Keputusan Bersama Menteri – 1089a/KMK.04/1988

TIPE

Keputusan Bersama Menteri

NOMOR PERATURAN

1089a/KMK.04/1988

TAGGAL PENERBITAN

3 November 1988

OBJEK

rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan jenis obyek pedesaan dan perkotaan tahun anggaran 1988/1989 dan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 untuk mendorong kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I agar senantiasa meningkatkan penerimaan, maka perlu diberikan perangsang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai tambahan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
  2. bahwa pemberian perangsang Pajak Bumi dan Bangunan tergantung kepada dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sebagai dasar pemberian perangsang tersebut perlu ditetapkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan jenis obyek Pedesaan dan Perkotaan tahun anggaran 1988/1989.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 3037);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara No. 68 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara No. 3312);
  3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987;
  5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV) Tahun 1981/1985 – 1989/1990;
  6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet V;
  7. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984;
  8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Desa;

Memperhatikan :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JENIS OBYEK PEDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan jenis obyek Pedesaan dan Perkotaan di masing-masing Daerah Tingkat II dalam tahun anggaran 1988/1989 seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

Kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988/1989 paling sedikit mencapai rencana penerimaan yang ditetapkan, diberikan perangsang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai tambahan bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk tahun anggaran 1990/1991 yang akan datang.

Besarnya tambahan bantuan akan ditentukan sesuai dengan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunan yang bersangkutan.

Pasal 3

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth.

  1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai laporan;
  2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai laporan;
  3. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  4. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
  5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
  6. Direktur Jenderal Pajak di Jakarta;
  7. Direktur Jenderal PUOD dan Direktur Jenderal Bangda, Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
  8. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
  9. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
  10. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
  11. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Dalam Negeri;
  12. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
  13. Para Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 1988

MENTERI KEUANGAN

ttd

J.B. SUMARLIN

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

RUDINI

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 17/PJ/2013

Menimbang : Untuk memperlancar layanan penyampaian Informasi Publik terkait dengan jangka waktu penyelesaian permohonan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.24/1997

Sehubungan dengan perkembangan pengenaan Pajak Penghasilan Final seperti pengenaan Pajak Penghasilan atas jasa kontraktor yang diatur dalam PP 73 Tahun 1997 dan untuk mengetahui penerimaan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 286/PJ/2002

Menimbang : bahwa untuk mengurangi beban administrasi bagi pemotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito, tabungan, jasa giro dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia dalam menerbitkan Bukti…
All articles loaded
No more articles to load