Keputusan Bersama Menteri – 2 TAHUN 2010

TIPE

Keputusan Bersama Menteri

NOMOR PERATURAN

2 TAHUN 2010

TAGGAL PENERBITAN

15 June 2010

OBJEK

hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2011 , menteri agama, menteri tenaga kerja dan transmigrasi dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur, dan cuti bersama dipandang perlumenata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2011;
  2. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2011 sebagaimana dimaksudpada huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkanefektivitas dan produktivitas kerja;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkanKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti BersamaTahun 2011.

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 10 Tahun 1971;
  2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Keputusan Presiden Bomor 84/P Tahun 2009;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagaiHari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, tanggal 1 Ramadhan 1432 H, 1 Syawal 1432 H dan 10 Dzulhijah 1432 H, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA :

Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran,keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada instansi/lembaga/perusahaan.

KELIMA :

Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bagi kalangan lembaga atau perusahaan diatur oleh lembaga atau perusahaan bersangkutan.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2010
MENTERI AGAMA

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ttd.

ttd.

ttd.

SURYADHARMA ALIMUHAIMIN ISKANDARE.E.MANGINDAAN

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 59/PJ/2009

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Pasal…

Peraturan Daerah – 227 TAHUN 2016

Menimbang : bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.24/2002

Sehubungan dengan telah tersedianya fasilitas intranet di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut dengan ini diinstruksikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:…
All articles loaded
No more articles to load