Instruksi Dirjen Pajak – INS-12/PJ/2016

TIPE

Instruksi Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

INS-12/PJ/2016

TAGGAL PENERBITAN

3 October 2016

OBJEK

kebijakan penerbitan instruksi/persetujuan/penugasan dan pelaksanaan pemeriksaan selama periode pengampunan pajak
PERATURAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengampunanpajak dan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam:

  1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang antara lain mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan, sehingga Direktur Jenderal Pajak juga berwenang menetapkan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan;
  2. Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang antara lain mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak;
  3. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015; dan
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

dengan ini memberikan instruksi

Kepada :

  1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
  2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;dan
  3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Untuk:

KESATU:

Tidak menerbitkan Instruksi/Persetujuan/PenugasanPemeriksaandan/atau Surat Perintah Pemeriksaan baru untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2015 dan sebelumnya sejak Instruksi Direktur Jenderal ini diterbitkan, kecuali:

  1. pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Restitusi dan/atau Kompensasi;
  2. pemeriksaanuntuk tujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
  3. pemeriksaan khusus terhadap:
    1. Wajib Pajak yang telah menerbitkan faktur pajak dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
    2. Wajib Pajak yang menerbitkan bukti potong PPh yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPh;dan/atau
    3. Wajib Pajak berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak yang bersumber dari analisis risiko Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan prioritas Wajib Pajak Badan,

untuk Wajib Pajakyangtidakmenggunakanhaknyamengikuti Pengampunan Pajak;

KEDUA :

Prosedur penerbitan Instruksi/Persetujuan/PenugasanPemeriksaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

KETIGA :

Mengingat kebijakan Pengampunan Pajak dimaksudkan sebagai pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yaitu tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, maka atas kewajiban perpajakan untuk tahun berjalan pada Tahun Pajak 2016 tetap dapat dilakukan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

KEEMPAT:

Terhadap Instruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan yang telah diterbitkan sebelum Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-03/PJ/2016 namun pemeriksaannya belum dimulai, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. mengusulkan pembatalan Instruksi/Persetujuan/PenugasanPemeriksaan;
  2. pembatalan Instruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkanpertimbangan Direktur Jenderal Pajak sesuai tata cara yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan;
  3. penandatanganan pembatalan Instruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh:
    1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Instruksi Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
    2. Kepala Kantor Wilayah DJP terhadap Instruksi/Persetujuan/Penugasan Pemeriksaan yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah DJP atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

KELIMA :

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dapat menerima atau menolak usulan pembatalan Instruksi Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2). Dalam hal Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menolak usulan pembatalan Instruksi Pemeriksaan maka Kepala UP2 menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

KEENAM :

Terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan, Kepala UP2 memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang kebijakan Pengampunan Pajak.

KETUJUH :

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM mengikuti kebijakan Pengampunan Pajak, pelaksanaan pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

KEDELAPAN :

Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Pengampunan Pajak dihitung sebagai kinerja pemeriksaan Tim Pemeriksa Pajak dengan perhitungan bobot konversi laporan sebesar 100% (seratus persen) dari bobot konversi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran yang mengatur mengenai Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan.

KESEMBILAN :

UangtebusanyangdiperolehdariWajibPajakyangpemeriksaannya dibatalkan atau dihentikan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak dihitung sebagai kinerja pemeriksaan.

KESEPULUH :

Sejak berlakunya Instruksi Direktur Jenderalini, maka Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-03/PJ/2016dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS :

Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

InstruksiDirekturJenderalinimulaiberlakupadatanggaldikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

  1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Direktur Peraturan Perpajakan I;
  5. DirekturPeraturan Perpajakan II;
  6. Direktur Ekstensifikasidan Penilaian
  7. Direktur Keberatan dan Banding;
  8. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan;
  9. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
  10. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
  11. Direktur Penegakan Hukum; dan
  12. Direktur Intelijen Perpajakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 68/PJ/2011

Sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan terkait keanggotaan Kepala KPP Pratama atau pejabat/pegawai KPP Pratama dalam Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan/atau…

Peraturan Pemerintah – 71 TAHUN 2012

Menimbang : bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.51/1998

Bersama ini ditegaskan bahwa kemiri yang diproses sampai pada tahap pengeringan, masih dianggap sebagai barang hasil tanaman perkebunan yang dipetik langsung atau diambil langsung dari…
All articles loaded
No more articles to load