Instruksi Presiden – 1 TAHUN 2011

TIPE

Instruksi Presiden

NOMOR PERATURAN

1 TAHUN 2011

TAGGAL PENERBITAN

17 January 2011

OBJEK

percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak
PERATURAN

Dalam rangka percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak dalam upaya pemberantasan mafia hukum, dengan ini menginstruksikan kepada:

PERTAMA :

  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Jaksa Agung;
  3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Menteri Keuangan,

Untuk :

  1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masingsecara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum danpenyimpangan pajak termasuk dan tidak terbatas pada kasus Gayus HP Tambunan.
  2. Mempercepat proses penegakan hukum secara sinergis dengan melibatkan Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, serta lebih meningkatkankoordinasi dan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga masing-masing yang terkait denganproses penegakan hukum.
  4. Melaksanakan proses penegakan hukum secara adil dan tidakdiskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak.
  5. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mempertimbangkan asas pembuktian terbaliksesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Membekukan seluruh aset dan dana yang diduga berasal dari tindak pidana dan/atau penyimpanganpajak dalam upaya pengembalian kekayaan negara.
  7. Memberikan tindakan administrasi dan disiplin kepada seluruh pejabat yang nyata-nyata melakukanpenyimpangan dan pelanggaran, dan segera melakukan penggantian atau pemberhentian pejabat yangbersangkutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak Instruksi Presiden inidikeluarkan.
  8. Melakukan penataan ulang terhadap organisasi atau lembaga masing-masing yang sejumlah pejabatnyanyata-nyata melakukan penyimpangan dan pelanggaran, dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulanterhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.
  9. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kerja dan semua aturan yang terkait, yang dinilai memilikikelemahan atau memberi peluang terjadinya penyimpangan dan/atau kejahatan.
  10. Melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus hukum dan/atau penyimpanganpajak kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) minggu.
  11. Memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses yang sudah, sedang, dan yang akandilakukan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak.

KEDUA :

Menugaskan Wakil Presiden melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini, dengan dibantu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

KETIGA :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Presiden – 99 TAHUN 2006

Menimbang : bahwa di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan tentang Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.7/1998

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai pembuatan Daftar Nominatif Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Tahun Pajak 1997 yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Rutin baik untuk kelompok…

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 10/BC/2006

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan…
All articles loaded
No more articles to load