Instruksi Presiden – 3 TAHUN 2006

TIPE

Instruksi Presiden

NOMOR PERATURAN

3 TAHUN 2006

TAGGAL PENERBITAN

27 February 2006

OBJEK

paket kebijakan perbaikan iklim investasi
PERATURAN

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi:

Kepada :

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Perdagangan;
  4. Menteri Dalam Negeri;
  5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. Menteri Perhubungan;
  7. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
  8. Menteri Perindustrian;
  9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  11. Menteri Kesehatan;
  12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
  14. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  15. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  16. Menteri Sekretaris Negara;
  17. Sekretaris Kabinet;
  18. Jaksa Agung;
  19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  22. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  23. Para Gubernur;
  24. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

KEDUA :

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

KEEMPAT :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

  1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;
  2. Membentuk Tim Pemantau, yang diketuai oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Pemantauan Kebijakan Ekonomi dan sebagai wakil ketua adalah Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
  3. Mengatur tugas, keanggotaan, susunan organisasi, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.

KELIMA :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 139/KMK.05/1997

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang pemberian pembebasan bea masuk atas impor…

Keputusan Menteri Keuangan – 647/KMK.04/1993

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong industri kendaraan bermotor untuk meningkatkan efisiensinya dan sekaligus untuk meningkatkan pemanfaatan potensi industri kendaraan bermotor dalam negeri, telah dilakukan…

Peraturan Menteri Keuangan – 243/PMK.03/2008

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran…