Keputusan Bersama Dirjen – KEP 18/PJ/1986

TIPE

Keputusan Bersama Dirjen

NOMOR PERATURAN

KEP 18/PJ/1986

TAGGAL PENERBITAN

5 April 1986

OBJEK

tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan bea masuk, PPN dan ppn barang mewah serta PPh pasal 22 atas impor barang melalui perusahaan umum pos dan giro , direktur utama perusahaan umum pos dan giro dan
PERATURAN

Menimbang : dst
Mengingat : dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BEA MASUK, PPN DAN PPn BARANG MEWAH SERTA PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG MELALUI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO.

Pasal 1

(1)

Atas Impor Barang yang melalui Perusahaan Umum Pos dan Giro yang selanjutnya disebut Kiriman Pos Pabean, oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibuat “Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos” dalam formulir PPKP yang contohnya dilampirkan pada Surat Keputusan Bersama ini. (Lampiran 1).

(2)

Pada PPKP tersebut dicantumkan penetapan besarnya Bea Masuk, PPN dan PPn BM serta PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh penerima Kiriman Pos Pabean.

Pasal 2

(1)

Penerima Kiriman Pos Pabean menyetor langsung Bea Masuk serta Pajak-Pajak yang terhutang kepada Kantor Kas Negara melalui Perusahaan Umum Pos dan Giro.

(2)

Penyetoran Bea Masuk dilaksanakan dengan mempergunakan formulir Gir 5 yang dilampiri Model KK 44 oleh Kantor Pos Lalu Bea/Kantor Pos ke rekening Kantor Kas Negara di Kantor Sentral Giro /Sentral Giro Gabungan.

(3)

Penyetoran PPN dan PPn BM serta PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak bentuk KPU 26B dan formulir Gir 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

1 (satu) formulir KPU 26B dan 1 (satu) formulir Gir 5 untuk masing-masing jenis pajak, untuk surat pos/paket pos yang di cacah dalam satu formulir PPKP.

b.

1 (satu) formulir KPU 26B dan 1 (satu) formulir Gir 5 untuk masing-masing Jenis pajak, untuk surat pos/paket pos yang di cacah dalam beberapa formulir PPKP untuk satu penerima.

Contoh formulir KPU 26B dilampirkan pada Surat Keputusan Bersama ini. (Lampiran II).

(4)

Penerima Kiriman Pos Pabean yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengisi ruang yang disediakan untuk NPWP pada formulir Surat Setoran Pajak bentuk KPU 26B dengan angka 0 (nol) kecuali dua digit terakhir diisi dengan Nomor Kode Wilayah Inspeksi Pajak dimana Kantor Pos dan Giro yang bertindak sebagai Kantor Lalu Bea berkedudukan.

Pasal 3

(1)

Setiap hari kerja, Kantor Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dalam hal ada pembukuan bea masuk ke Rekening Kantor Kas Negara, mengirimkan KK 44, PPKP dan Daftar Pengantar yang contohnya dilampirkan bersama Surat Keputusan Bersama ini (lampiran III) ke Kantor Bea dan Cukai di Kantor Pos Lalu Bea.

(2)

Tata Cara Penerimaan, Pelaporan dan Prosedur administrasi lainnya berkenaan dengan PPN, PPn Barang Mewah dan PPh Pasal 22 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam “Pengumuman Bersama Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Utama Perusahaan Umum Pos dan Giro mengenai penggunaan Surat Setoran Pajak melalui Kantor Pos dan Giro” tanggal 18 April 1984.

Pasal 4

Atas Kiriman Pos Pabean yang bernilai Fob US $ 5000 (lima ribu dolar US) ke atas atau setara dalam mata uang asing lainnya, ataupun kurang dari Fob US $ 5000 yang dilengkapi dengan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) berlaku ketentuan umum di bidang impor.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan Bersama ini akan diatur oleh masing-masing Direktorat Jenderal maupun Perusahaan Umum Pos dan Giro baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 6

Keputusan Bersama ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1986.

Ditetapkan diJAKARTA
Pada tanggal5 April 1986.

DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

ttd

Drs. SARJATMO

ttd

Drs. SALAMUN. A.T.

ttd

MOELJOTO, Bc. A.B

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 200/PMK.011/2009

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA), telah ditetapkan tarif bea…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 29/PJ/2014

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunanserta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian SuratPemberitahuan Tahunan; bahwa…
All articles loaded
No more articles to load