Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 65/BC/1997

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 65/BC/1997

TAGGAL PENERBITAN

1 August 1997

OBJEK

penyempurnaan keputusan nomor : kep-75/bc/1996 tanggal 25 november 1996 tentang tatacara pemeriksaan pabean atas barang ekspor sebagaimana telah disempurnakan dengan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : kep-44/bc/1997 tanggal 1 mei 1997
PERATURAN

Menimbang :

bahwa untuk mempercepat peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKep-75/BC/1996

Mengingat :

  1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pemeriksaan Pabean Atas Barang Ekspor;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana kepabeanan di Bidang ekspor, sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.05/1997;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 689/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pengenaan sanksi administrasi Kepabeanan;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.01/1997 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-44/BC/1997 TANGGAL 1 MEI 1997.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Lampiran 1 butir 3 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-75/BC/1996 sehingga menjadi sebagai berikut :
3.1 Memberikan nomor dan tanggal pembukuan dari Buku Catatan Pabean pada seluruh lembar PEB dan dokumen pelengkap yang diwajibkan;
3.2 Mencatat nomor dan tanggal PEBT pada Buku Catatan Pabean.

Pasal II

Mengubah ketentuan Lampiran III butir 1.5.5 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-75/BC/1996 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

1.5.5.Menyerahkan PEB/PEBT beserta Nota Pembetulan dan SPSA kepada eksportir atau kuasanya sesuai peruntukannya untuk penyelesaian lebih lanjut, dengan catatan PEBT harus diganti dengan PEB dalam hal kedapatan ekspor barang dagangan/kiriman yang nilainya lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 1997, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan atas keputusan ini sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Inspektur Bea dan Cukai pada Inspektorat Bea dan Cukai pada Inpektorat Jenderal Departemen Keuangan.

Ditetapkan Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 1997
Direktur Jenderal

ttd.

Soehardjo
NIP.060013988

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 410/KMK.03/2004

Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1985 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian…

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 31/BC/2007

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat usaha dan efisiensi penyediaan pita cukai, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai…

Peraturan Dirjen Pajak – 26/PJ/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kelancaran pelayanan terhadap Wajib Pajak dan menyelesaikan permasalahan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh lebih dari satu Wajib…
All articles loaded
No more articles to load