Keputusan Bersama Menteri – 7 TAHUN 2011

TIPE

Keputusan Bersama Menteri

NOMOR PERATURAN

7 TAHUN 2011

TAGGAL PENERBITAN

13 July 2011

OBJEK

hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2012 , menteri agama, menteri tenaga kerja dan transmigrasi dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, dipandang perlu menata kembali pelaksanaanhari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2012;
  2. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2012 sebagaimana dimaksuddalam huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkanefektivitas dan produktivitas kerja;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkanKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti BersamaTahun 2012.

Mengingat :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 10 Tahun 1971;
  3. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagaiHari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2012.

KESATU :

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, tanggal 1 Ramadhan 1433 H, 1 Syawal 1433 H dan 1 Dzulhijjah 1433 H ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA :

Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi/lembaga/perusahaan.

KELIMA :

Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi kalangan lembaga atau perusahaan diatur oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

MENTERI AGAMA

ttd.

SURYADHARMA ALI

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

ttd.

MUHAIMIN ISKANDAR

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2011
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

ttd.

EE.MANGINDAAN

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ/2008

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan ini…

Keputusan Menteri Keuangan – 499/KMK.01/2004

Menimbang: bahwa dalam rangka menunjang program pemberantasan penyakit HIV/AIDS, dipandang perlu mendukung upaya penyediaan bahan baku obat Anti Retroviral; bahwa untuk memenuhi kebutuhan obat HIV/AIDS…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.9/1995

Berkenaan dengan perubahan Kode Faktur Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.52/1995 tanggal 26 Januari 1995 disebutkan…
All articles loaded
No more articles to load