Instruksi Dirjen Pajak – INS-181/PJ/2004

TIPE

Instruksi Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

INS-181/PJ/2004

TAGGAL PENERBITAN

27 December 2004

OBJEK

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004, telah ditegaskan bahwa seluruh Aparatur Negara harus melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi di wilayah lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
  2. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan harus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, penghapusan pungutan liar dan pemberantasan KKN, perlu diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Pajak.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.03/2002;
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan selaku Ketua Komite Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-7/SJ/2003 tentang Pedoman Jenis Sanksi atau Hukuman atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Untuk :

PERTAMA :

Memasang pengumuman di tempat Pelayanan Terpadu, Pelayanan Satu Tempat, dan di lingkungan kantor yang mudah dibaca bahwa semua pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya, semua formulir perpajakan disediakan secara gratis, dan menyediakan kotak saran.

KEDUA :

Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk semua urusan perpajakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

KETIGA :

Meningkatkan disiplin, dedikasi, dan kejujuran, tidak mendatangi/memeriksa Wajib Pajak tanpa surat tugas serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

KEEMPAT :

Melakukan penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai anggaran negara, menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi.

KELIMA :

Tidak menerima uang, hadiah atau pemberian berupa apa saja dari Wajib Pajak dengan tujuan apapun, termasuk uang titipan untuk membayar utang pajak dan tidak melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan instruksi ini disampaikan kepada Yth. :

  1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan RI;
  3. Sekretaris Ditjen Pajak, Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
  6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
  7. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
  8. Para Kepala Kantor Penyuluhan, Pengamatan Potensi Perpajakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2004
Direktur Jenderal,

ttd

Hadi Poernomo
NIP. 060027375

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.13/2001

Dalam upaya memenuhi kebutuhan biaya cetak formulir SPT Tahunan secara proporsional, dipandang perlu untuk menyesuaikan rencana pengadaan serta alokasi formulir SPT seakurat mungkin. Untuk keperluan…

Peraturan Menteri Keuangan – 239/PMK.03/2014

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 tentang Tata…

Peraturan Menteri Keuangan – 25/PMK.04/2005

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada importir khususnya menyangkut penggunaan jaminan tertulis, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 tentang…