Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 03/BC/1997

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 03/BC/1997

TAGGAL PENERBITAN

13 January 1997

OBJEK

bentuk dan isi bukti penerimaan jaminan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 236/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Buku Catatan Pabean dipandang perlu mengatur bentuk dan isi bukti penerimaan jaminan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia : 236/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Buku Catatan Pabean;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia : 585/KMK.05/1996 tanggal 23 September 1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG BENTUK DAN ISI BUKTI PENERIMAAN JAMINAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR.

Pasal 1

Bentuk dan isi Bukti Penerimaan Jaminan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat rangkap 3 (tiga), dengan peruntukkan sebagai berikut :
– lembar ke-1 untuk pengeluaran barang impor
– lembar ke -2 untuk yang bersangkutan
– lembar ke -3 untuk Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai

Pasal 3

Warna dan ukuran formulir bukti penerimaan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
– Warna : Putih
– Ukuran : 280 mm X 215 mm

Pasal 4

Pengadaan dan pendistribusian formulir Bukti Penerimaan Jaminan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur bukti penerimaan jaminan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 1997
Direktur Jenderal,

ttd.

Soehardjo
NIP. 060013988

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.43/1991

Untuk keseragaman tata usaha penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan dan Impor di Kantor Pelayanan Pajak, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut…
All articles loaded
No more articles to load