Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 282/BC.1/UP.9/2006

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 282/BC.1/UP.9/2006

TAGGAL PENERBITAN

19 August 2006

OBJEK

penempatan lulusan program diploma i keuangan cimahi spesialisasi kebendaharaan negara ta 2005/2006 di lingkungan direktorat jenderal dan cukai
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu menempatkan para lulusan Program Diploma IKeuangan Cimahi Spesialisasi Kebendaharaan Negara TA 2005/2006 di Lingkungan Direktorat JenderalBea dan Cukai;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2005;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 1/BC/UP.10/2005 tentang Penunjukan para Pejabatyang Diberi Kuasa untuk atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Menandatangani Surat-SuratKeputusan Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENEMPATAN LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN CIMAHI SPESIALISASI KEBENDAHARAAN NEGARA TA 2005/2006 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERTAMA :

Menempatkan para lulusan Program Diploma I Keuangan yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 3.

KEDUA :

Biaya yang timbul sebagai akibat dari penempatan ini, baik berupa biaya perjalanan maupun biaya perumahan, menjadi tanggungan lulusan Program Diploma I Keuangan yang bersangkutan.

KETIGA :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan/ kekurangan di dalamnya, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

  1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
  3. Kepala Biro Kepegawaian pada Departemen Keuangan di Jakarta;
  4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada Departemen Keuangan di Jakarta;
  5. Inspektur Jenderal u.p. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan di Jakarta;
  6. Para Direktur yang terkait;
  7. Kepala Kantor Wilayah DJBC yang terkait;
  8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang terkait.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 2006
a.n. DIREKTUR JENDERAL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD.

SJAHRIR DJAMALUDDIN
NIP 060034881

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 43/PJ.43/2001

Untuk menunjang tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu dilakukan tertib administrasi di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan…

Peraturan Daerah – 47 TAHUN 2006

Menimbang bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, sehingga perlu penetapan upah…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.6/1999

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai…