Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 09/BC/1999

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 09/BC/1999

TAGGAL PENERBITAN

17 February 1999

OBJEK

penetapan biaya penagihan piutang bea/cukai
PERATURAN

Menimbang :

  1. Bahwa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi dan bunga dalam rangka impor dikeluarkan biaya;
  2. Bahwa untuk itu dianggap perlu adanya penetapan jenis dan besarnya biaya penagihan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); Pasal 1 ayat (11), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 (1) dan (2);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Pasal 14;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KMK.01/1999;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak Pasal 1 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 11 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

JENIS DAN BESARNYA BIAYA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA DALAM RANGKA IMPOR.

Pasal 1

(1) Yang dimaksud biaya penagihan piutang Bea/Cukai adalah biaya pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan bunga dalam rangka impor.
(2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penanggung Bea/Cukai.
(3) Biaya Penagihan yang tidak dibayar oleh Penanggung Bea/Cukai saat penagihan, harus dilunasi bersama-sama dengan pelunasan pokok tagihan.

Pasal 2

(1) Jenis dan besarnya biaya penagihan ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya penagihan dengan Surat Paksa (SP) terdiri dari:

Biaya Harian Juru Sita Rp. 10.000,00
Biaya Perjalanan Rp. 15. 000,00
____________ +
Jumlah Rp. 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap SP
b. Biaya pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), terdiri dari :

Biaya Harian Juru Sita Rp. 20.000,00
Biaya Harian Saksi Pertama Rp. 15.000,00
Biaya Harian Saksi kedua Rp. 15.000,00
Biaya Perjalanan Rp. 25.000,00
___________ +
Jumlah Rp. 75.000,00
(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tiap SPMP
c. Biaya Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang dan Biaya lainnya tergantung kondisi dan tarif yang berlaku setempat yang kenyataannya dikeluarkan dalam rangka penagihan piutang.

(1) Pengeluaran Biaya Penagihan dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,dan c dapat dikeluarkan lebih dahulu dari dana anggaran DIK Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) penerbit Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Penyelenggara Lelang.
(2) Atas pengeluaran lebih dahulu biaya penagihan tersebut, Bendaharawan Rutin mendapat tanda terima dari yang berhak menerima pembayaran.

Pasal 3

(1) Biaya Penagihan yang dilunasi Penanggung Bea/Cukai seperti dimaksud Pasal 1 ayat (2) atau (3), disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan negara.
(2) Biaya Penagihan yang ditagih melalui pemotongan hasil lelang, oleh Bendarawan Khusus KPBC yang bersangkutan disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan negara.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 15 Januari 1999.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 1999
Direktur Jenderal

ttd.

DR. R.B. Permana Agung, M.Sc.
NIP 060044475

Tembusan:
1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan DJBC;
8. Inspektur Bea dan Cukai pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan;
9. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Kantor Pelayanan DJBC di seluruh Indonesia.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 116/KMK.06/2008

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan; bahwa…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 119/PJ./1996

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan untuk…