Instruksi Dirjen Pajak – INS 14/PJ/2016

TIPE

Instruksi Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

INS 14/PJ/2016

TAGGAL PENERBITAN

28 October 2016

OBJEK

peningkatan pelayanan perpajakan dalam mendukung operasi pemberantasan pungutan liar (opp) yang dicanangkan pemerintah
PERATURAN

Dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta mendukung salah satu program pemerintah dalam reformasi hukum dan revitalisasi hukum nasional melalui Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) dan Suap, dengan ini memberikan instruksi

Kepada:seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk :

KESATU :

  1. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang perpajakan.
  2. Meningkatkan kedisiplinan, dedikasi, dan kejujuran, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
  3. Tidak meminta/menerima uang, hadiah, atau pemberian berupa apapun dari Wajib Pajak dengan tujuan apapun, termasuk uang titipan untuk membayar utang pajak dan tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  4. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya dan semua formulir perpajakan dapat diperoleh secara gratis.

KEDUA:

Untuk melaksanakan instruksi sebagaimana tersebutpadadiktumKESATU, para pegawai diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak;
  2. mematuhi kode etik dan disiplin pegawai serta menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan dalam kehidupan sehari-hari;
  3. melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan unit kerja masing-masing, baik yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, maupun bawahan melalui sarana pengaduan yang tersedia (whistleblowing system); dan
  4. setiap atasan langsung wajib melakukan pengawasan melekat dan pembinaan yang memadai terhadap bawahannya serta bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

KETIGA :

MelaksanakanInstruksiDirekturJenderalPajakdengansebaik-baiknyadanpenuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

  1. Menteri Keuangan sebagai laporan
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
  4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak
  5. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak
  6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
  8. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  9. Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 21 TAHUN 1997

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Bahan Bakar…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.1012/1999

Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Ukraina pada tanggal 18 September 1998 di Ukraina, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 42/PJ.43/1998

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Oktober 1998 tentang “Besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari…
All articles loaded
No more articles to load