Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 43/BC/2010

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 43/BC/2010

TAGGAL PENERBITAN

18 June 2010

OBJEK

pelimpahan wewenang kepada direktur teknis kepabeanan, direktur audit, kepala kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai, dan kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai untuk dan atas nama membuat dan menandatangani surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean;
  2. bahwa untuk mendukung kelancaran dan mengoptimalkan pelaksanaan penetapan kembali tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melimpahkan kewenangan kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR AUDIT, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN NILAI PABEAN.

PERTAMA :

Memberikan pelimpahan wewenang kepada:

  1. Direktur Teknis Kepabeanan;
  2. Direktur Audit;
  3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
  4. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC).

untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,

KEDUA :

Pelimpahan wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a diberikan dalam hal terdapat permintaan penelitian ulang dari unit lain di Kantor Pusat DJBC.

KETIGA :

Pelimpahan wewenang kepada Direktur Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b diberikan dalam hal audit kepabeanan dilakukan oleh Direktorat Audit.

KEEMPAT :

Pelimpahan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c diberikan dalam hal penelitian ulang atau audit kepabeanan dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC.

KELIMA :

Pelimpahan wewenang kepada Kepala KPU BC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d diberikan dalam hal penelitian ulang atau audit kepabeanan dilakukan oleh KPU BC.

KEENAM :

Menginstruksikan kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah DJBC dan Kepala KPU BC untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaannya secara periodik kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KETUJUH :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN :

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  2. Para Direktur Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  3. Para Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  4. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
  5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  6. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2010
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Instruksi Dirjen Pajak – INS-12/PJ/2016

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengampunanpajak dan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam: Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ/2015

Umum Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan kejelasan tentang pelaksanaankewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan Wajib Pajak serta meningkatkan transparansiproses pengawasan pemanfaatan data…
All articles loaded
No more articles to load