dan program pengungkapan sukarela.

Pastikan Kepatuhan Pajak Perusahaan Mengikuti Regulasi Terkini

Perubahan status hukum dari UU 11/2020 ke UU 6/2023, ditambah berbagai PMK turunan seperti PMK 18/2021 untuk pembebasan pajak dividen, membuat wajib pajak badan perlu memastikan seluruh kebijakan perpajakan internal sudah mengikuti regulasi paling mutakhir. Platform perpajakan OnlinePajak membantu perusahaan mengelola kewajiban PPh, PPN, dan pelaporan pajak lainnya secara terintegrasi, mengikuti perkembangan regulasi terbaru termasuk yang berasal dari klaster Omnibus Law.

Pelajari juga bagaimana ketentuan perpajakan lain dari Coretax memengaruhi kepatuhan Anda di panduan PPN keluaran, atau baca penjelasan desentralisasi fiskal untuk memahami konteks kebijakan pajak daerah yang juga terkait klaster PDRD dalam Omnibus Law.

Share

Related articles

PPh Final
PPh Final
PPh Final