Instruksi Dirjen Pajak – INS-340/PJ/2002

TIPE

Instruksi Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

INS-340/PJ/2002

TAGGAL PENERBITAN

14 November 2002

OBJEK

pengiriman spt tahunan pajak penghasilan tahun 2002 , menginstruksikan :
PERATURAN

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak hal-hal berikut :

1.

Membuat daftar Wajib Pajak untuk dikirim SPT yang telah dipilah antara :

a.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha;

b.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan usaha;

c.

Wajib Pajak Badan;

d.

Wajib Pajak PPh Pasal 21;

dengan menggunakan menu SIP yang ada di Seksi TUP dengan petunjuk penggunaan sebagaimana di lampiran 1.

2.

Mencetak daftar tunggakan pajak masing-masing Wajib Pajak per 31 Oktober 2002 sebagaimana contoh dalam lampiran 2.

3.

Mencetak dan memperbanyak Pemberitahuan kepada Wajib Pajak dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana contoh dalam lampiran 3.

4.

Menyiapkan formulir SPT beserta lampirannya dan dilampiri dengan :

a.

Pemberitahuan kepada Wajib Pajak dari Direktur Jenderal Pajak;

b.

Daftar tunggakan pajak Wajib Pajak;

paling lambat tanggal 25 November 2002

5.

Mengirim seluruh SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2002 kepada Wajib Pajak melalui jasa pos dan giro dengan rincian sbb :

a.

Formulir SPT 1770 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha;

b.

Formulir SPT 1770S kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan usaha;

c.

Formulir SPT 1771 kepada Wajib Pajak Badan;

d.

Formulir SPT 1721 kepada Wajib Pajak PPh Pasal 21.

Untuk Form SPT 1721 dapat digabungkan dalam satu amplop dengan SPT 1771 dan atau SPT 1770.

6.

Membuat rekonsiliasi dengan Kantor Pos setempat mengenai SPT yang telah sampai pada Wajib Pajak selambat-lambatnya tanggal 16 Desember 2002 untuk pembayaran biaya pengiriman kepada PT Pos Indonesia (Persero). Biaya pengiriman oleh PT Pos Indonesia (Persero) dibebankan kepada anggaran Kantor Pusat DIP.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2002
a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.

MOCH. SOEBAKIR
NIP 060020875

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Kakanwil di lingkungan DJP.

BACA JUGA

Undang-Undang – 20 TAHUN 1997

Menimbang : bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian…

Peraturan Daerah – 188.44/682/TK.T/2008

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pekerja, dimana harga kebutuhan hidup semakin tinggi, dipandang perlu untuk mewujudkan upah yang realistis sesuai…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ/2013

Umum Tata cara pengembalian dan pengelolaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang PribadiPemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SuratEdaran…
All articles loaded
No more articles to load