Instruksi Dirjen Pajak – INS-181/PJ/2004

TIPE

Instruksi Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

INS-181/PJ/2004

TAGGAL PENERBITAN

27 December 2004

OBJEK

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004, telah ditegaskan bahwa seluruh Aparatur Negara harus melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi di wilayah lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
  2. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan harus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, penghapusan pungutan liar dan pemberantasan KKN, perlu diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Pajak.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.03/2002;
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan selaku Ketua Komite Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-7/SJ/2003 tentang Pedoman Jenis Sanksi atau Hukuman atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Untuk :

PERTAMA :

Memasang pengumuman di tempat Pelayanan Terpadu, Pelayanan Satu Tempat, dan di lingkungan kantor yang mudah dibaca bahwa semua pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya, semua formulir perpajakan disediakan secara gratis, dan menyediakan kotak saran.

KEDUA :

Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk semua urusan perpajakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

KETIGA :

Meningkatkan disiplin, dedikasi, dan kejujuran, tidak mendatangi/memeriksa Wajib Pajak tanpa surat tugas serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

KEEMPAT :

Melakukan penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai anggaran negara, menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi.

KELIMA :

Tidak menerima uang, hadiah atau pemberian berupa apa saja dari Wajib Pajak dengan tujuan apapun, termasuk uang titipan untuk membayar utang pajak dan tidak melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan instruksi ini disampaikan kepada Yth. :

  1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan RI;
  3. Sekretaris Ditjen Pajak, Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
  6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
  7. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
  8. Para Kepala Kantor Penyuluhan, Pengamatan Potensi Perpajakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2004
Direktur Jenderal,

ttd

Hadi Poernomo
NIP. 060027375

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Perbendaharaan – PER 02/PB/2006

Menimbang : bahwa proses penyusunan laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan disajikan tepat waktu; bahwa Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Unit Akuntansi…

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 01/BC/2007

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil…

Keputusan Menteri Keuangan – 520/KMK.04/2000

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang…
All articles loaded
No more articles to load