Keputusan Bersama Menteri – 03 TAHUN 2011

TIPE

Keputusan Bersama Menteri

NOMOR PERATURAN

03 TAHUN 2011

TAGGAL PENERBITAN

20 May 2011

OBJEK

perubahan kedua keputusan bersama menteri agama, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor : 02 tahun 2010; nomor : kep.110/men/vi/2010; nomor : skb/07/m.pan-rb/06/2010 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2011 , menteri agama, menteri tenaga kerja dan transmigrasi dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama dipandang perlumenata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2011;
  2. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2011 sebagaimana dimaksudpada huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkanefektivitas dan produktivitas kerja;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkanKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Kedua Keputusan Bersama Menteri Agama,Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2010; Nomor: KEP-110/MEN/VI/2010; Nomor: SKB/07/M.PAN-RB/06/2010tentang Hari Libur Nasional dan CutiBersama Tahun 2011;

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 10 Tahun 1971;
  2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagaiHari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02 TAHUN 2010; NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010; NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011

Pasal I

Mengubah LampiranKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:02 Tahun 2010; Nomor: KEP-110/MEN/VI/2010; Nomor: SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional dan CutiBersama Tahun 2011 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini.

Pasal II

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2011
MENTERI AGAMA

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ttd.

ttd.

ttd.

SURYADHARMA ALIMUHAIMIN ISKANDARE.E.MANGINDAAN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 79/PMK.010/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong investasi khususnya di bidang industri kendaraan bermotor yang berorientasi ekspor, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor bagian…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.7/1996

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang essensial bagi suksesnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan…

Keputusan Presiden – 7 TAHUN 2006

Menimbang : bahwa meningkatkan kinerja pemerintahan di bidang keuangan negara, diperlukan percepatan reformasi kebijakan dan pelayanan pajak dan bea cukai; bahwa untuk maksud tersebut dibutuhkan…
All articles loaded
No more articles to load