Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 63/BC/1998

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 63/BC/1998

TAGGAL PENERBITAN

1 October 1998

OBJEK

perubahan pasal 2 ayat (1) keputusan nomor kep-19/bc/1998 tanggal 09 maret 1998 tentang penyediaan, pelekatan, dan warna pita cukai hasil tembakau
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/KMK.05/1996 tanggal 01 April 1996 tentang Penyediaan Dan Desain Pita Cukai, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur lebih lanjut ketentuan teknis penyediaan pita cukai dan menetapkan warna pita cukai;
  2. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor445/KMK.05/1998 tanggal 29 September 1998 tentang Penetapan Tarif Cukai Khusus Hasil Tembakau Jenis Sigaret Putih Mesin dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali pengaturan penyediaan, pelekatan, dan warna pita cukai hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP-19/BC/1998 tanggal 09 Maret 1998;
  3. bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor118/KMK.05/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor240/KMK.05/1996 tanggal 01 April 1996 tentang Pelunasan Cukai;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor241/KMK.05/1996 tanggal 01 April 1996 tentang Penyediaan Dan Desain Pita Cukai;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/KMK.05/1996 tanggal 01 April 1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, Dan Perdagangan Barang Kena Cukai;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.05/1998 tanggal 29 September 1998 tentang Penetapan Tarif Cukai Khusus Hasil Tembakau Jenis Sigaret Putih Mesin;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP-19/BC/1998 tanggal 09 Maret 1998 tentang Penyediaan, Pelekatan, Dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN PASAL 2 AYAT (1) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-19/BC/1998 TANGGAL 09 MARET 1998 TENTANG PENYEDIAAN, PELEKATAN, DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

Mengubah Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP-19/BC/1998 tanggal 09 Maret 1998 tentang Penyediaan, Pelekatan, Dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau, menjadi sebagai berikut :
“Pasal 2

(1)Untuk pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang diproduksi di dalam negeri, ditetapkan warna pita cukai sebagai berikut :

——————————————————————————————-
Jenis HTWarna Pita CukaiGolongan PabrikTarif Cukai
——————————————————————————————-
SKTHijau Tua– Besar
– Menengah
16%
8%
Hijau Muda– Kecil4%
Coklat– Kecil Sekali2%
SKMBiru Tua– Besar
– Menengah
– Menengah Kecil
36%
28%
24%
SPMBiru Muda
Merah Tua
– Kecil



20%
38%
36%
34%
28%
Merah Muda

26%
22%
20%
KLB/KLMAbu-abu– Besar
– Menengah
– Kecil
– Kecil Sekali
8%
6%
2%
1%
CRTJingga10%
TISUngu10%
6%
2%
1%”
——————————————————————————————-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 29 September 1998, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki atau diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan;
5. Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai;
6. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Wilayah I s.d. XII Ditjen Bea dan Cukai di seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 1998
Direktur Jenderal

ttd.

Martiono Hadianto
NIP. 060035101

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – G/681/III.05/HK/2009

Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri pada khususnya sangat penting artinya untuk mendorong…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ.54/1988

Untuk keperluan perencanaan dalam bidang pemeriksaan diperlukan informasi yang paling baru mengenai jumlah tenaga yang mempunyai pendidikan akuntansi dan atau pendidikan pemeriksa yang ada pada…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.6/1997

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.6/1996 tanggal 25 Juni 1996 tentang “Perekaman Lembar STTS”, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : KP PBB…
All articles loaded
No more articles to load