Instruksi Dirjen Pajak – INS 08/PJ/2016

TIPE

Instruksi Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

INS 08/PJ/2016

TAGGAL PENERBITAN

15 August 2016

OBJEK

pelaksanaan penerimaan surat pernyataan dalam rangka pengampunan pajak dalam keadaan darurat atau gangguan teknis
PERATURAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan memberikan kepastian hukum dan pelayanan kepada Wajib Pajak yang berkehendak untuk menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak dalam keadaan darurat atau gangguan teknis, dengan ini memberikan instruksi

Kepada :

  1. Kepala Kantor Wilayah DJP;
  2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
  3. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Untuk :

KESATU :

Memberikan wewenang kepada:

  1. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dalam rangka penerimaan Surat Pernyataan di Tempat Tertentu di Kanwil DJP;
  2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka penerimaan Surat Pernyataan di Kantor Pelayanan Pajak; dan
  3. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam rangka penerimaan Surat Pernyataan di Tempat Tertentu selain di Kanwil DJP;

untuk menetapkan keadaan darurat atau gangguan teknis di setiap tempat penerimaaan Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak.

KEDUA :

Keadaan darurat atau gangguan teknis sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan apabila memenuhi kondisi:

  1. banyaknya antrian dalam penyampaian Surat Pernyataan yang terjadi di setiap tempat penerimaaan Surat Pernyataan; atau
  2. adanya gangguan teknis berupa gangguan pada sistem informasi dan/atau pemadaman listrik;

yang menyebabkan terganggunya pelayanan penerimaan Surat Pernyataan.

KETIGA :

Dalam hal terdapat kondisi keadaan darurat atau gangguan teknis yang memenuhi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Subtim Penerima atau Subtim Penerima dan Peneliti memberikan tanda terima sementara atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 Lampiran 19 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak dan huruf C angka 2 Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2016 tentang Petunjuk Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu setelah melakukan penelitian atas:

  1. kelengkapan pengisian Surat Pernyataan;
  2. adanya pembayaran Uang Tebusan;
  3. kesesuaian antara pembayaran Uang Tebusan dalam bukti pembayaran dengan jumlah Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan;
  4. kelengkapan softcopy lampiran Daftar Harta dan Utang; dan
  5. dokumen lainnya yang dinyatakan sebagai lampiran dalam Surat Pernyataan.

KEEMPAT :

Setelah tanda terima sementara diberikan kepada Wajib Pajak, prosedur penyelesaian Surat Pernyataan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam:

  1. Lampiran 19 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak; atau
  2. Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2016 tentang Petunjuk Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu;

yang mengatur mengenai tata cara penerimaan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dalam keadaan darurat atau gangguan teknis.

KELIMA :

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam:

  1. huruf h, huruf i, dan huruf j Lampiran 19 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak; dan
  2. huruf i dan huruf j Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2016 tentang Petunjuk Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu;

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanda terima sementara diterbitkan.

KEENAM :

Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pajak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

  1. Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak;
  2. Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Pengawasan Pajak;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Seluruh Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan;
  6. Seluruh Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 2016
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ/2014

Umum Rencana Implementasi Cetak Biru Manajemen Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal PajakTahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran ini merupakan kelanjutan dari ImplementasiCetak Biru Manajemen…
All articles loaded
No more articles to load