Keputusan Bersama Menteri – 16 TAHUN 2014

TIPE

Keputusan Bersama Menteri

NOMOR PERATURAN

16 TAHUN 2014

TAGGAL PENERBITAN

11 August 2014

OBJEK

perubahan atas keputusan bersama menteri agama, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 05 tahun 2014, nomor 3/skb/men/v/2014, nomor 02/skb/menpan/v/2014 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2015 , menteri agama, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berhubung peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2015 tidak hanya diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2015 tetapi akan diperingati juga pada tanggal 12 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2015, perlu menetapkan tanggal 24 Desember 2015 sebagai Hari Libur Nasional 2015;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 TAHUN 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2015;

Mengingat :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 05 TAHUN 2014, NOMOR 3/SKB/MEN/V/2014, NOMOR02/SKB/MENPAN/V/2014 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015.

KESATU :

Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 TAHUN 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini.
KEDUA :

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September2014
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAIMIN ISKANDAR

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 35/PJ/2009

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan…

Keputusan Presiden – 82 TAHUN 2001

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 19/PJ/2014

Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Penghasilan; bahwa untuk melaksanakan…