Keputusan Bersama Dirjen – KEP 17/PJ/1993

TIPE

Keputusan Bersama Dirjen

NOMOR PERATURAN

KEP 17/PJ/1993

TAGGAL PENERBITAN

2 August 1993

OBJEK

tata cara pemungutan, penyetoran, penatausahaan penerimaan negara melalui bank/kantor pos dan giro, serta pengenaan sanksi administrasi , , direktur jenderal bea dan cukai, direktur jenderal pos dan telekomunikasi dan direksi bank indonesia
PERATURAN

Menimbang :

  1. Bahwa tata cara penerimaan, penatausahaan, pelaporan setoran penerimaan negara dan pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 5/KMK.01/1993 tanggal 5 Januari 1993, perlu diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direksi Bank Indonesia;
  2. bahwa Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi :
    No : KEP-46/A/1989
    No : KEP-23/PJ/1989 tanggal 1 Mei 1989
    No : KEP-68/BC/1989
    No : 34/DIRJEN/1989
    perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 5/KMK.01/1993 tanggal 5 Januari 1993;
  3. Bahwa ketentuan tersebut pada huruf a dan b perlu dituangkan dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dan Direksi Bank Indonesia.

Mengingat :

  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 325/KMK.01/1989 tanggal 6 April 1989 tentang Penetapan Besarnya Provisi atas pengurusan barang impor yang dilakukan oleh Perum Pos dan Giro;
  2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 382/KMK.01/1989 tanggal 20 April 1989 tentang Penunjukan, Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Dasar Pemungutan, Tarif, serta Tata Cara Pelaksanaannya;
  3. Keputusan Menteri Keuangan No. 538/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990, tentang Pemungutan dan atau Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor;
  4. Keputusan Menteri Keuangan No. 1318/KMK.00/1990 tanggal 27 Oktober 1990 tentang Penyempurnaan Tata Laksana Pabean di Bidang Impor;
  5. Keputusan Menteri Keuangan No. 737/KMK.00/1991 tanggal 29 Juli 1991 tentang Tata Laksana Pabean di Bidang Impor;
  6. Keputusan Menteri Keuangan No. 124/KMK.03/1993 tanggal 10 Februari 1993 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara melalui Perum Pos dan Giro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI, DAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI BANK/KANTOR POS DAN GIRO, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 1

(1)

Tata Cara Penyetoran, Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Dalam Rangka Impor, melalui Bank Persepsi berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini;

(2)

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor melalui Bank Devisa Persepsi, berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;

(3)

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor yang dilakukan oleh Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai, berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini;

(4)

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor melalui Perum Pos dan Giro, serta pembayaran provisinya, berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini;

Pasal 2

(1)

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelimpahan setoran penerimaan negara yang dilakukan oleh Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi ke Rekening Kas Negara pada Bank Tunggal/Bank Operasional I;

(2)

Bank Indonesia melaksanakan pengenaan sanksi berupa denda atas keterlambatan/kekurangan pelimpahan setoran penerimaan negara sebagaimana tersebut dalam ayat (1), sesuai Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan No. 5/KMK.01/1993.

Pasal 3

(1)

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) melakukan pengawasan atas ketertiban penyampaian semua dokumen penerimaan negara yang dilaksanakan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi;

(2)

Apabila dalam pengawasannya tersebut ditemui adanya penyimpangan terhadap aturan yang ditetapkan dalam Keputusan ini, KPKN wajib memberikan teguran tertulis kepada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi.

Pasal 4

(1)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Cabang Bank Indonesia mengawasi pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

(2)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Cabang Bank Indonesia mengadakan pertemuan regional bila dianggap perlu.

Pasal 5

Dengan mulai berlakunya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

  1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi :
    No : KEP-46/A/1989
    No : KEP-23/PJ/1989 tanggal 1 Mei 1989
    No : KEP-68/BC/1989
    No : 34/DIRJEN/1989
    tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Cukai, PPN, PPn BM, PPh Pasal 22 atas Impor dan cukai serta PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri, dan Penyelenggaraan Pengawasan Barang Kiriman melalui Perum Pos dan Giro;

  2. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak :
    No. SE-13/A/1985 tanggal 29April 1985
    No. SE-03/PJ.4/1985
    tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Negara, melalui Bank-bank Pemerintah (kecuali BAPINDO dan Bank Tabungan Negara) yang bukan karena impor;
  1. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak :
    No. SE-52a/A/1990 tanggal 29 Maret 1990
    No. SE-10/PJ.2/1990
    tentang Perubahan Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak dan Penatausahaan Setoran Pajak melalui Bank dan Kantor Pos.

Pasal 6

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta
Pada tanggal2 Agustus 1993

DIRJEN ANGGARAN

ttd.

BENJAMIN PARWOTO

DIRJEN PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER

DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI

ttd

SOEHARDJO

DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI

ttd

DJAKARIA PURAWIDJAJA

DIREKTUR
BANK INDONESIA

ttd

HENDROBUDIYANTO

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 16 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.1011/1999

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Penyusutan atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Kontraktor yang Melakukan…
All articles loaded
No more articles to load