Instruksi Menteri Keuangan – 01/IMK.01/1986

TIPE

Instruksi Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

01/IMK.01/1986

TAGGAL PENERBITAN

3 July 1986

OBJEK

tata cara pelaporan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan bea masuk yang ditanggung atau dibayar pemerintah
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dirasakan adanya kebutuhan untuk mengetahui jumlah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Masuk yang ditanggung atau dibayar Pemerintah;
  2. bahwa tata cara penata-usahaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Masuk yang ditanggung atau dibayar Pemerintah yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut pada huruf a di atas;
  3. bahwa berhubung dengan itu perlu diatur tata cara pelaporan yang lebih lengkap dan terpadu;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
  2. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1985 tentang Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditanggung Pemerintah sehubungan dengan pemasukan barang-barang dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan milik Pemerintah yang dibiayai dengan dana bantuan/pinjaman luar negeri;
  3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor Barang Kena Pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan Kantor Perbendaharaan Negara untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayar oleh Pemerintah untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 812/KMK.04/1985 tanggal 27 September 1985 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pupuk dan pestisida bersubsidi;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri;
4. Kepala Pusat Pembukuan Keuangan Negara.

Untuk :

Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Masuk yang ditanggung atau dibayar Pemerintah sesuai dengan kebijaksanaan yang tertuang dalam lampiran Instruksi Menteri Keuangan ini.

Instruksi Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan diJakarta
Pada Tanggal3 Juli 1986
MENTERI KEUANGAN,

ttd

RADIUS PRAWIRO

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 18 TAHUN 2005

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.52/1999

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan efisiensi kerja Direktorat Jenderal Pajak maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan proses permohonan pemusatan tempat…
All articles loaded
No more articles to load