Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 39/BC/1997

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 39/BC/1997

TAGGAL PENERBITAN

8 April 1997

OBJEK

segel bea dan cukai
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka upaya pengamanan hak-hak negara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan kunci, segel, dan tanda pengaman yang dipergunakan dalam penyegelan.
  2. bahwa bentuk dan ciri kunci, segel, dan tanda pengamanan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), dan semua peraturan pelaksanaannya;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), dan semua peraturan pelaksanaannya;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1996 Tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3626), dan semua peraturan pelaksanaannya;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3627), dan semua peraturan pelaksanaannya;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3628) dan semua peraturan pelaksanaannya;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3638), dan semua peraturan pelaksanaannya;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3651), dan semua peraturan pelaksanaannya;
  8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Penindakan di Bidang Cukai;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG SEGEL BEA DAN CUKAI

Pasal 1

Yang dimaksud dengan segel Bea dan Cukai adalah kunci, segel, dan tanda pengaman yang dipergunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam penyegelan.

Pasal 2

(1)Kunci yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai adalah kunc i atau gembok dan anak kunci dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dengan nomor pengawas seperti pada lampiran 1 Keputusan ini.
(2)Kertas segel yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai adalah kertas berperekat atau tidak yang ukuran, bentuk, dan isinya seperti pada lampiran 2 , 3, dan 4 Keputusan ini.
(3)Segel Kancing yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai adalah segel Kancing dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dengan nomor pengawas seperti pada lampiran 5 Keputusan ini.
(4)Segel Kawat dan Timah yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai dengan menggunakan nomor pengawasan seperti pada lampiran 6 Keputusan ini.
(5)Segel lak dan stempel yang dipergunakan segel Bea dan Cukai dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai seperti pada lampiran 7 Keputusan ini.

Pasal 3

(1)Nomor pengawas untuk segel Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) merupakan nomor urut pembuatan.
(2)Nomor pengawas untuk segel Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan nomor urut dari Buku Berita Acara Penyegelan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP- 08/BC/1997 tanggal 30 Januari 1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang.
(3)Nomor Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) adalah nomor kode tetap yang tercetak pada tang segel dan stempel yang dipergunakan dalam penyegelan.

Pasal 4

(1)Pengadaan dan pendistribusian dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Penggunaan/pemakaian dan pertanggung jawaban segel Bea dan Cukai dilakukan oleh:

a.Pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani Pencegahan dan Investigasi atau Pejabat yang ditunjuk;
b.Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk; dan
c.Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

(1)Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila segel Bea danCukai berdasarkan keputusan ini belum tersedia, segel yang digunakan selama ini masih berlaku.
(2)Penggunaan jenis segel sebelum keputusan ini berakhir pada tanggal 31 Maret 1998

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 April 1997
Direktur Jenderal

ttd.

Soehardjo
NIP. 060013988

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.51/2002

Berhubung dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-155/PJ/2002 Tentang Saat Lain Sebagai…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.42/1998

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.4/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan…

Keputusan Menteri Keuangan – 74/KM.5/2000

Membaca : Surat Permohonan Addendum ke-1 PT Bintan Hotels Nomor : 028/BTRB/DIRJEN-BC-JKT/XI/99 tanggal 23 November 1999 yang berkasnya diterima tanggal 29 Desember 1999; Memperhatikan :…
All articles loaded
No more articles to load