Keputusan Dirjen Pajak – KEP 04/PJ.3/1986

TIPE

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

KEP 04/PJ.3/1986

TAGGAL PENERBITAN

8 March 1986

OBJEK

pelimpahan wewenang pemberian izin pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain
PERATURAN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai perlu diatur pelimpahan wewenang pemberian izin pemakaian mesin teraan meterai atau alat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Februari 1986 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
Mengingat :

  1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Februari 1986;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN.

Pasal 1

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan wewenang pemberian izin pemakaian mesin teraan meterai atau alat lainnya sebagai berikut :

  1. untuk wilayah DKI Jaya kepada Direktur Pajak Tidak Langsung;
  2. untuk wilayah diluar DKI Jaya kepada Kepala Inspeksi Pajak sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1986
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

DRS. SALAMUN A.T.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 36/PMK.011/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuat Methyltin Mercaptide di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas…

Keputusan Menteri Keuangan – 230/KMK.03/2001

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Direktur Al-Haramain Islamic Foundation Nomor: 01/HIF-JKT/ 1421 tanggal I8 Juli 2000 dan Direktur ASEAN Foundation Nomor 003/AF/XI/00…

Peraturan Pemerintah – 13 TAHUN 2009

Menimbang: bahwa dengan adanya penyesuaian atas jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor…
All articles loaded
No more articles to load