Keputusan Bersama Dirjen – KEP 04/PJ.6/1994

TIPE

Keputusan Bersama Dirjen

NOMOR PERATURAN

KEP 04/PJ.6/1994

TAGGAL PENERBITAN

25 March 1994

OBJEK

tatacara pembagian dan penyaluran penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah pusat dan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan penggunaan dana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat, maka dipandang perlu diatur tata cara pembagian dan penyaluran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah Tingkat II;
  2. bahwa tata cara pembagian dan penyaluran perlu diatur dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak.

Mengingat :

  1. Indische Comptabiliteits Wet (Stbl Nomor 448 Tahun 1925) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
  4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/1994 tentang penggunaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT

Bab I
Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat adalah penerimaan negara yang diterima Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
  2. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya dan Kotamadya Administratif.
  3. SPP-SKO adalah Surat Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi.
  4. SKO adalah Surat Keputusan Otorisasi
  5. SPP-SPM adalah Surat Permintaan Penerbitan Surat Perintah Membayar.
  6. SPM adalah Surat Perintah Membayar.
  7. Ditjen Anggaran adalah Direktorat Jenderal Anggaran pada Departemen Keuangan.
  8. Ditjen pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak pada Departemen Keuangan.
  9. Kanwil Ditjen Anggaran adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
  10. KPKN adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Bab II
Pembagian Dana

Pasal 2

(1)

Dana APBN yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat penggunaannya dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Tingkat II.

(2)

Dasar pembagian dan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan.

(3)

Setiap awal tahun anggaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan alokasi sementara pembagian PBB bagian Pemerintah Pusat kepada masing-masing Daerah Tingkat II, berdasarkan rencana penerimaan PBB yang tercantum di dalam APBN.

(4)

Pada awal triwulan IV tahun anggaran berjalan, setelah diperoleh prognosa realisasi penerimaan PBB dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan alokasi definitip pembagian PBB masing-masing Daerah Tingkat II.

(5)

Dalam hal terjadi selisih lebih antara prognosa realisasi dengan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan maka selisih tersebut merupakan penerimaan APBN dan tidak dibagikan kepada Daerah Tingkat II.

(6) Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan tentang alokasi sementara maupun alokasi definitip kepada :
  1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang membawahi Kotamadya Administratif.
  2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Untuk keperluan penerbitan SKO guna menyalurkan dana ke masing-masing Daerah Tingkat II, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan SPP-SKO kepada Direktorat Jenderal Anggaran, yang diatur sebagai berikut :
  1. Tahap pertama, paling lambat pada akhir triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari alokasi sementara.
  2. Tahap kedua, paling lambat akhir bulan kedua triwulan III sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari alokasi sementara.
  3. Tahap ketiga, paling lambat pada akhir bulan kedua triwulan IV sebesar sisa antara alokasi definitip dikurangi jumlah yang telah di-SKO-kan pada tahap pertama dan kedua.
(2)Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan SKO dan menyampaikannya kepada :
  1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang membawahi Kotamadya Administratif.
  2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
  3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas setempat.

Bab III
Penyaluran Dana

Pasal 4

(1)Berdasarkan SKO sebagaimana dimaksud dalam Bab II pasal 3 ayat (2), Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang membawahi Kotamadya Administratif mengajukan SPP-SPM Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang diserahkan untuk Daerah Tingkat II kepada KPKN.

(2)Atas dasar permintaan dimaksud dalam ayat (1), KPKN menerbitkan SPM atas nama Bupati/Walikotamadya Kepada daerah Tingkat II/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan menyalurkannya melalui kas daerah.

Bab IV
Pelaporan

Pasal 5

(1)KPKN selambat-lambatnya satu minggu setelah penerbitan SPM menyampaikan laporan kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran.

(2)Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran selanjutnya menyampaikan rekapitulasi laporan yang diterima dari KPKN dalam wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak.

Bab V
Penutup

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan bersama ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 7

Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tahun anggaran 1994/1995.

Ditetapkan diJakarta
Pada tanggal25 Maret 1994

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

BENJAMIN PARWOT

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.51/1994

Sehubungan dengan terbitnya Buku Keduapuluh Delapan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara…
All articles loaded
No more articles to load