Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 60/BC/2002

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 60/BC/2002

TAGGAL PENERBITAN

5 August 2002

OBJEK

penunjukan perusahaan peserta uji coba jalur prioritas
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan uji coba program Jalur Prioritas, dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penunjukan Perusahaan Peserta Uji Coba Jalur Prioritas;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KMK.05/1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-15/BC/1999 tanggal 24 Maret 1999 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-58/BC/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Uji Coba Jalur Prioritas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN PESERTA UJI COBA JALUR PRIORITAS.

Pasal 1

Dalam rangka uji coba program Jalur Prioritas, dipandang perlu untuk menunjuk beberapa perusahaan di bidang otomotif dan elektronik yang selama ini mendapatkan fasilitas pembayaran berkala sebagai peserta uji
coba.

Pasal 2

Menunjuk perusahaan-perusahaan tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta Uji Coba Jalur Prioritas.

Pasal 3

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2002.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 September 2002
DIREKTUR JENDERAL

ttd.

R.B. PERMANA AGUNG
NIP 060044475

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 72/PJ/2010

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan dalam rangka mewujudkan standardisasi…

Peraturan Menteri Keuangan – 32/PMK.03/2007

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan efektifitas pemberlakuan Kode Etik Pegawai perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai…

Keputusan Menteri Keuangan – 1169/KMK.01/1991

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum terutama mengenai perlakuan perpajakan kegiatan sewa-guna-usaha, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang kegiatan sewa guna…