Keputusan Bersama Menteri – 437/KMK.04/1987

TIPE

Keputusan Bersama Menteri

NOMOR PERATURAN

437/KMK.04/1987

TAGGAL PENERBITAN

14 July 1987

OBJEK

rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan jenis obyek pesawahan, peladangan, industri/jasa/dagang, perumahan, peternakan dan perikanan tahun anggaran 1986/1987 dan 1987/1988 dan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 untuk mendorong kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II agar senantiasa meningkatkan penerimaan, maka perlu diberikan perangsang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai tambahan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
  2. bahwa pemberian perangsang Pajak Bumi dan Bangunan tergantung kepada dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sebagai dasar pemberian perangsang tersebut perlu ditetapkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan jenis obyek pesawahan, peladangan, industri/jasa/dagang, perumahan, peternakan dan perikanan, tahun anggaran 1986/1987 dan tahun anggaran 1987/1988.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
  5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
  6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV) Tahun 1984/1985 – 1989/1990;
  7. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984;
  8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Desa;

Memperhatikan :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JENIS OBYEK PESAWAHAN, PELADANGAN, INDUSTRI/JASA/DAGANG, PERUMAHAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 1986/1987 DAN 1987/1988.

Pasal 1

Rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan jenis obyek pesawahan, peladangan, industri/jasa/dagang, perumahan, peternakan dan perikanan di masing-masing Daerah Tingkat II dalam tahun anggaran 1986/1987 dan 1987/1988 tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

Kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986/1987 dan 1987/1988 paling sedikit mencapai rencana penerimaan yang ditetapkan, diberikan perangsang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai tambahan Bantuan Pembangunan daerah Tingkat II untuk tahun anggaran 1988/1989 dan 1989/1990 yang akan datang. Besarnya tambahan bantuan akan ditentukan sesuai dengan dan yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth.

  1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Laporan;
  2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai laporan;
  3. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  4. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
  5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
  6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
  7. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
  8. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
  9. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Dalam Negeri;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1987

MENTERI KEUANGAN,

ttd

RADIUS PRAWIRO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

SOEPARDJO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 423/KMK.04/1989

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang program pembangunan Pemerintah dalam bidang kesehatan pelayanan usaha transfusi darah perlu ditingkatkan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas…
All articles loaded
No more articles to load