Keputusan Bersama Dirjen – KEP 74/PJ/1995

TIPE

Keputusan Bersama Dirjen

NOMOR PERATURAN

KEP 74/PJ/1995

TAGGAL PENERBITAN

11 August 1995

OBJEK

perubahan keputusan bersama dan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-13/pj/1993, kep-49/bc/1993, tanggal 12 juni 1993 direktur jenderal pajak dan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa sejak dilakukannya konfirmasi kebenaran Pemberitahuan Ekspor Barang melalui Tim Gabungan Pengamanan Restitusi PPN terdapat kecenderungan penurunan jumlah penyimpangan restitusi PPN karena ekspor BKP, oleh karenanya konfirmasi kebenaran Pemberitahuan Ekspor Barang melalui Tim Gabungan tersebut perlu diteruskan;
  2. bahwa dalam rangka pengamanan pemberian restitusi PPN dan untuk kelancaran konfirmasi kebenaran Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, keberadaan Tim Gabungan Pengamanan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai masih diperlukan;
  3. bahwa guna menunjang terselenggaranya tertib administrasi Tim Gabungan dengan mengingat sering terjadi mutasi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka penunjukan Ketua/Anggota Tim Gabungan baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah perlu dilakukan secara ex officio.
  4. bahwa oleh karena itu penunjukan Ketua/Anggota Tim Gabungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
    Nomor KEP-13/PJ/1993
    —————————— perlu diubah.
    Nomor KEP-49/BC/1993

Mengingat :

  1. Undang-undang tarif (Stbl. 1873 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
  4. Ordonansi Bea (Stbl. 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 358);
  6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kebijaksanaan Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 615/KMK.00/1989 tanggal 5 Juni 1989 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ/1995 tanggal 4 Januari 1995 tentang Penghitungan dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan;
  8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 738/KMK.00/1991 tanggal 29 Juli 1991 tentang TataLaksana Pabean di Bidang Ekspor.

Memutuskan :

Menetapkan :

PERUBAHANKEPUTUSANBERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENGAMANAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHANNILAI

NOMOR : KEP-13/PJ/1993

tanggal 12 Juni 1993.

NOMOR : KEP-49/BC/1993

Pasal I

Mengubah pasal 1 Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : KEP-13/PJ/1993

tanggal 12 Juni 1993 sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

Nomor : KEP-49/BC/1993

____________________________________________________________________

No.

Unit Organisasi

Jabatan

____________________________________________________________________

1

Direktur Pemberantasan Penyelundupan

Ketua

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Merangkap anggota

2

Direktur PPN dan PTLL Direktorat

Wakil Ketua

Jenderal Pajak

Merangkap Anggota

3

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Anggota

4

Direktur Pemeriksaan Pajak Direktorat

Anggota

Jenderal Pajak

5

Kepala Sub Direktorat Impor Direktorat

Anggota

Pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6

Kepala Sub Direktorat Verifikasi PPN dan

Anggota

PTLL Direktorat Jenderal Pajak

7

Kepala Sub Direktorat Pengendalian Operasi

Anggota

Pemberantasan Penyelundupan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai

8

Kepala Sub Direktorat Penyidikan Direktorat

Anggota

Jenderal Pajak

____________________________________________________________________

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 1995

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd

FUAD BAWAZIERSOEHARDJO

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.4/1989

Dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak PPh, khususnya Wajib Pajak Orang Asing, bersama ini diingatkan kembali : Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal…

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 11/BC/2005

Sehubungan dengan adanya pengajuan keberatan terhadap SPKPBM yang telah dilunasi, dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Pengajuan keberatan dengan terlebih dahulu melakukan pelunasan…

Keputusan Menteri Keuangan – 159/KMK.05/1997

Menimbang : Bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokuman dalam rangka ekspor merupakan tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomiaan; Bahwa peningkatan kelancaran arus…
All articles loaded
No more articles to load