Keputusan Bersama Menteri – NOMOR 1 TAHUN 2009

TIPE

Keputusan Bersama Menteri

NOMOR PERATURAN

NOMOR 1 TAHUN 2009

TAGGAL PENERBITAN

7 August 2009

OBJEK

hari-hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2010 menteri agama, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan hari-hari kerja, hari-hari libur, dan cutibersama, dipandang perlu menata pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti bersamatahun 2010;
  2. bahwa penataan hari-hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2010 sebagaimana tersebut padahuruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitasdan produktivitas kerja;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perluditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun2010.

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 10 Tahun 1971;
  2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi danTata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagaiHari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha Bagi Umat Islam, maka tanggal 1 Syawal 1431 H dan 10 Dzulhijjah 1431 H, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA :

Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti : rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran,keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan, bea cukai, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan, dan pekerja/buruh pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan dan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga/perusahaan.

KELIMA :

Pelaksanaan cuti bersama di kalangan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2009
MENTERI AGAMA

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

ttd.

ERMAN SUPARNO

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA

ttd.

TAUFIQ EFFENDI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Presiden – 36 TAHUN 2011

Menimbang : bahwa mengingat beberapa Daerah Provinsi sudah menetapkan Peraturan Daerah yang mengenakan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di atas 5%, Pemerintah perlu…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.531/1996

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/1996 tanggal 15 April 1996 tentang penunjukan perusahaan operator telepon selular sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)…
All articles loaded
No more articles to load