Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 04/BC/2005

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 04/BC/2005

TAGGAL PENERBITAN

23 July 2004

OBJEK

penunjukan terminal peti kemas bandung gedebage sebagai pelabuhan muat barang ekspor
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa penetapan Terminal Peti Kemas Bandung (TPKB) Gede Bage sebagai dry port yang terbuka untuk perdagangan luar negeri adalah untuk menunjang kelancaran ekspor barang dari kota Bandung dan sekitarnya;
  2. bahwa dengan pelaksanaan pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) sejak tanggal 1 Mei 2004 mengakibatkan eksportir dari daerah Bandung mengajukan PEB langsung ke Tanjung Priok sehingga TPKB Gede Bage tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang penunjukan Terminal Peti Kemas Bandung Gede Bage sebagai Pelabuhan Muat Barang Ekspor.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan;
  3. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1987 tentang Terminal Peti Kemas;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.279/Ka.101/PHB- 87 tentang penetapan Stasiun Kereta Api Gede Bage di Propinsi Jawa Barat sebagai Terminal Peti Kemas Bandung;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 152/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor untuk barang ekspor yang mendapat kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENUNJUKAN TERMINAL PETI KEMAS BANDUNG GEDEBAGE SEBAGAI PELABUHAN MUAT BARANG EKSPOR

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1.Daftar muatan adalah daftar muatan (manifest) yang diterbitkan oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai pengangkut barang ekspor dari TPKB Gede Bage ke Pelabuhan Tanjung Priok.
2.Barang Ekspor adalah barang ekspor umum maupun ekspor yang mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang diekspor melalui TPKB Gedebage.

Pasal 2

Menetapkan TPKB Gede Bage sebagai pelabuhan muat barang ekspor.

Pasal 3

Terhadap barang yang diekspor melalui TPKB Gedebage, pendaftaran PEB dilakukan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandung secara PDE.

Pasal 4

(1)Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandung menerbitkan Persetujuan Ekspor dan Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Daftar Muatan berfungsi sebagai pengganti Bill of Landing untuk kelengkapan persyaratan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 5

(1)Pengangkutan barang ekspor ke pelabuhan Tanjung Priok hanya dapat dilakukan dengan menggunakan peti kemas dengan sarana kereta api.
(2)Dokumen pelindung pengangkutan barang dimaksud ayat (1) adalah Daftar Muatan yang diterbitkan oleh PT Kereta Api Indonesia sesuai contoh dalam Lampiran Keputusan Direktir Jenderal ini.

Pasal 6

PT Kereta Api Indonesia sebagai pengangkut bertanggung jawab atas barang ekspor sampai barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan luar negeri.

Pasal 7

Kepala Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta dan Wilayah V Bandung dapat menetapkan Petunjuk Teknis lebih lanjut yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2004
Direktur Jenderal,

ttd.

Eddy Abdurrachman
NIP 060044459

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 195/PJ/2008

Menimbang : bahwa sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang…

Peraturan Menteri Keuangan – 12/PMK.04/2006

Menimbang : bahwa telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Conservation International (CI) serta Departemen Sosial dan Consortium for Assistance to Refugees…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 379/PJ.1/2001

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-112/MK.1/2001 tanggal 21 September 2001, dan surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor S-1339/SJ.2/2001 tanggal 28…
All articles loaded
No more articles to load